Makin melebarnya Koefisien Gini (Gini Ratio) belakangan ini memang cukup mengejutkan banyak pihak. Menurut data BPS, dalam tiga tahun terakhir Gini Ratio Indonesia dari 0,38 (2010/11) meningkat menjadi 0,41 (2011/12) dan 0,412 (2012/13). Padahal pada 2004 rasio itu cukup rendah yaitu 0,32. Ini berarti ketimpangan di negeri ini makin tinggi, dan baru pertama kali Gini Ratio Indonesia masuk ke level ketimpangan menengah (di bawah 0,4 masuk ketimpangan rendah).

Hal tersebut menggambarkan, bahwa pembangunan yang berlangsung selama ini hanya dinikmati sekelompok kelas ekonomi menengah ke atas. Artinya, jika kemiskinan absolut menurun (perlahan), kemiskinan relatif meningkat. Kesenjangan ekonomi yang melebar itu mengindikasikan terjadi defisit kesejahteraan rakyat. 

Intinya adalah, sangat kontrasnya pembagian ekonomi ke dalam sektor tradisional dan sektor modern yang saat ini setara dengan kondisi sektor tradable vs non-tradable. Dua sektor ini hidup bersamaan tanpa mempunyai kaitan yang satu dengan lainnya dalam konsep pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Kita jadi teringat dimensi pertumbuhan ekonomi nasional dalam 10 tahun terakhir selain banyak menyia-siakan kesempatan, ternyata juga hanya menguntungkan segelintir pihak tertentu. Ketimpangan terjadi karena kue pertumbuhan tidak terbagi merata di antara para pelaku ekonomi. 

Bobot pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini lebih banyak ditopang sektor modern (non-tradable) seperti sektor keuangan, jasa, real estat, transportasi dan komunikasi, serta perdagangan/hotel/ restoran. 

Data BPS mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 5,78% ditopang oleh sektor non-tradeable tersebut seperti sektor komunikasi (tumbuh 10,19%). Sektor ini tumbuh di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, sektor riil (tradable) semacam sektor pertanian (3,5%), industri (5,6%), dan pertambangan tumbuh rendah (1,34%) tumbuh rendah. 

Ketimpangan pertumbuhan sektor tradable vs nontradable ini tentunya berimpilkasi  serius karena terkait pembagian kue dan surplus ekonomi. Sektor non-tradable bersifat padat modal, teknologi, dan pengetahuan. Pelakunya hanya segelintir konglomerat (pengusaha besar). Sebaliknya, sektor tradable padat tenaga kerja seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. 

Karena karakteristiknya itu, penyerapan tenaga kerja sektor non-tradable jauh lebih kecil dari sektor tradable. Ini tak hanya berimplikasi pada penyerapan total tenaga kerja yang rendah dibandingkan masa Orde Baru misalnya, tetapi juga menyentuh dimensi kesejahteraan: tumbuh, tapi tidak (semuanya) sejahtera. Kontribusi sektor pertanian pada PDB nasional pada 2013 hanya 14,4%. 

Padahal, sektor ini menampung 41% dari total tenaga kerja. Akibatnya, pertanian kian involutif yang ditandai masifnya tingkat kemiskinan di perdesaan. Lebih dari itu, pertumbuhan justru memperlebar kesenjangan: yang kaya makin kaya, dan  yang miskin kian miskin. 

Secara agregat kemiskinan menurun, namun persentase jumlah orang miskin di perdesaan tetap tinggi: mencapai 62,76% (17,92 juta) dari jumlah warga miskin. Ini fakta kelam karena pembangunan justru meminggirkan warga perdesaan. Data ini memperlihatkan, puluhan tahun pembangunan ekonomi ternyata kemiskinan tidak beranjak jauh dari desa. Ini harus jadi perhatian Pemerintahan Jokowi-JK.