Pemerintah Janji Wujudkan Kedaulatan Pangan

NERACA

Jakarta - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan. Dirinya berjanji akan mewujudkan kedaulatan pangan nasional setidaknya 3 sampai 4 tahun mendatang.

"Pasti kedaulatan pangan memang menjadi konsentrasi kami kedepan dan itu harus mutlak untuk diwujudkan," kata Amran saat serah terima jabatan (Sertijab) di Gedung Kementrian Pertanian, Jakarta, Selasa (28/10).

Tapi memang itukan tidak bisa dilakukan secara instan setidaknya 3 tahunan ini harapannya swasembada dan kedaulatan pangan bisa tercapai. “Ini hari pertama saya kerja meski target dan arahan sudah disampaikan oleh pak presieden tapi saya juga harus dapat masukan dulu dari teman-teman di kementrian. Tapi intinya mulai hari ne kami akan kerja untuk mewujudkan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Pengamat masalah pertanian dari Universitas Udayana yang juga mantan anggota DPR RI, I Wayan Windia menilai, tekad Presiden Joko widodo untuk menjadikan Indonesia memiliki ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan menunjukkan sebuah keseriusan dalam memimpin negara ini lima tahun ke depan.

"Meskipun demikian sasaran itu tampaknya sulit bisa diwujudkan dalam dua hingga tiga tahun mendatang," katanya.

Dia menilai, dalam mewujudkan ketiga sasaran itu sekaligus perlu didukung adanya kementerian khusus yang menangani masalah pangan, selain Kementerian Pertanian selama ini yang tugas dan tanggung jawabnya sangat luas.

"Kementerian khusus yang menangani bidang pangan juga mampu menterjemahkan gagasan dan keinginan presiden untuk mengkomunikasikan antarkementerian, terutama menyangkut masalah anggaran," ujar.

Ia menambahkan, mengkomunikasikan hal itu dengan sesama menteri dalam sidang kabinet sangat penting untuk memperjuangkan anggaran, karena dalam mewujudkan ketahanan pangan, kemandirian dan kedaulatan pangan membutuhkan dukungan dana yang sangat besar. "Hal itu sangat memungkinkan karena telah didukung dengan adanya UU Pangan," ucapnya.

Organisasi dunia yang membidangi pangan dan pertanian (FAO) menetapkan standar untuk memajukan sektor pertanian di suatu daerah atau negara minimal harus mengalokasikan dana 20 persen untuk investasi di bidang pertanian.

Masalahnya Indonesia selama ini baru mengalokasikan tujuh persen dana APBN untuk pembangunan sektor pertanian, bahkan Bali persentasenya baru 0,5 persen.

Jika Indonesia mengucurkan dana untuk sektor pertanian sesuai standar FAO yang disertai dengan keseriusan serta pengawasan untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran, maka Indonesia lima tahun mendatang bisa menjadi negara raksasa bidang pertanian di kawasan Asia Pasifik.

Hal itu tentu akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, nelayan dan peternak yang selama ini hidup dibawah garis kemiskinan.

Prof Windia yang juga guru besar bidang pertanian itu menambahkan, Jepang sebuah negara maju dalam bidang industri diperkirakan tahun 2050 sawah-sawahnya akan habis karena telah beralih fungsi.

"Jika Indonesia mampu sebagai negara raksasa dalam bidang pertanian, selain untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri juga akan dapat mengekspor hasil-hasil pertanian ke mancanegara," tukasnya. [agus]

BERITA TERKAIT

Pemerintah Fokus Mengembangkan Industri Hijau - Terkait Kunjungan Kerja ke Tiongkok

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian fokus untuk mengembangkan program industri hijau, di mana setiap sektor manufaktur nasional perlu menerapkan prinsip…

Menteri BUMN: Mekaar PNM Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah Tumbuhkan Ekonomi

Menteri BUMN: Mekaar PNM Wujud Nyata Keberpihakan Pemerintah Tumbuhkan Ekonomi NERACA Lombok - Menteri BUMN Rini M. Soemarno melakukan kunjungan…

Pemerintah Wajibkan Kartu SIM Divalidasi Pakai NIK dan KK - Batas Akhir 28 Februari 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan validasi nomor SIM pelanggan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga. Registrasi ini dilakukan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Hanya 10%, Kenaikan Cukai Tembakau Kurang Tinggi

      NERACA   Jakarta - Peneliti Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) Abdillah Ahsan menilai…

Pemerintah akan Terbitkan Perpres - Soal Kepemilikan Perusahaan Penerima Manfaat

    NERACA   Jakarta - Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau "beneficial ownership"…

Hasil Penjualan ORI014 Sebesar Rp8,94 triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menetapkan hasil penjualan dan penjatahan Obligasi…