NERACA

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil berjanji bakal mereformasi sistem Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang selama ini menghambat untuk berinvestasi di RI. “Dua minggu kedepan kami akan melakukan reformasi ini,” katanya di Jakarta, Jum’at (31/10), pekan lalu.

Sofyan menjelaskan, apalagi ini sudah didorong ketika Presiden Jokowi beberapa waktu lalu mengunjungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang berkeinginan agar izin investasi harus benar satu atap. "Selama ini sudah satu atap namun investor masih harus ke instansi yang berbeda. Kita akan melihat apa yang tidak bisa dan apa yang bisa. Mudah-mudahan dalam satu dua minggu akan bisa dilakukan pelaksanaan izin satu atap," papar dia.

Sofyan menambahkan, hal yang pertama kali dilakukan untuk perbaikan perizinan adalah reformasi diberbagai kementerian di pemerintah pusat. Nantinya reformasi tersebut akan berlanjut ke pemerintahan tingkat daerah. "Kita akan melakukan reform di berbagai kementerian. Masalahnya, perizinan kita membuat bisnis menjadi sulit. Kita usahakan mengurangi cost of regulation. Ini kan berkaitan dengan doing business. Kita masih di posisi 114, meski memang ada peningkatan. Tetapi Singapura selama ini ada di posisi pertama," imbuhnya.

Dirinya juga mendapat laporan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, bahwa banyak sekali rezim perizinan yang membuat bisnis menjadi sulit. Selain itu ada perizinan yang sulit di Kementerian Perhubungan. "Mudah-mudahan sebelum akhir tahun di pemerintah pusat yang buat biaya regulasi tinggi bisa diselesaikan. Lalu kita masukin di daerah yang sama. Dengan demikian, potensi investasi akan masuk banyak," tegasnya.

Sofyan menginginkan, Indeks Indonesia terhadap kemudahan investor bisma lebih meningkat. Saat ini Indonesia berada di peringkat 114, dan itu masih jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat Pertama. "Apa yang bisa dilakukan pemerintah kita lakukan. Kita akan streamline. Izin usaha akan kita Teruskan. Izin masalah kelautan, bisa dimudahkan dan transparan," tuturnya.

Sebelumnya, Ekonom Bank Himpunan Saudara Rully Nova Pemerintahan baru dinilai menjadi magnet investasi asing untuk masuk ke Indonesia. Hal ini setidaknya terlihat dari mulai banyaknya tawaran kerja sama investasi, dari sejumlah kepala negara yang sowan ke Presiden Joko Widodo sejak hari pertama menjabat.

Namun demikian, menurutnya potensi investasi asing dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI) bisa hilang jika pemerintah tidak cepat menyederhanakan birokrasi dan perizinan. Karenanya, pemerintahan baru diminta cepat tanggap menyelesaikan masalah ini. Ini mengingat laju investasi bisa menutupi peran ekspor yang belum membaik untuk pertumbuhan ekonomi saat ini. [agus]