TPPI Kembali Didesak Lunasi Utang - Pertamina dan BP Migas Tagih

Jakarta---PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI) kembali didesak untuk segera melaksanakan kewajibannya membayar utang kepada PT Pertamina (Persero) sekitar 500 juta dolar AS atau sekitar Rp 4,3 triliun dan juga ke BP Migas sekitar 180 juta dollar AS.

Desakan dikatakan anggota Komisi XI DPR Nusron Wahid dan Wakil Direktur Reforminer Institute, Khomaidi yang dihubungi terpisah, Selasa, 5/9. Menurut Nusron, belum bayarnya utang TPPI menimbulkan banyak pertanyaan. Karena itu DPR mendesak untuk memanggil pimpinan TPPI. “Saya kira DPR harus memanggil TPPI, agar persoalan utang TPPI tak berlarut-larut dan keuangan negara tidak semakin dirugikan,"papar Nusron.

Desakan juga diungkapkan Khomaidi yang menyatakan TPPI harus menuntaskan utang-utangnya. Karena utang TPPI ke Pertamina dan BP Migas sudah terlalu lama. "Saya juga heran, mengapa urusan utang TPPI ini jadi berlarut-larut. Padahal dari sisi bisnis, ada hitung-hitungan. Kenapa tidak segera diselesaikan,” terangnya.

Lebih jauh kata Khomaidi, permintaan segera melunasi utang sudah dikuatkan berdasarkan keputusan BANI. Sehingga keputusan itu mestinya harus dipatuhi dan dihormati semua pihak. “Apalagi Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI sudah memutuskan agar TPPI membayar utangnya kepada Pertamina,” ujarnya

Intervensi Pemerintah

Belum dibayarnya utang TPPI ke Pertamian dan BP Migas yang lumayan besar itu kata Khomaidi, sangat merugikan Pertamina dan BP Migas. Jika utang dibayar segera, maka uang tersebut dapat dimanfaatkan Pertamina untuk usaha hilir dan hulu.

Karena berlarut-larut, Khomaidi mengusulkan agar pemerintah –dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM- harus melakukan intervensi. “Intervensi yang saya maksud adalah mendesak TPPI agar segera melunasi utangnya,” jelasnya.

Diakui Khomaidi, ada usulan agar pembayaran utang dilakukan dengan pembelian gas elpiji dan salah satu jenis BBM Migas. Tapi ada yang aneh, ternyata TPPI memberikan harga elpiji yang jauh lebih mahal dari harga pasaran. “Jelas Pertamina menolak, karena jika dipaksakan, suatu ketika Pertamina bisa kena delik korupsi. Jadi,” tandasnya.

Oleh karena itu, lanjut Khomaidi, TPPI diminta lebih reaslistis dalam hal pembayaran. Sehingga “Jika pembayaran dengan opsi pembelian elpiji, maka TPPI harus realistis,” pungkasnya. **.cahyo

BERITA TERKAIT

Presiden Diminta Cermat dan Hati-Hati Pilih Menteri

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dan…

Badan Riset Dorong Prioritas Riset dan Inovasi Lebih Terarah

    NERACA   Jakarta - Wakil Direktur Indonesian Medical Education Research Institute (IMERI) Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI)…

Utang Luar Negeri Naik 10%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia per Juni 2019 mencapai 391,8…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Anggaran untuk Pembangunan Infrastruktur Naik 4,9%

  NERACA Jakarta - Pemerintah berencana untuk menggelontorkan anggaran infrastruktur dari APBN 2020 sebesar Rp419,2 triliun atau meningkat 4,9 persen…

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Anggaran Pindah Ibukota Tak Masuk APBN 2020

  NERACA Jakarta -  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah belum mengandalkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan…