TPPI Kembali Didesak Lunasi Utang - Pertamina dan BP Migas Tagih

Jakarta---PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) kembali didesak untuk segera melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada PT Pertamina (Persero) sekitar 500 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,3 triliun dan juga ke BP Migas sekitar 180 juta dollar AS.

Desakan dikatakan anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid dan Wakil Direktur Reforminer Institute, Khomaidi yang dihubungi terpisah, Selasa, 5/9. Menurut Nusron, belum bayarnya utang TPPI menimbulkan banyak pertanyaan. Karena itu DPR mendesak untuk memanggil pimpinan TPPI. “Saya kira DPR harus memanggil TPPI, agar persoalan utang TPPI tak berlarut-larut dan keuangan negara tidak semakin dirugikan,"papar Nusron.

Desakan juga diungkapkan Khomaidi yang menyatakan TPPI harus menuntaskan utang-utangnya. Karena utang TPPI ke Pertamina dan BP Migas sudah terlalu lama. "Saya juga heran, mengapa urusan utang TPPI ini jadi berlarut-larut. Padahal dari sisi bisnis, ada hitung-hitungan. Kenapa tidak segera diselesaikan,” terangnya.

Lebih jauh kata Khomaidi, permintaan segera melunasi utang sudah dikuatkan berdasarkan keputusan BANI. Sehingga keputusan itu mestinya harus dipatuhi dan dihormati semua pihak. “Apalagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sudah memutuskan agar TPPI membayar utangnya kepada Pertamina,” ujarnya

Intervensi Pemerintah

Belum dibayarnya utang TPPI ke Pertamian dan BP Migas yang lumayan besar itu kata Khomaidi, sangat merugikan Pertamina dan BP Migas. Jika utang dibayar segera, maka uang tersebut dapat dimanfaatkan Pertamina untuk usaha hilir dan hulu.

Karena berlarut-larut, Khomaidi mengusulkan agar pemerintah –dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM- harus melakukan intervensi. “Intervensi yang saya maksud adalah mendesak TPPI agar segera melunasi utangnya,” jelasnya.

Diakui Khomaidi, ada usulan agar pembayaran utang dilakukan dengan pembelian gas elpiji dan salah satu jenis BBM Migas. Tapi ada yang aneh, ternyata TPPI memberikan harga elpiji yang jauh lebih mahal dari harga pasaran. “Jelas Pertamina menolak, karena jika dipaksakan, suatu ketika Pertamina bisa kena delik korupsi. Jadi,” tandasnya.

Oleh karena itu, lanjut Khomaidi, TPPI diminta lebih reaslistis dalam hal pembayaran. Sehingga “Jika pembayaran dengan opsi pembelian elpiji, maka TPPI harus realistis,” pungkasnya. **.cahyo

BERITA TERKAIT

Menata Utang Negara

Persoalan utang luar negeri Indonesia tidak terlepas dari perjalanan siklus kepemimpinan dari masa ke masa. Pemerintahan Jokowi-JK akhirnya kini menanggung…

Bayar Utang Rp 1,14 Triliun - Golden Plantation Jual Aset Kebun di Jambi

NERACA Jakarta – Danai pelunasan utang senilai Rp 1,14 triliun, PT Golden Plantation Tbk (GOLL) akan mendivestasikan aset yang dimiliki.”Di…

Bayar Utang Anak Usaha - VIVA Cari Dana Lewat Private Placement

NERACA Jakarta — Tambah modal untuk mendanai ekspansi bisins dan juga melunasi utang, PT Visi Media Asia Tbk akan melakukan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pasca Dana Desa dan Kelurahan, Kini Muncul Dana Kecamatan

  NERACA   Jakarta – Dana desa dan dana kelurahan sudah digelontorkan oleh pemerintah, kini dana kecamatan ikut dikaji oleh…

Angkutan Barang Pakai Kereta Bikin Penghematan Rp3,5 Triliun

  NERACA   Jakarta - Penghematan peralihan angkutan barang dari moda jalan raya ke jalur kereta api bisa mencapai Rp3,5…

Pameran Industri TPT Siap Dongkrak Investasi di Indonesia

  NERACA   Jakarta - Peraga Expo kembali menggelar pameran industri TPT (Tekstil dan ProdukTekstil) terintegrasi bertaraf internasional terlengkap yakni…