Berat, Mewujudkan Konsep "Trisakti"

Kamis, 30/10/2014

Jakarta – Kalangan pengamat meragukan pemerintahan Jokowi-JK mampu mewujudkan platform ekonomi berdasarkan konsep "Trisakti" dalam jangka pendek, mengingat kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari prinsip kedaulatan dan kemandirian. Situasi ini yang menyebabkan tantangan ekonomi yang dihadapi Presiden Joko Widodo cukup berat.

NERACA

Menurut pengamat ekonomi dari LIPI Latief Adam, tantangan perekonomian Indonesia dalam dua tahun ke depan akan semakin berat. Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menghadapi segala tantangan tersebut bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla serta kabinet yang baru saja terbentuk.

"Oleh karenanya, Presiden Jokowi bisa melakukan terobosan baru menuju pencapaian konsep "Trisakti", misalnya pemerintah harus berani mereformasi fiskal atau keuangan negara. Caranya bukan saja mengurangi anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, tapi juga lebih agresif meningkatkan penerimaan pajak, cukai dan sebagainya.

Dalam jangka pendek, lanjut dia, yang akan menjadi tugas di depan mata yang harus segera dipersiapkan oleh pemerintahan baru 2014-2019 adalah mempersiapkan Indonesia dengan matang dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Presiden dan pasangannya serta kabinet tidak akan berlama-lama berbulan madu pascapelantikan Oktober yang lalu. Pemerintahan pengganti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus langsung tancap gas, bekerja mempersiapkan Indonesia menghadapi MEA 2015.

Jangan sampai tanpa persiapan matang dan terukur mengenai risiko yang akan dihadapi Indonesia, karena dampaknya bagi Indonesia hanya akan menjadi pasar bagi negara lainnya, gara-gara tidak mampu berkompetisi secara global.

"Yang paling mendesak itu 2015 kita akan masuk dalam era MEA. Itu menurut saya akan menjadi sangat-sangat penting. Jangan sampai kita lebih banyak sebagai pasar dibandingkan sebagai basis produksi. Kalau kita hanya menjadi penonton saja, menjadi pasar di era ekonomi masyarakat ASEAN, itu kan akan berdampak pada ekonomi kita akhirnya bisa kolaps," jelas Latif kepada Neraca, Rabu (29/10).

Dia pun mengungkapkan salah satu aspek penting yang perlu disiapkan dengan cepat oleh pemerintahan Jokowi ini adalah SDM yang kompeten. Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa.

"Kita harus berusaha dengan sunguh-sunguh untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, khususnya di kawasan ASEAN. Meningkatkan kualitas SDM harus diarahkan pada penguasaan iptek untuk menopang kegiatan ekonomi agar lebih kompetitif. Kemudian Daya saing industri juga harus ditingkatkan sehingga bisa bersaing dengan negara lain di ASEAN," ujarnya.

Latief juga menambahkan momentum kenaikan harga bahan bakar minyak idealnya dilakukan pada tahun 2015, karena dapat dibarengi dengan program pendukung dari naiknya harga bahan bakar. Secara ekonomi harga BBM saat ini harus dinaikkan dengan mengurangi BBM bersubsudi yang memberatkan ekonomi Indonesia.

"Apabila dinaikkan dalam tahun 2014 tidak mungkin, sebab belum ada kebijakan terhadap antisipasi kenaikan harga BBM. Hal ini berarti, kenaikan harga BBM akan menimbulkan biaya dan biaya yang muncul untuk meminimalisasi terhadap dampak naiknya bahan bakar harus dibicarakan kembali dengan DPR," ujarnya.

Menurut dia, formula antisipasi untuk kenaikan harga bahan minyak dinilai belum tercermin dalam APBNP 2014. Pihaknya memperkirakan seiring naiknya harga BBM maka akan berdampak terhadap sumbangan inflasi yang diperkirakan sebesar 0,9% jika harga kenaikan Rp1.000/liter. Kemudian jika kenaikan Rp3.000/liter sumbangan inflasi akan terjadi sekitar 2%-3%.

