Manajemen Holding Presiden

Kamis, 30/10/2014

Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Industri dan Perdagangan

Selintas ada yang menarik dari gaya manajemen kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Kerja. Ibaratnya kira-kira Kabinet Kerja yang dipimpinnya adalah sebagai sebuah "perusahaan" yang sedang beroperasi. Atau dalam gaya manajemen gotong royong, Jokowi memberikan sebuah penegasan bahwa Kabinet Kerja yang dibentuknya adalah sebuah postur kabinet yang benar-benar terpimpin untuk menjalankan agenda-agenda kerja yang sudah ditetapkan.

Hal yang paling tepat dikatakan saat memimpin sidang kabinet pertama kali pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 adalah bahwa visi misi yang ada hanya visi misi Presiden sebagai kepala pemerintahan. Para menteri di sektornya masing-masing tidak perlu membuat visi dan misi sendiri agar tidak muncul ego sektoral. Kementerian hanya perlu mengoperasional apa yang telah digariskan dalam agenda kerja tahun 2014-2019.

Dalam menerapkan konsep manajemen holding berarti konstruksinya akan menempatkan posisi lembaga kepresidenan sebagai pengelola kebijakan pemerintah secara utuh dan komprehensif, dan kementerian/lembaga hakikatnya diposisikan sebagai "strategic business unit" yang bertugas merumuskan dan melaksanakan progam-progamnya masing-masing serta harus dapat dipastikan dapat terjadi sinergi yang bersifat lintas sektor atau bahkan lintas wilayah.

Kehadiran Menko menjadi strategis karena kantor kemenko ini berperan sebagai integrator progam untuk menjamin terjadinya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan pemerintah di segala bidang yang menjadi prioritas. Jika sistem manajemen holding ini dapat berjalan dengan baik, maka beberapa hal dapat disampaikan.

Pertama, Presiden sebagai CEO holding akan memegang kendali penuh strategi dan kebijakan pemerintah. Presiden sebagai kepala pemerintahan akan menjadi power full dalam menjalankan tugas kepemimpinnya yang akan dibantu oleh tiga kekuatan organisasi line staf yang kuat, yaitu Kepala Staf Kepresidenan (menurut rencana akan dibentuk), Bappenas (sebagai unit perancang pembangunan nasional), dan sekretariat negara (sebagai pengelola admnistrasi negara, dan administrasi kabinet yang biasanya dikelola oleh sekretariat kabinet).

Kedua, pengawasan dan supervisi oleh Presiden atas pelaksanaan progam-progam kementerian akan dijalankan secara berkala melalui mekanisme sidang kabinet atau rakortas untuk melihat setiap capaian kinerja yang sudah dihasilkan serta masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan progam yang sudah berjalan.

Ketiga, penerapan manajemen holding seperti itu,membawa pengaruh positif terhadap mesin birokrasi dalam menjalankan tugasnya sepanjang direction-nya terukur sasaran dan targetnya, clear and clean dilihat dari segi output dan outcome-nya, proses, tindakan tekknis dan administrasi yang harus dilakukan, serta tata kerja koordinasinya di antara berbagai sektor yang terkait, berapa dana yang dialokasikan dan realisasinya. Hal-hal yang bersifat business as usual diharapkan dapat dihilangkan, dan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya dapat dioptimalkan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk menghasilkan sejumlah kebijakan dan progam yang bermanfaat bagi masyarakat.