Wujudkan Kedaulatan Pangan, Presiden Diminta Turun Tangan

Kamis, 30/10/2014

NERACA

Jakarta – Banyaknya impor bahan pangan yang masuk membuat Indonesia tidak berdaulat di sektor pangan. Padahal di era orde baru, Indonesia sempat merasakan swasembada pangan, namun kini hal itu sulit untuk dikejar. Salah satu penyebab sulitnya untuk mencapai kedaulatan pangan adalah ego sektoral antar Kementerian Lembaga.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (IPB) Didin S Damanhuri menyatakan bahwa masalah pangan harus menjadi prioritas kepala pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo. Pasalnya, dalam 10 tahun terakhir di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kedaulatan pangan belum terwujud karena banyaknya kepentingan-kepentingan sektoral.

“Ego sektoral yang terjadi membuat kedaulatan pangan tidak terwujud. Misalnya Kementerian Perindustrian menginginkan agar industri bisa berkembang dengan mendirikan pabrik-pabrik namun di sisi lain lahan pertanian dibutuhkan untuk menjaga ketahanan pangan. Kalau sudah begini, maka kekuatan korporasi yang akan menang. Maka dari itu, Presiden Jokowi harus turun tangan dan memimpin langsung untuk mensejahterakan masyarakat,” ungkap Didin dalam peluncuran buku Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) berjudul "Kedaulatan Pangan Indonesia" di Jakarta, Rabu (29/10).

Menurut Didin yang juga menjabat sebagai Staf Ahli bidang Ekonomi Lemhanas RI, dalam 10 tahun terakhir pemerintah lebih mementingkan ekonomi makro sehingga para petani termarjinalkan. Hal itu diperjelas dengan gini ratio yang semakin melebar. “Saat ini pertumbuhan orang kaya baru di Indonesia mencapai 27% sementara di Tiongkok sebesar 17% dan Singapura lebih kecil lagi. Orang kaya baru terlahir lebih karena menjadi pemburu rente,” tegasnya.

Dengan ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang dijabat oleh Ferry Mursyidan Baldan, Didin menilai adanya kementerian tersebut cukup memberikan efek positif jika memang bekerja dengan benar. “Itu bisa mendukung untuk terciptanya kedaulatan pangan, akan tetapi harus ada perubahan radikal yang harus dibuat. Mapping wilayah dikerjakan dengan baik, jangan sampai nanti terjadi alih fungsi lahan yang masif sehingga lahan pertanian semakin menciut,” cetusnya.

Di lain sisi, Didin menyarankan agar pemerintah menciptakan lahan pertanian baru. Pasalnya saat ini lahan pertanian semakin mengecil dan para petani pun jumlahnya semakin kecil. “Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya ada 5 juta petani yang telah meninggalkan aktivitasnya sebagai petani. Padahal masih banyak lahan-lahan yang bisa dimanfaatkan seperti lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang tidur dan tidak dimanfaatkan, ini harusnya pemerintah bisa mencari celah,” katanya.

Di tempat yang sama, Direktur LPIKP Romli Atmasasmita menyatakan pemerintah telah salah urus dalam hal pangan. Kesalahan tersebut dari sisi manajemen, peraturan dan kepentingan. “Sejauh ini, urusan pangan kita belum berdaulat karena masih maraknya impor. Pemerintah beralasan kenapa impor, karena petani kita kurang produktif. Ya bagaimana mau produktif, lahannya saja telah habis diambil oleh korporasi-korporasi besar. Disisi lain, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pemerintah daerah juga belum jelas,” tuturnya.

Lebih jauh lagi, Romli mengatakan kedaulatan pangan bercirikan tiga hal. Pertama, produksi pangan dalam negeri merupakan optimasi kegiatan budidaya di lahan pertanian teritorial Indonesia. Kedua, adanya perlakukan yang sama terhadap hasil pangan Indonesia oleh negara-negara lain. Dan ketiga adalah regulasi harus berpihak pada kepentingan nasional dan intervensi pemerintah harus mewujudkan perlindungan kepentingan petani.

Didin memberikan rekomendasi kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kedaulatan pangan yaitu stabilisasi harga mellaui kebijakan insentif untuk peningkatan produksi maupun kebijakan perdagangan dengan disertai pengamanan dari berbagai modus seperti spekulasi, penimbunan, penyelundupan dan kartel importir. “Akan tetapi ini hanya akan efektif untuk sementara,” pungkasnya.