NERACA

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan pertemuan “The 5th Meeting of ASEAN Tuna Working Group” bertempat di Bali Tropic Hotel, Nusa Dua, Bali tanggal 29 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2014. Pertemuan dihadiri oleh delegasi dari masing-masing negara anggota ASEAN. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang kelima setelah pertemuan sebelumnya di Jakarta (2011), Yogyakarta (2012), Vietnam (2012) dan Thailand (2013).

KKP melalui Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Ditjen P2HP) ditunjuk sebagai National Focal Point (NFP) untuk komoditas tuna. Sebagai langkah awal dibentuklah ASEAN Tuna Working Group (ATWG). Sebagaimana diketahui Asia Tenggara merupakan produsen utama tuna dunia. Bagi Indonesia sendiri, tuna merupakan komoditas perikanan utama.

“Sebagai negara dengan wilayah laut terluas di Asia Tenggara, Indonesia merupakan produsen utama tuna dengan volume ekspor mencapai 209 ribu ton dan nilai ekspor US$ 764 juta pada tahun 2013,” kata Dirjen P2HP Saut Hutagalung, dikutip dari keterangan resmi, Rabu.

Menurut dia, perdagangan tuna dunia menghadapi berbagai tantangan yang tidak kecil mulai dari penurunan hasil tangkapan, penangkapan ilegal, kerusakan lingkungan, persyaratan dan hambatan pasar ekspor berupa hambatan tarif dan non tarif. Kompleksnya permasalahan dalam perdagangan tuna di ASEAN menyebabkan perlunya kerjasama di antara negara-negara anggota ASEAN dalam mengatasinya.  ATWG diharapkan dapat menjadi solusi bagi penyelesaian permasalahan perdagangan tuna baik dari sisi produksi maupun pasar.

Di dalam pertemuan di Bali, ada 3 isu penting yang dibahas oleh negara-negara ASEAN yaitu pertemuan ASEAN Task Force on Tuna Fisheries (ATF), pembahasan policy paper ASEAN Tuna Ecolabelling (ATEL) dan review kerjasama di bawah Strategic Plan of Action (SPA) 2011-2014 dan pembaruan SPA 2015-2019.

Pertemuan ATF merupakan kali pertama diselenggarakan dan bersifat back to back dengan pertemuan ATWG. Forum ATF merupakan tindak lanjut inisiatif Indonesia di pertemuan sebelumnya dan merupakan forum para pelaku usaha perikanan tuna di ASEAN untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjaditerkait dengan perdagangan tuna di kawasan Asia Tenggara.

Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Komisi Tuna Indonesia (KTI) dan dihadiri oleh mitra luar negeri yaitu Thai Union, South East Asian Development Center (SEAFDEC), United States Agency for International Development(USAID), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) serta mitra dalam negeri yaitu Asosiasi Tuna Indonesia (ASTUIN), Asosiasi Tuna Long-line Indonesia (ATLI), Gabungan Pengusaha Perikanan Indonesia (GAPPINDO),  Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain-lain.

Pembahasan policy paper ASEAN Tuna Ecolabelling atau ATEL merupakan bagian terpenting dalam pertemuan ATWG ini. ATEL adalah inisiatif Indonesia yang berupas kemauan untuk mengatur perdagangan tuna yang ramah lingkungan intra ASEAN. Ancaman terhadap kelestarian sumberdaya perikanan tuna menjadi salah satu isu penting dalam perdagangan tuna internasional. Seluruh Negara tak terkecuali ASEAN menghadapi masalah kelestarian yang diakibatkan oleh praktek penangkapan illegal,berlebih dan merusak atau sering disebut Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Skema ATEL diharapkan dapat mendorong negara-negara ASEAN menerapkan pengelolaan tuna yang lestari di kawasan.

Pertemuan ATWG  juga membahas tentang review kerjasama perikanan tuna di bawah SPA 2011-2014 serta pembaruan kerjasama untuk tahun 2015-2019. Diharapkan basis kerjasama yang baru dapat lebihmendorong penguatan kerjasama perikanan tuna di kawasan ASEAN.