Tantangan Jokowi Kelola Inflasi

Oleh: Rusli Abdullah

Peneliti Indef

Sejak 2004 hingga September 2014, inflasi nasional bulanan menunjukkan tren penurunan. Meskipun menurun, ada hal yang perlu dicermati lebih mendalam yakni tingginya angka sumbangan inflasi kelompok bahan makanan sebesar 0,78%. Angka tersebut merupakan angka tertinggi jika dibandingkan dengan kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (0,61%); perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (0,50%); sandang (0,47%); Kesehatan (0,39%); pendidikan, rekreasi dan olah raga (0,50%) transport, komunikasi dan jasa keuangan (0,59) serta inflasi umum bulanan (0,59%).

Fenomena di atas menjadi salah satu penjelas bahwa selama ini pasokan bahan makanan masih tersendat. Setidaknya ada tiga penyebab, pertama kapasitas produksi yang terbatas, sistem tata niaga yang buruk serta tersumbatnya hubungan barang antara daerah penghasil dengan pasar sebagai akibat buruknya infrastruktur penghubung. Apabila persoalan tersebut bisa diatasi, maka beban inflasi dalam perekonomian bisa lebih ringan.

Kebijakan utama yang perlu diupayakan oleh Jokowi-JK untuk mengatasi persoalan komposisi besarnya sumbangan kelompok bahan makanan adalah memperbanyak dan memperlancar pasokan. Caranya bisa dilakukan dengan meningkatkan akses permodalan di sektor pertanian dengan cara kebijakan resi gudang, subsidi bunga dan asuransi pertanian. Kebijakan ini sekaligus akan memperbaiki tata niaga yang buruk, setidaknya para petani tidak akan menjual produknya kepada para tengkulak. Kedua adalah mewujudkan governance yang baik untuk mengeliminasi para spekulan yang bergentayangan di rantai pasok komoditas bahan makanan.

Kebijakan berikutnya adalah pengutamaan belanja modal untuk meningkatkan pasokan dan kelancaran pasokan komoditas bahan makanan. Pembangunan waduk, jaringan irigasi, penciptaan lahan pertanian komoditas bahan makanan adalah wajib hukumnya untuk meningkatkan pasokan. Penulis optimis kebijakan-kebijakan tersebut masuk prioritas pemerintah ke depan mengingat program tersebut didengun-dengungkan oleh Jokowi-JK ketika kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu.

Usaha memperlancar pasokan melalui eliminasi spekulan bisa diwujudkan dengan melibatkan peran media sosial yang menjadi salah satu kekuatan Jokowi-JK dalam memenangkan pilpres kemarin. Presiden terpilih Jokowi bisa memanfaatkan keberadaan media sosial sebagai kekuatan informasi publik guna membongkar kuasa para spekulan dan mafia komoditas bahan makanan. Media centre pengaduan yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana input informasi bisa menjadi gelombang ampuh membentuk opini sebagai awalan menumbangkan kuasa spekulan di jalur tata niaga.

Selain itu, keberadaan media sosial bisa digunakan untuk menyediakan akses informasi mengenai harga pasar komoditas bahan makanan di tingkat petani hingga distributor akhir. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu perwujudan akses informasi yang tak terbatas bagi petani dan konsumen dalam kerangka asumsi pasar persaingan sempurna. Jika hal ini bisa diwujudkan, maka distorsi tata niaga komoditas bahan makanan bisa diminimalkan. Semoga!

BERITA TERKAIT

Banten Mei Alami Inflasi 0,10 Persen

Banten Mei Alami Inflasi 0,10 Persen NERACA Serang - Provinsi Banten pada bulan Mei 2018 mengalami inflasi 0,10 persen dibandingkan…

Presiden Jokowi Lapor Gratifikasi Rp58 Miliar

Presiden Jokowi Lapor Gratifikasi Rp58 Miliar NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo menjadi pejabat negara yang melaporkan gratifikasi paling banyak…

Kenaikan Harga Ayam Kerek Inflasi Palembang

Kenaikan Harga Ayam Kerek Inflasi Palembang  NERACA Palembang - Kenaikan harga daging ayam yang terjadi sepanjang bulan lalu berdampak terhadap…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perluas Manfaat Pembangunan Infrastruktur

Oleh: Nailul Huda Peneliti INDEF Pembangunan jalan tol trans Jawa, ataupun jalan tol di pulau Lainnya sejatinya merupakan salah satu…

Pemudik Kampungan

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Meski klaim pemerintah bahwa angka kecelakaan mudik tahun ini menurun cukup…

OTT Lagi

Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Menjelang lebaran lalu KPK kembali melakukan OTT untuk…