Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan hari pertama masuk kerja, langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi di lingkungan Pemprov Jabar. Secara kualitatif dan kuantitatif, dia menilai, tingkat disiplin PNS cenderung meningkat. Hal itu ditunjukan dengan kadar kehadiran PNS di hari pertama usai cuti bersama menyambut Idul Fitri 1432 Hijriyah, mencapai 99,9 persen.
 
NERACA

“Dari tahun ke tahun tingkat kehadiran PNS usai cuti bersama lebaran meningkat dan menggembirakan. Saya lihat hanya satu dua yang tidak hadir di sejumlah OPD. Prosentasenya cukup kecil, dan itupun dengan alasan yang kuat, seperti orangtuanya meninggal ataupun izin tugas belajar. Kondisi ini akan terus dipertahankan guna menjaga kualitas pelayanan terhadap publik,” tegas Heryawan usai sidak di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Senin (5/9) pagi.
 
Sementara dalam arahan di hadapan ratusan PNS di Halaman Gedung Sate, Heryawan menyampaikan sejumlah pesan diantaranya agar semangat ibadah Ramadhan tetap mewarnai kehidupan keseharian di 11 bulan ke depan. Hal itu penting guna tetap mempertahankan komitmen PNS untuk senantiasa melayani masyarakat sebaik mungkin, dengan niat ibadah dan berharap pahala dari Allah SWT. Diharapkan dengan semangat Ramadhan, dapat mendorong akselerasi pembangunan Jawa Barat.
 
“Hari Idul Fitri menandai kembalinya manusia dalam kondisi sebersih bayi saat baru lahir. Untuk itu mengisi lembaran kehidupan ke depan hendaknya diwarnai dengan tekad mengukir prestasi dan amalan yang lebih baik lagi. Semua itu merupakan wujud dari tujuan Puasa sebulan penuh yakni hadirnya manusia yang bertakwa, yakni manusia yang dalam hidupnya selalu ingin yang terbaik, untuk dunia maupun akhirat,” ungkap Heryawan di hadapan PNS peserta Apel Pagi Hari Pertama usai cuti bersama.
 
Berdasarkan pemantauan yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, sidak diawali dengan menyambangi Kantor  Dinas Peternakan di Jalan Ir. H. Juanda, jumlah PNS 110 hadir 106, sisanya izin tugas luar, kemudian ke Kantor Imigrasi Jl. Suci, jumlah PNS 89 hadir 100 persen, Kantor Dinas Kehutanan Jl. Soekarno Hatta, PNS 120 hadir 119, Kantor Dinas Pendapatan Daerah Jl. Soekarno Hatta hadir 100 persen, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Jl. Soekarno Hatta, jumlah PNS 92 sisanya izin tugas keluar.

Ada Toleransi

Sementara itu Walikota Bogor Diani Budiarto memberi toleransi kepada pegawai pemerintah kota Bogor yang belum masuk kerja pada hari pertama setelah setelah liburan lebaran.

"Kita masih memberikan kesempatan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil ) yang belum bisa masuk hari ini, dalam satu hingga dua hari ini. Bila tidak bisa masuk karena ada hal-hal tertentu," kata Diani usai berhalal bil halal di Plaza Balaikota Bogor, Senin (5/9).

Walikota menyebutkan, toleransi ini diberikan dengan pertimbangan karena beberapa pegawai mungkin terjebak macet di jalan, atau tidak mendapatkan tiket untuk kembali pulang ke kampung halaman. “ Kita memaklumi kondisi demikian sehingga memberikan toleransi kepada para PNS, “ kata Diani.
 
Namun, lanjutnya, jika setelah diberikan toleransi masih belum juga masuk kerja, tanpa ada alasan.  Maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai undang-undang kepegawaian.

"Jika lebih dari batas toleransi yang kita berikan masih ada PNS yang tidak menjalankan kewajibannya, baru sanksi tegas kita berlakukan. Sanksi tentunya sesuai dengan undang-undang kepegawaian," tukas Diani.

Menurut walikota, pemberian sanksi tidak serta merta langsung menurunkan pangkat atau pemecatan kepada PNS yang bermasalah tapi dengan tahapan yang diatur sesuai dengan undang-undang kepegawaian.

Ditempat terpisah Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  (BKPP) Kota Bogor  Dwi Roman Pujo mengatakan,   pada hari pertama masuk kerja, sekitar 99 persen PNS di lingkungan Balaikota  telah masuk kerja.