Potensi Luar Biasa

Peneliti Indonesia for Global Justice (IGJ) Riza Damanik menilai butuh waktu untuk menyebutkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi bisa merealisasikan konsep “Trisakti” dan “Nawacita”. “Sejauh ini kan kabinet belum bekerja secara penuh. Kita lihat saja nanti dalam enam bulan ke depan, kalau memang ada perubahan ke arah yang lebih baik maka hal itu harus diapresiasi akan tetapi jika sebaliknya, maka bisa dikatakan kabinet tersebut gagal menjalankan konsep Trisakti,” ujarnya.

Namun begitu, jika dilihat dari formasi atau susunan kabinet dengan empat menteri koordinatornya, Riza merasa optimis kabinet tersebut akan berjalan dengan dinamis dan fokus terhadap sektor-sektornya. “Selama ini memang sektor kelautan yang kurang dieksploitasi dengan baik padahal mempunyai potensi yang sangat luar biasa, akan tetapi Jokowi menjawabnya dengan membentuk Menteri Koordinator bidang Kemaritiman,” jelasnya.

Terkait dengan kenaikan harga BBM, pada dasarnya Riza mendukung jika pemerintah menaikkan harga BBM, jika ingin membuat APBN menjadi sehat dan subsidi bisa dialihkan ke sektor yang lebih produktif. Namun begitu, dia menyayangkan jika kenaikan dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya selama ini rakyat sangat Indonesia mengaharapkan agar Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat.

“Kenaikan BBM pada dasarnya membuat rakyat semakin sengsara. Biarkan dulu rakyat melihat adanya perubahan, jika memang telah ada perubahan maka pemerintah bisa menaikkan harga BBM karena rakyat telah sadar bahwa pemerintah memberikan yang terbaik untuk rakyatnya,” ujarnya.

Menurut dia, jika Jokowi-JK mampu memberantas mafia itu maka kebijakan penaikan harga BBM bersubsidi tidak perlu ditempuh. “BBM itu merupakan 60%-70% dari kebutuhan utama untuk melaut. Jika harganya naik maka terganggulah pangan domestik kita dari sektor laut. Ini merupakan ancaman kedaulatan negara. Jika tidak ada yang melaut, maka lautnya kosong dan akan makin banyak pencurian dari nelayan negara lain,” kata dia.

Pengamat ekonomiUIEugenia Mardanugrahamengatakan, jika pemerintah baru ingin merealisasikan konsep Trisakti langkah yang harus dilakukan dari sisi ekonomi yaitu arah kebijakan yang diambil harus bisa mengurangi defisit neraca pembayaran bahkan mampu membalikan menjadi surplus neraca pembayarannya. “Seluruh sektor ekonomi menuju kemandirian pangan, kedaulatan maritime, ekonomi yang lebih baik disemua lini kuncinya adalah kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah baru adalah menciptakan surplus neraca pembayaran,” ujarnya, kemarin.

Lalu langkah yang perlu diambil pemerintah guna menekan defisit neraca pembayaran, adalah mengurangi ketergantungan modal asing lebih banyak modal dari dalam, pengurangan impor dengan memaksimalkan dan penguatan produksi dalam negeri. “Apa yang bisa dilakukan dan dikerjakan didalam negeri harus dilakukan jangan ketergantungan dari luar,” ujarnya.

Adapun disinggung mengenai BBM, menurutnya memang salah satu dari defisit neraca pembayaran adalah impor BBM yang sangat tinggi. Makanya penting pemerintah untuk menaikan harga BBM subsidi, walaupun tidak segera pada akhir tahun bisa dilakukan kenaikannya itu di tahun 2015 antara bulan Januari hingga Maret dengan kenaikan sekitar Rp 2.500 menjadi Rp 9.000/liter nya. “Menaikan BBM subsidi penting, tapi jangan terlalu di akhir tahun ini, bisa dilakukan di awal 2015,” ujarnya. agus/bari/mohar