Besaran Kenaikan BBM

Oleh: Firdaus Baderi

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Menko Perekonomian Sofjan Djalil menegaskan pemerintah siap menaikkan harga BBM bersubsidi sebelum 1 Januari 2015. Artinya, harga premium saat ini Rp 6.500 dan solar Rp 5.500 per liter dalam waktu dekat ini akan berubah sesuai besaran kenaikan harga yang hingga kini belum ditetapkan oleh pemerintah.

Secara teoritis, kenaikan harga BBM tentu akan meningkatkan biaya produksi, dan selanjutnya harga-harga di pasar akan naik (inflasi) serta output keseimbangan yang baru menjadi turun.Dari sisi konsumen inflasi akan menyebabkan daya beli menjadi berkurang.

Dari sisi produsen, turunnya out put akan menurunkan permintaan tenaga kerja. Kondisi ini berimplikasi terhadap tingkat pengangguran di negeri ini yang kemungkinan besar akan meningkat. Kondisi ini juga menyebabkan pendapatan riil masyarakat yang semakin berkurang.

Daya beli masyarakat yang menurun setidaknya akan memperlemah pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang tahun ini diprediksi hanya 5,1%-5,2%. Angka ini jauh lebih rendah dari prediksi Bank Dunia, khususnya negara berkembang di Asia Timur tahun ini dan tahun depan akan tumbuh rata-rata 6,9%.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan 7,4%, Malaysia (5,7%), Kamboja (7,2%) dan Filipina mencapai 6,4% dan Singapura diprediksi mencapai 6,8%. Jelas, Indonesia merupakan yang terendah pertumbuhannya di kawasan Asia saat ini. Untuk itu perlu upaya menjaga pertumbuhan supaya bisa meningkat sejajar dengan negara lainnya.

Nah, apabila keputusan pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 3.000 per liter, maka akan menimbulkan penolakan masyarakat dan akan menimbulkan kenaikan inflasi yang cukup signifikan.

Bank Indonesia (BI) sudah membuat skenario besaran kenaikan harga BBM terkait dengan dampak inflasi. Jika harga BBM bersubsidi dinaikkan antara Rp 1.000-Rp 2.000 per liter, akan meningkatkan laju inflasi sekitar 1%-2%. Sedangkan kenaikan harga Rp 3.000 akan mengerek inflasi hingga 3% sehingga berdampak pada asumsi inflasi yang tinggi sekali yaitu 9% dibandingkan asumsi RAPBN 2015 sebesar 4,5% plus minus 1%.

Tak Hanya itu. Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) meminta kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dilakukan secara bertahap. Kenaikan harga hingga Rp 3.000 per liter akan memberatkan pedagang pasar.

Menurut mereka, kenaikan harga BBM akan berdampak pada harga-harga kebutuhan pokok. “Kenaikan Rp 3.000 per liter itu nggak wajar, hampir 45%.  Wong kenaikan 20% saja, kami sudah teriak,” ujar sejumlah pedagang di Pasar Senen, Jakarta, Minggu (2/11).

Karena itu, kita berharap agar besaran kenaikan harga BBM bersubsidi tidak mengganggu kondisi ekonomi karena akan merugikan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Tekanan kenaikan harga BBM akan membuat masyarakat miskin tambah miskin, dan menimbulkan kerentanan sosial bagi pegawai yang berpenghasilan tetap yang berimplikasi pada tuntutan kenaikan upah di kemudian hari. 

 

BERITA TERKAIT

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…

BERITA LAINNYA DI

Antisipasi Kebijakan Ekonomi & Politik dalam Perang Iran -Israel

    Oleh: Prof. Dr. Didik Rachbini Guru Besar Ilmu Ekonomi, Ekonom Pendiri Indef   Serangan mengejutkan dari Iran sebagai…

Iklim dan Reformasi Kebijakan

Oleh: Suahasil Nazara Wakil Menteri Keuangan Sebagai upaya untuk memperkuat aksi iklim, Indonesia memainkan peran penting melalui kepemimpinan pada Koalisi…

Cawe-cawe APBN dalam Lebaran 1445 H

  Oleh: Marwanto Harjowiryono Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal   Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko…