Harga BBM Jadi Taruhan - UJIAN PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

Jakarta – Kalangan ekonom menilai pemerintahan Jokowi-JK perlu memberikan kepastian waktu untuk menaikkan harga BBM bersubsidi, mengingat kondisi masyarakat sangat berharap cemas jika kenaikan harga melewati batas optimal Rp 1.500 per liter di tengah kecenderungan laju inflasi yang mulai meningkat di Oktober 2014. Pemerintah diminta membuat kalkulasi perhitungan dan momen waktu yang tepat saat mengeluarkan kebijakan tidak populer tersebut.

NERACA

Menurut guru besar ekonomi UGM Prof Sri Adiningsih, jika pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi maka akan membuat penguatan terhadap rupiah. Hal tersebut terjadi karena nilai tukar rupiah sangat bergantung kepada kepercayaan investor asing kepada pemerintah Indonesia karena telah berani menaikkan harga lantaran target subsidi yang tidak tepat. “Kenaikan BBM membuat APBN jadi lebih sehat sehingga alokasi subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih produktif,” ujarnya kepada Neraca, Selasa (28/10)

Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK bisa menaikkan harga BBM subsidi hingga Rp 2.000/liter. Paling minimal, kenaikan Rp 1.500/liter masih bisa diterima masyarakat. “Menurut saya maksimal kenaikan Rp 2.000/liter. Kalau Rp 1.500 mudah diterima, kalau lebih besar dampaknya besar pada masyarakat, dan inflasi naik,” kata Sri.

Bila Jokowi-JK mau menaikkan harga BBM subsidi hingga Rp 3.000/liter, Sri mengatakan, dampaknya terlalu besar untuk perekonomian Indonesia. “Kalau naik Rp 1.000 atau Rp 1.500 masih bisa, tapi kalau Rp 3.000 mungkin dampaknya akan lebih besar. Hanya perlu ada pengamanan supaya dampaknya tidak terlalu besar pada masyarakat miskin. Jika kenaikannya lebih besar, maka pengamanannya lebih serius,” katanya.

Menurut dia, pengalihan subsidi dari BBM di masyarakat dibutuhkan, termasuk dengan menaikkan harga BBM. Apalagi menurut Sri, pemerintahan Jokowi banyak punya program sosial. Seperti “Indonesia Pintar”, “Indonesia Sehat”, “Indonesia Kerja”, “Indonesia Sejahtera”, yang butuh anggaran besar. “Saya kira pengalihan subsidi ini lebih untuk membangun infrastruktur, untuk irigasi, bangun desa pinggiran, itu perlu dana. Sebaiknya subsidi BBM dialihkan bertahap tapi tidak langsung,” katanya.

Pengamat energi Marwan Batubara mengatakan, dampak dari kenaikan BBM memang akan menimbulkan efek signifikan terhadap inflasi. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah. Bagaimana menghadapi proses kenaikan kenaikan harga BBM dan bagaimana dampaknya kepada kenaikan inflasi.

“Kemudian isu kenaikan BBM bersubsidi janganlah berlarut-larut, pemerintahan Jokowi harus tegas menetapkan kapan dan waktunya kenaikan BBM ini sehingga tidak membuat investor mengalami kecemasan atas wacana penundaan BBM tersebut, kemudian akan berdampak kepada pelemahan rupiah. Pelaku pasar memerlukan kepastian dari pemerintah mengenai kenaikan harga BBM ini,” kata dia.

Jangan Lempar Isu

Menurut dia, nilai impor BBM Indonesia terlalu tinggi sehingga menyebabkan terjadinya depresiasi rupiah, bahkan berpengaruh terhadap neraca perdagangan dan neraca keuangan. Oleh karenanya, pemerintah harus tegas untuk menaikkan BBM atau tidak sehingga tidak menimbulkan kekuatiran bagi pelaku usaha dan masyarakat.

“Isu kenaikan harga BBM membayangi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pasar mungkin mengkhawatirkan kebijakan kenaikan BBM yang mungkin akan dilakukan di November bisa melemahkan perekonomian Indonesia. Pemerintah harus tegas dalam menetapkan kapan naiknya harga BBM ini, janganlah melemparkan isu kenaikan ini yang meresahkan masyarakat, kalau ingin naikkan maka naikkan, namun apabila tidak maka harus dikatakan tidak,” ungkap Marwan.

