NERACA

Jakarta – Presiden Joko Widodo sempat melontarkan wacana untuk menghentikan produksi mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC). Namun begitu, Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari meminta agar usulan tersebut harus diperhatikan dengan seksama. “ Kebijakan tersebut akan kami evaluasi terlebih dahulu, jadi tidak bisa main stop dulu,” ungkap Ansari di Jakarta, Rabu (29/10).

Ansari menjelaskan untuk bisa menghentikan produksi mobil murah, harus melihat dari berbagai faktor. "Pasti kita lihat untung rugi, banyak faktor, mereka (produsen) sudah investasi," jelas Anshari. Jika produksi mobil LCGC dihentikan, maka imbasnya impor mobil dari Thailand bakal meningkat. Hal tersebut tidak bisa dihindari karena kebutuhan masyarakat akan mobil sudah menjadi sangat mendasar terutama masyarakat yang tinggal di perkotaan.

Seperti diketahui, program mobil murah ramah lingkungan memang menjadi usulan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono SBY). Namun, Jokowi pernah mentah-mentah menolak adanya mobil LCGC. Sebab, selain menambah kemacetan, LCGC juga ternyata banyak menenggak Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Sudirman MR mengatakan pihaknya tidak bisa berkomentar dulu terkait masalah itu (Program LCGC dihentikan). Ia baru akan berkomentar ketika rumor itu sudah menjadi kenyataan. “Saya tidak komentar dulu, tunggu kebijakannya keluar dulu saja,” kata Sudirman.

Tapi, Sudirman berharap kepada pemerintahan baru nanti Gaikindo sebagai asosiasi atau perwakilan industri otomotif bisa tetap diajak untuk berdiskusi dengan pemerintah membahas perkembangan industri otomotif. “Kami Gaikindo mengharapkan di pemerintahan baru Gaikindo tetap diajak berdiskusi oleh pemerintah. Seperti yang sekarang ini kami sering melakukan diskusi dengan pihak Kementerian Perindustrian membahas yang lainnya,” harap Sudirman.

Sudirman melanjutkan, dengan adanya diskusi antara Gaikindo dengan pemerintah keduanya bisa saling bertukar pendapat. Seperti Gaikindo bisa menyampaikan kondisi di pasar otomotif. “Kami mengharapkan pemerintahan baru bisa mengundang kami melalui kementerian perindustrian untuk terus bisa merdiskusi seperti apa yang sering dilakukan di pemerintahan sekarang ini,” pungkasnya.

Wakil Ketua I Gaikindo Jongkie D. Sugiarto awal tahun lalu menuturkan pemberian insentif ini telah menarik tambahan investasi dari merek-merek mobil tersebut. "Kedua menambah lapangan pekerjaan. Itu manfaat PP nomor 41. Dan ketiga transfer teknologi," katanya. Menurutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan banyak manfaatnya untuk masyarakat Indonesia. Karena itu peraturan ini harus tetap berjalan di Tanah Air.

“Kalau andai tidak ada PP 41, apa yang akan terjadi. Mereka angkat kaki, dan investasi di negara lain yang mengikuti aturan AFTA. Tiap bulan kapal roro di Tanjung Priok masuk membawa LCGC, masuk ke Indonesia secara CBU. Siapa yang melarang, itu sudah peraturan. Mobil tetap masuk karena AFTA. Jadi mau kita mencegah produksi dalam negeri ya enggak apa-apa, tapi mobil tetap masuk dengan biaya masuk nol persen. Belum lagi kehilangan investasi,” tukas Jongkie.

Dampak lainnya, kata Rahmat Samulo, Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor, Indonesia akan menjadi pasar terbesar industri otomotif negara lain. Sebab, negara lain telah menerapkan LCGC. “Ya, siap-siap saja kita jadi pasar negara lain,” ujar Rahmat. Pengamat Transportasi dan Perkotaan Yayat Supriyatna menilai sebaiknya pemerintahan Jokowi tetap melanjutkan program LCGC dengan syarat LCGC tidak memakai bensin. “Biarkan bisnis otomotif berkembang. Masyarakat juga tak bisa dilarang punya mobil,” ujarnya.