NERACA

Jakarta - Industri dalam bidang gas dan energi baru terbarukan dalam negeri memerlukan akselerasi peningkatan daya saing pada era global dan pasar bebas saat ini, kata seorang akademisi. "Hal itu dapat dicapai antara lain melalui inovasi dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata dosen Jurusan Teknik Fisika Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Widya Rosita seperti dikutip Antara, akhir pekan kemarin.

Menurut dia, kerja sama riset industri merupakan salah satu usaha untuk membangun inovasi dan penguasaan teknologi pada industri untuk mendukung kemandirian bangsa. "Untuk itu perlu strategi pengembangan industri nasional dalam bidang gas serta energi baru dan terbarukan," katanya.

Ia mengatakan potensi sinergi yang dimiliki oleh pihak industri dan universitas dengan dukungan pemerintah, mitra investasi, dan mitra profesional dapat lebih dioptimalkan untuk menghasilkan kerja sama riset industri yang menguntungkan semua pihak. "UGM sudah memulai usaha membangun kerja sama penelitian eksplorasi bidang energi baru dan terbarukan termasuk pengolahan dan pemanfaatan limbah," katanya.

Hal itu antara lain mewujud sebagai skema kemitraan sumber daya industri khususnya pendanaan riset yang kemudian didiseminasikan melalui kegiatan Forum Riset Industri Indonesia atau Indonesia Industry Research Forum (IIRF). "Kegiatan yang sudah terlaksana sejak 2009 tersebut merupakan forum komunikasi dan promosi antara UGM dengan pemangku kepentingan terkait dengan riset industri," katanya.

Menurut dia, untuk menuju Indonesia yang berdaulat dalam bidang energi diperlukan perubahan besar pada sistem energi Indonesia. Diperlukan berbagai terobosan atau bahkan perubahan mendasar di berbagai hal. Meskipun demikian, kata dia, perubahan besar tersebut tidak akan bisa dijalankan secara mendadak dan akan selalu ada masa transisi. "Transisi energi bukan suatu revolusi mendadak setelah periode stagnan yang berkepanjangan. Proses transisi itu merupakan proses pembangunan yang secara terus menerus," katanya.

Ia mengatakan kurun waktu lima hingga sepuluh tahun mendatang merupakan periode transisi yang sangat menentukan sehingga harus dikelola dengan tepat. Untuk itu perlu peningkatan peran pemanfaatan gas sebagai energi dalam masa transisi menuju sistem energi yang berkelanjutan. "Masa transisi menjadi periode antara sebelum teknologi energi terbarukan bisa mendominasi sistem energi Indonesia," katanya.

Dalam visi misi yang diusung oleh Jokowi JK, Timses Marsanto mengungkapkan bahwa Jokowi JK akan fokus mengembangkan potensi energi terbarukan sebagai salah satu komitmen mereka dalam melindungi lingkungan. "Jokowi-JK sangat concern pada lingkungan. Banyak sumber daya alam yang bisa kita pakai dalam pemenuhan kebutuhan akan energi salah satunya dengan energi alternatif panas bumi," kata Marsanto.

Menurut Marsanto, pengembangan energi terbarukan masuk dalam salah satu target agenda politik Jokowi-JK. Pengembangan energi panas bumi, lanjutnya, menjadi pilihan karena merupakan potensi besar yang hingga saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal. "Kita punya potensi panas bumi sebesar 28.000 megawatt di 129 titik tetapi baru dimanfaatkan 1400 megawatt, belum lagi gunung berapi kita cukup banyak. Potensi panas bumi kita itu besar namun belum dimanfaatkan dengan optimal," ujar anggota DPR RI dari Komisi IV.

Ia menambahkan, Jokowi-JK berupaya mewujudkan kedaulatan energi dalam visi misi mereka namun menurutnya dalam pemenuhan kebutuhan energi tidak bisa langsung meninggalkan batu bara sebagai sumber energi. "Kita belum bisa langsung meninggalkan batu bara, harus pelan-pelan," ujarnya.

Selain itu, mengatasi perubahan iklim global juga menjadi salah satu poin penting dalam visi misi Jokowi-JK. Marsanto mengungkapkan upaya tersebut dilakukan dengan menekan penyebab utama emisi karbon yakni melindungi hutan. "Hutan kunci utama. Kita akan melakukan pemetaan dulu untuk melihat apakah sistem saat ini sudah tepat untuk perlindungan hutan, juga akan dilihat kondisi hutan untuk merancang program selanjutnya. Kita akan lakukan pemotretan dulu dan harus tahu persis angka luas hutan kita," jelasnya.

Ia menambahkan komitmen Jokowi-JK dalam perlindungan hutan ditunjukkan dengan rencana mengeluarkan aturan untuk membatasi pembukaan lahan hutan maksimal 100.000 hektar bagi setiap perusahaan dan mewajibkan menyediakan setiap 20 hingga 30 persen lahan untuk rakyat di sekitar. "Kita akan buat aturan menolak produk-produk CPO (minyak kelapa sawit) yang berasal dari kebun-kebun sawit yang liar dan siap meningkatkan penegakan hukum yang lebih tegas," tegasnya.