NERACA

Jakarta – Badan Standarisasi Nasional (BSN) akan melakukan sosialisasi produk sertifikasi ke perguruan tinggi untuk mendorong kampus menghasilkan riset inovatif yang mampu memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"Sosialisasi BSN ke kampus-kampus akan lebih digencarkan apalagi pasca-disahkannya Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada September 2014 yang memberikan peluang lebih besar bagi BSN untuk berkiprah," kata Kepala BSN Bambang Prasetya dalam penjelasan di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis.

Di sisi lain, Bambang menyambut gembira bergabungnya Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud dengan Kementerian Riset dan Teknologi karena akan memberi manfaat besar bagi BSN, khususnya dari sisi pengembangan sumber daya manusia dan anggaran penelitian.

Selama ini hasil riset perguruan tinggi kerap tidak banyak digunakan oleh dunia industri karena berbagai faktor diantaranya hasil penelitian atau penemuan tersebut tidak kompak dengan kebutuhan pasar. Atas dasar itulah, ujar Bambang, BSN akan mengadakan sosialisasi ke kampus-kampus terkait produk-produk yang sudah disertifikasi supaya tidak terjadi duplikasi.

Di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, standarisasi barang dan jasa menjadi kebutuhan penting. Khusus untuk produk lokal, bisa tergeser produk asing jika tidak memberlakukan standarisasi internasional.

Quality Expo Terkait kesiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, Bambang mengatakan, produk-produk barang dan jasa diprediksi akan membanjiri Indonesia. "Penduduk negeri ini merupakan pasar potensial. Jumlah penduduk Indonesia setara 50 persen total penduduk negara-negara ASEAN lainnya," katanya.

Di tengah persaingan yang ketat dalam pasar bebas itu, produk lokal harus memiliki standar internasional. Untuk mendorong sertifikasi produk lokal, BSN menggelar Indonesia Quality Expo pada 12-14 November mendatang.

Sementara itu, Pelaksana Pameran Budiarto Linggowiyono mengatakan, pameran akan diikuti produk-produk unggulan nusantara yang sudah berstandar SNI terbitan BSN. "Akan ada interaksi antara konsumen, produsen, atau industri, dengan regulator. Kita siap menyambut MEA 2015," katanya.

BSN sampai 31 Agustus 2014, BSN telah mengeluarkan 9.911 SNI. Produk yang ber-SNI itu mencakup 12 sektor prioritas pasar ASEAN. Yakni, electrical and electronic equipment (EEE), barang berbahan karet, otomotif, barang berbahan kayu, perlengkapan atau alat kesehatan, dan makanan siap olah.

Sebelumnya, BSN mengaku telah membantu usaha mikro, kecil dan menengah untuk memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. “Kami mendorong industri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah untuk menerapkan SNI,” kata Humas BSN Denny Wahyudhi.

Ia mengatakan hingga Januari 2014 ada sebanyak 5.650 SPPT SNI yang sudah diterbitkan Lembaga Sertifikasi Produk dan pihaknya membantu usaha mikro, kecil dan menengah untuk menerapkan SNI yang terkait dengan sistem manajemen maupun standar produknya.

Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian insentif bimbingan penerapan SNI kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dimulai dari pemberian pemahaman tentang standar sistem manajemen, standar produk dan cara sertifikasi hingga pendampingan penerapan standar tersebut. “Pendampingan dilakukan agar industri bisa menerapkan SNI yang terkait dengan sistem manajemen mutu, produk ataupun terkait dengan cara produksi yang baik,” tambahnya.

Saat ini kata dia, BSN telah melakukan bimbingan ke beberapa UMKM antara lain di Kota Bogor, Kabupaten Tasikmalaya, Gunung Kidul (Yogyakarta) dan Kota Jakarta. Workshop untuk pemahaman penerapan standar, selain ke daerah tersebut juga dilakukan untuk UMKM di Pontianak, Sumedang, Pangkal Pinang, Bali, Bandung dan Surabaya.

Selain untuk UMKM, bimbingan juga diberikan ke organisasi koperasi di Maumere, Nusa Tenggara Timur dan Gunung Kidul, pelayanan publik di Pemerintah Kota Bogor dan Tasikmalaya. “Ada juga RSUD di Kabupaten Kebumen, Dinas Peternakan dan Rumah Sakit di Sumedang dan Puskesmas di Purbalingga serta Pemalang,” ujarnya.

Denny mengatakan sesuai amanat Undang-Undang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang baru saja disahkan, pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi hingga pemberian sertifikat bagi UMKM. Selain itu, untuk memberikan penghargaan kepada industri dan organisasi yang konsisten menerapkan SNI, BSN menyelenggarakan penganugerahan SNI Award yang tahun ini telah memasuki tahun ke-10. “Penerima SNI Award ini diharapkan menjadi role model industri penerap SNI,” ucapnya.

Sementara itu Asosiasi Pengalengan Ikan Indonesia (APIKI) menyatakan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap produk kelautan merupakan kewajiban, terutama dalam rangka menghadapi serbuan impor produk perikanan. “Penerapan SNI wajib ini dimaksudkan untuk mampu menghadapi serbuan produk impor,” kata Ketua APIKI Ady Surya dalam keterangan tertulis belum lama ini.

Menurut dia, seluruh industri pengalengan ikan di Indonesia telah menerapkan standar mutu dunia, karena telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), HACCP dan Halal yang sudah wajib internal sejak tahun 1997.