Ternyata, Merger Bank BUMN Tak Sulit

Jumat, 31/10/2014

NERACA

Jakarta - Proses penggabungan atau merger Bank BUMN seharusnya berjalan mulus (smooth). Namun faktanya, hal tersebut tidak berjalan sesuai rencana dan menemui banyak rintangan. Sejatinya, merger tidaklah sulit kalau saja Pemerintah yang notabene “big boss” dari Bank BUMN ini memiliki cetak biru arah dan pengembangan perbankan ke depan, dan yang tak kalah pentingnya, goodwill atau keseriusan dalam membangun perbankan yang besar, kuat dan sehat.

Di mata Chief Economist Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, akar masalah dari berlarut-larutnya proses merger Bank BUMN karena tiadanya keseriusan Pemerintah sebagai pemegang saham utama. “Kalau niat dan benar-benar serius mau merger, maka Menteri BUMN harus mempunyai keputusan yang jelas karena Pemerintah adalah pemegang saham dari keempat Bank BUMN,” tegasnya kepada Neraca, Kamis (30/10).

Selain itu, Lana juga menduga masih terdapatnya ego dari masing-masing Bank BUMN sehingga kerap kali proses merger menemui jalan buntu. “Masing-masing ego dari pimpinan Bank BUMN harus diminimalisir. Apabila digabungkan maka perbankan di Indonesia akan semakin kuat,” papar dia.

Menurut dosen FEUI ini, bank-bank dalam negeri perlu meningkatkan modal agar bisa bersaing dengan bank-bank asing. Lana lalu mencontoh Singapura di mana saat ini perbankan di sana dalam menyalurkan kredit sudah mencapai 120% terhadap PDB.

“Artinya, mereka (industri perbankan di Singapura) mengalami titik jenuh. Saya khawatir Indonesia hanya dijadikan pasar saja bagi bank asing yang struktur permodalannya jauh lebih kuat dan besar jika tidak ada penguatan permodalan,” ujar Lana, mengingatkan.

Dia mengungkapkan, ke depan, Bank BUMN tidak hanya berhadapan dengan bank-bank domestik, tapi juga dengan bank-bank asing. Tantangan ini harus disikapi dengan upaya konsolidasi yang harus dilakukan oleh bank-bank BUMN. “Dengan merger, Bank Malaysia asetnya sudah mencapai US$50 miliar. Nah, perbankan kita belum mengarah ke sana. Ini yang harus didorong,” paparnya.

Kendati demikian, dirinya tetap optimistis perekonomian nasional akan meningkat jika konsolidasi perbankan dilakukan. Dengan begitu akan tercipta efisiensi bank di segala bidang. Lana menambahkan, tantangan perbankan nasional yang paling dekat saat ini adalah implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Dengan konsolidasi, Indonesia dapat memiliki bank besar dan tidak hanya menjadi pasar bank-bank asing. Memang, periode konsolidasi perbankan membutuhkan waktu yang cukup panjang, jadi harus dimulai dari sekarang karena pemiliknya sama, yakni Pemerintah," kata Lana.

Aset Tertinggal Jauh

Sementara mantan Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah menilai, proses merger bank-bank BUMN tidak terlalu sulit dilakukan dan tidak memakan waktu lama, sepanjang pemerintah memiliki kejelasan mengenai arah pengembangan perbankan di masa mendatang.

"Proses konsolidasi perbankan tidak memakan waktu lama, selama niatnya jelas, itu mudah dilakukan. Yang butuh proses adalah mensinkronkan berbagai kultur dan teknologi masing-masing bank. Belajar dari merger yang melahirkan Bank Mandiri, itu tidaklah terlalu sulit dan tidak butuh waktu lama," ujar Burhanuddin.

Dia juga mengatakan, konsolidasi perbankan tentu membutuhkan proses, namun terealisasi atau tidak serta kecepatan prosesnya tergantung kepada niatan awal pemerintah. Menurut Burhanuddin, industri perbankan nasional, terutama bank-bank BUMN, membutuhkan arah pengembangan di masa mendatang dari Pemerintah.

Pemerintah, lanjut dia, harus menyelesaikan tantangan daya saing perekonomian nasional yang belum tertata dengan baik. Hal tersebut terlihat dari tingkat suku bunga kredit dan dana yang cukup tinggi di tingkat regional. Apalagi, aset perbankan Indonesia saat ini teramat rendah, yakni hanya 40% dari PDB, sangat jauh bila dibandingkan aset perbankan Malaysia yang telah mencapai 150% dan Jepang 300% terhadap PDB.

"Menurut sebuah survey bahwa 38% aset orang Indonesia ini ternyata disimpan di bank luar negeri. Seharusnya aset perbankan kita normalnya 80% dari PDB. Aset perbankan Indonesia yang hanya berkontribusi 40% terhadap PDB tersebut mengindikasikan tingkat penyimpanan masyarakat dan pengusaha terhadap perbankan nasional sangat minim," ujar Burhanuddin.

Rektor Kwik Kian Gie School of Business, Anthony Budiawan menambahkan, untuk melakukan konsolidasi dan merger Bank BUMN memang tidak sulit. Meski begitu, ada beberapa Bank BUMN seperti Bank Mandiri dan BNI yang sudah go public yang mengharuskan dalam proses merger harus melibatkan investor.

Hal itu tertuang dalam Undang-undang merger bahwa dalam pelaksanaan merger perusahaan atau bank yang sudah go public harus melibatkan pemegang saham atau investor, meskipun investornya minoritas atau kecil.

“Hal tersebut dilakukan untuk perlidungan dan menguntungkan investor yang sudah menanamkan sahamnya di Bank BUMN tersebut. Jadi, apabila Bank BUMN go public dan ingin di merger, maka pemerintah harus memberikan pengertian dan penjelasan yang baik menegenai proses merger ini kepada investor minoritas sehingga perlindungan investor dapat terjamin,” kata dia.

Satu Tahun

Chairman MECODE Studies, Mangasa Augustinus Sipahutar menambahkan, cepat atau tidaknya proses konsolidasi perbankan tergantung pada target yang dibebankan Pemerintah dan target waktu ini jangan diserahkan kepada direksi bank-bank.

Menurut Mangasa, konsolidasi perbankan tak sepatutnya mengalami hambatan, baik prosedur yang dianggap terlalu sulit maupun lamanya waktu, selama tidak ada politisasi. Ia juga menilai, Indonesia idealnya cukup memiliki satu Bank BUMN.

"Semua bisnis inti perbankan itu kan sama. Tidak perlu dikotomi. Prinsipnya universal banking," kata Mangasa. Dia justru menganjurkan agar Pemerintah menyiapkan payung hukum dan tenggat waktu ideal untuk proses konsolidasi, yakni satu tahun.

Jika dibiarkan berlarut-larut, perbankan BUMN yang justru akan mengalami kerugian, di antaranya biaya pengeluaran gaji untuk direksi dan komisaris yang nilainya cukup besar, persaingan suku bunga antar bank BUMN hanya untuk mengejar nasabah yang sama, dan kemampuan pengucuran kredit menjadi terbatas. "Ego sektoral ini yang harus dikikis. Kalau bank BUMN sudah satu, maka akan mudah bagi bank lainnya untuk mengikuti," tukasnya. [bari/mohar/ardi]