Marwan menambahkan isu kenaikan BBM ini sudah meresahkan masyarakat dimana harga kebutuhan pokok sudah naik sebelum diumumkan kenaikan BBM tersebut. Oleh karenanya isu kenaikan BBM ini harus cepat ditangani dengan serius oleh pemerintah sehingga kenaikan harga kebutuhan pokok tidak seenaknya dilakukan oleh pihak pedagang.

“Sebelum diumumkan kenaikan BBM, harga kebutuhan masyarakat sudah naik, apalagi diumumkan maka akan bertambah dobel kenaikan harga kebutuhan ini dan dapat membebankan masyarakat. Pemerintah harus cepat menanggulangi kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak semestinya ini,” lanjut dia.

Kemudian dia sebenarnya lebih menyoroti konsumsi BBM dalam negeri sangat dominan, meskipun sebenarnya hal ini wajar apabila melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang meningkat maka konsumsi akan meningkat juga. Hal ini sebenarnya mengakibatkan defisit pada neraca perdagangan dan juga APBN. Untuk itu, Marwan berharap pemerintahan Jokowi melalui Kementerian ESDM dapat melakukan langkah nyata, tapi bukan sekadar menaikkan BBM.

"Tidak hanya bagi-bagi Bantuan Langsung tunai (BLT) nanti. Tapi, juga membereskan tata niaga migas. Kalau susah begitu baru boleh naikin harga," tandas Marwan.

Menurut pengamat ekonomi UI Lana Soelistianingsih, di pasar regional saat ini tren mata uang memang sedang, tapi memang rupiah yang penurunannya paling tajam. Adapun depresiasi bisa terjadi karena beberapa faktor jika karena belum ada kepastian kenaikan BBM menurutnya bisa jadi tapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Biasanya melihat kondisi akhir tahun sekarang bisa jadi ada riil demand permintaan valas karena mau bayar utang, atau faktor lain karena pembayaran impor menjelang akhir tahun, atau memang investor asing sedang menarik dananya karena akhir tahun meraka banyak yang pulang ke negaranya. “Faktor belum kepastian dari BBM tidak juga, tapi faktor kebutuhan internal seperti permintaan valas dan lainnya itu lebih memungkinkan,” katanya.

Namun demikian, terkait dengan kenaikan BBM subsidi menurut dia, pemerintah jika memang menaikan BBM subsidi pada November bulan besok tentu saja kenaikannya jangan terlalu tinggi sekitar Rp 1000 hingga Rp 2000 per liternya. “Untuk kenaikan BBM saya rasa lebih tepatnya nanti pas tahun 2015, kalaupun harus bulan besok jangan terlalu tinggi juga naiknya,” ujarnya.

Karena apa? Jika menaikan harga terlalu besar juga akan menimbulkan gunjangan ekonomi secara keseluruhan, padahal kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Dan kalau pun menaikan November besok juga dampaknya terhadap efisiensi APBN tidak terlalu besar toh sudah masuh akhir tahun, belum lagi harus ada persetujuan dari DPR. “Tahun 2015 waktunya yang tepat untuk menaikannya,” terangnya.

Adapun nilai rupiah, menurut dia, sampai dengan akhir tahun trennya masih akan naik turun, dan kemungkinan bisa membaik dan bisa bertahan lama di awal-awal tahun 2015. “Setelah pengumuman menteri kemarin, pasar saat ini sedang menunggu kinerja kabinet sekarang jika memang dirasa bagus rupiah bisa menguat bisa dilihat di awal tahun 2015 nanti,” tuturnya.

Secara terpisah, Menkeu Bambang Brodjonegoro mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sangat berkomitmen melakukan "reform" untuk perbaikan ekonomi.

Sayangnya, Bambang belum menyebutkan bentuk "reform" yang dimaksud secara gamblang. Berusaha meyakinkan pasar, Bambang mengungkapkan bahwa pemerintah akan menyiapkan segalanya dengan baik, secara hati-hati, dan memberikan dampak seminimal mungkin pada masyarakat luas.

"Saya hanya ingin menekankan secara umum terkait mengenai pasar, bahwa intinya pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, sangat komitmen untuk melakukan reform," ujar Bambang di kantornya, kemarin. agus/bari/mohar

Related posts