ULN Swasta Terancam Naik

Jumat, 31/10/2014

NERACA

Jakarta -Bank Indonesia telah menerbitkan peraturan mengenai utang luar negerikorporasi nonbank. Hal ini dilakukan mengingat ULN swasta saat ini semakin besar, sehingga diperlukan peraturan untuk mencegah risiko-risiko yang mungkin terjadi.Secara ringkas, pokok-pokok pengaturan dimaksud adalah sebagai berikut:Untuk periode 1 Januari-31 Desember 2015, korporasi nonbank yang memiliki ULN valas wajib melakukan lindung nilai valas terhadap rupiah dengan rasio sebesar 20%, kemudian sejak 1 Januari 2016 ditingkatkan menjadi sebesar 25%.

"Rasio ini diterapkan terhadap selisih negatif antara aset valas dan kewajiban valas yang akan jatuh waktu sampai dengan tiga bulan ke depan dan yang akan jatuh waktu lebih dari tiga bulan sampai dengan enam bulan ke depan," ungkapGubernur BI,Agus DW Martowardojo, di Jakarta, Kamis (30/10).

Kemudian pokok aturan yang kedua, pada periode 1 Januari-31 Desember 2015, Korporasi Nonbank yang memiliki ULN valas wajib menyediakan aset valas minimal sebesar 50% dari kewajiban valas yang akan jatuh waktu sampai dengan tiga bulan ke depan, kemudian sejak 1 Januari 2016 rasio likuiditas tersebut ditingkatkan menjadi sebesar 70%.

Korporasi nonbank yang melakukan ULN dalam valas, kata Agus Marto, wajib memiliki peringkat utang (credit rating) paling kurang setara BB yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang.

"Peringkatutang tersebut berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi dan/atau surat utang sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam valas. Kewajiban ini berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016, tetapi tidak berlaku bagi ULN valas yang merupakan refinancing serta ULN valas yang diperoleh dari kreditor lembaga internasional (bilateral/multilateral) terkait pembiayaan proyek infrastruktur," jelasnya.

Belum memadai

Pengamat ekonomi Ahmad Erani Yustika, pernah bilang, kebijakan pemerintah dalam menekan utang luar negeri swasta belum memadai, salah satunya karena justru akses likuiditas dari perbankan untuk pembiayaan swasta semakin ketat."Biaya modal memang masih mahal, sudah disampaikan sebelumnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BI, namun belum ada kebijakan memadai dan likuditas semakin ketat," katanya.

Erani juga menilai salah satu kebijakan Bank Indonesia untuk transparan dalam memberitahukan informasi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) atau "Prime Lending Rate" cukup baik, namun kurang efektif untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan kredit, karena besaran suku kredit bank tetap."Kebijakan itu belum memadai, seharunsnya kebijakannya, misal, dapat meberikan pasokan soal `interest margin` dan lainnya," ujarnya.

Erani juga mengatakan, jika melihat utang luar negeri secara keseluruhan, dan tidak hanya swasta, pemerintah seharusnya memperhatikan rasio utang terhadap penerimaan ekspor atau "debt to service ratio" (DSR), bukan hanya rasio terhadap Product Domestic Bruto (PDB).

"Itu satu paket, dan harus dilihat secara komprehensif, jangan hanya rasio terhadap PDB saja," ucapnya.Instrumen itu pokoknya mengatur rasio perusahaan dengan modal (debt to equity ratio/DER) atau laba, dan juga menerapkan transaksi lindung nilai untuk mengantisipasi risiko nilai tukar," tukasnya. [agus]