Perizinan Penanaman Modal Belum Integratif

NERACA

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo bakal mengumpulkan berbagai menteri dalam Kabinet Kerja untuk mengupayakan cara mempermudah perizinan seperti untuk mengurus usaha dan investasi agar dapat memperbaiki layanan yang lebih terintegrasi dan lebih cepat.

"Nanti menteri-menteri yang berhubungan dengan perizinan akan saya kumpulkan," kata Presiden Joko Widodo seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa.

Menurut Jokowi setelah melakukan sidak ke BKPM, sistem perizinan yang ada masih belum terbangun secara integratif, sementara dirinya menginginkan agar proses perizinan dapat lebih mudah dan satu atap.

Presiden mengingatkan bahwa investasi merupakan hal yang penting karena akan membuka lapangan pekerjaan serta memperbaiki infrastruktur seperti listrik yang masih kekurangan di berbagai daerah.

Mengenai tumpang-tindih dalam perizinan antara pihak pusat dan otoritas di daerah, Presiden mengemukakan bahwa sebenarnya telah banyak daerah yang siap untuk perizinan investasi. Terkait dengan hasil sidak di BKPM, Presiden Jokowi mengungkapkan hal tersebut dilakukannya untuk memastikan agar pelayanan terhadap investor telah baik dan cepat. "Penampilan kantor (BKPM) sudah baik, tetapi kecepatan pelayanan masih belum bagus," katanya.

Presiden Jokowi juga memaparkan bahwa perbaikan terhadap pengurusan perizinan diharapkan dapat selesai dalam jangka waktu 3-6 bulan mendatang.

Sebelumnya, masih dikutip dari laman yang sama, Para pengusaha yang bergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta jaminan hukum dalam berinvestasi dan mengoptimalkan sistem otonomi daerah, terutama dalam bidang hukum. "Kami minta kepastian hukum berinvestasi sebab banyak peraturan perundang-undangan yang tidak selaras dengan peraturan daerah," kata Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi.

Dikatakan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden dan Waklil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla diharapkan melakukan reformasi bidang hukum dan birokrasi. Saat ini kata dia, dengan sistem otonomi daerah sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah kurang optimal. "Kami harapkan koordinasi ini lebih baik di bawah pemerintahan baru," ucap Sofjan.

Jauh sebelumnya, mantn Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar menjelaskan dari 524 pemerintah kabupaten kota, sebanyak 435 pemerintah daerah telah memiliki pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan investasi untuk kemudahan berusaha. Namun, lanjut Mahendra, dari jumlah tersebut, baru setengah pemerintah daerah yang menggunakan perizinan elektronik. “Kami akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah kabupaten kota, yang ingin membangun pelayanan perizinan elektronik," kata Mahendra.

Saat ini, menurut Mahendra, perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sangat pesat dan mampu bersaing dengan investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA). Jika lima tahun lalu posisinya 1:6, maka memasuki 2013 investasi PMDN sudah mencapai setengah dari PMA. “Ini perkembangan yang luar biasa," ujar Mahendra.

Menurut Mahendra, peningkatan koordinasi dan kerja sama antara BKPM dengan pemerintah daerah menjadi pendorong investor dalam negeri makin meningkat. Mahendra mengharapkan sistem pengupahan berbasis produktivitas untuk perbaikan kualitas iklim investasi ini akan disepakati oleh Dewan Pengupahan Nasional dan perumusan ide tersebut selesai pada Oktober-November, sebelum akhir tahun. "Mudah-mudahan ini disetujui pada Oktober-November. Saat ini, kita sedang sama-sama merumuskan dan memperbaiki iklim investasi. Ini tantangan tersendiri," katanya.

Sepanjang 2014 BKPM, menargetkan realisasi total investasi mencapai sekitar Rp450 triliun, naik sekitar 15% dibanding realisasi tahun 2013 sebesar Rp390 triliun. "Angka 15 persen itu netral, tidak terlalu berlebihan optimistis-nya tapi juga tidak pesimis, karena peningkatan tidak akan terlalu luar biasa seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Mahendra dalam kesempatan sebelumnya.

Disinggung target yang cukup besar itu, Mahendra optimistis bisa mencapainya. Keyakinannya itu dilandasi beberapa kebijakan dan program pemerintah, termasuk di antaranya yang berhubungan dengan hilirisasi industri mineral beberapa aturan.

Mehendra mencontohkan, hilirisasi mineral yang berlangsung saat ini, BKPM sudah menerbitkan izin untuk sejumlah perusahaan yang nilai investasinya kurang lebih mencapai Rp150 triliun. Angka tadi tidak semata-mata akan direalisasikan pada 2014, tapi akan dilangsungkan beberapa tahun ke depan. BKPM juga sudah menerbitkan izin untuk investasi yang berkaitan dengan program pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri minyak kelapa sawit guna mendukung ketahanan energi.

BERITA TERKAIT

Masih Ada Perusahaan Yang Belum Bayar THR

      NERACA   Jakarta – Meski hari raya lebaran idul fitri telah usai, namun masih ada perusahaan yang…

Presiden Belum Tentukan Waktu Bertemu KPK

Presiden Belum Tentukan Waktu Bertemu KPK  NERACA Tangerang - Presiden Joko Widodo belum menentukan waktu untuk bertemu dengan KPK terkait…

Dinilai Tidak Subtansial, RUU SDA Bukti Belum Siap

Dr. Nana M Arifjaya, ahli Hidrologi Institut Pertanian Bogor mengatakan. Rancangan Undang-Undang Sumber Day Air (RUU SDA) yang saat ini…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…