BEI Berharap Banyak BUMN Go Public - Dorong Kinerja Keuangan

NERACA

Jakarta – Setelah dilantiknya Kabinet Kerja pemerintah Jokowi dan Jusuf Kalla, khususnya Menteri BUMN Baru Rini Soemarnno diharapkan bisa menjadi angin segar bagi perusahaan BUMN untuk mudah mencatatkan saham perdananya di pasar modal.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hoesen, berharap pemerintah baru lebih banyak mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mencatatkan diri (listing) di BEI. Dengan menjadi perusahaan terbuka (Tbk), pengawasan terhadap BUMN dapat dilakukan oleh lebih banyak pihak seperti investor lokal, investor asing, analis, media, mahasiswa maupun masyarakat luas.

Dibanding dengan kontrol yang dilakukan oleh beberapa badan/ instansi pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),”Saya harap lebih banyak persepsi lagi bahwa perusahaan terbuka dapat mendorong kinerja BUMN, ini saya rasakan sendiri pada perusahaan BUMN perbankan, perlu ada program khusus akselerasi IPO (Initial Public Offering) BUMN oleh Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Rini Soemarno, terutama pada decision making-nya, jadi kembali pada political will,”ujarnya di Jakarta, Selasa (28/10).

Dari total 160 perusahaan BUMN Indonesia, saat ini baru 20 perusahaan BUMN yang tercatat di BEI. Hoesen menilai pengampilan keputusan (decision making) untuk melakukan IPO yang membutuhkan waktu lama bagi BUMN kerap menjadi kendala,”Mereka harus lapor dulu ke DPR misalnya, saya tidak tahu apa yang masih menjadi pertimbangan pemerintah, tapi saya kira sebagian BUMN sudah ada yang siap dan sudah paham proses IPO," tambahnya.

Padahal menurutnya, IPO dapat meningkatkan performa dan praktik Good Corporate Governance perusahaan BUMN. Semuanya terdata dan terawasi di keterbukaan informasi BEI, baik terkait laporan keuangan maupun aksi perusahaan,”Jadi tidak ada lagi yang namanya under table (di bawah tangan), bahkan untuk membayari makan politisi DPR saja dibahas di RUPS," tambahnya.

Hoesen mengaku tidak menargetkan satu perusahaan BUMN pun untuk tercatat di BEI tahun depan. Dari target 35 emiten baru tahun depan, semuanya perusahaan swasta,”Tidak ada BUMN, semuanya swasta," imbuhnya.

Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Haryajid Ramelan pernah bilang, banyak perusahaan BUMN yang sebenarnya potensial masuk bursa lewat mekanisme IPO pada tahun ini. Namun, karena ketatnya birokrasi tahun ini IPO BUMN cuma terjadi sekali, yakni terakhir kali pada Wika Beton. Itupun cuma sekelas anak usaha BUMN,”Ya seperti kita tahu untuk IPO di Indonesia harus lewat DPR. Itu yang menentukan apakah BUMN harus IPO atau tidak,” katanya.

Menurutnya, tahun depan IPO BUMN bisa kembali marak, namun melihat siapa Menteri BUMN-nya nanti. Kata Hariyajid, paling tidak saat ini ada 30 BUMN yang benar-benar potensial untuk IPO. Lanjutnya, Indonesia harus melihat negara China dengan bursa Shanghai. Disana perusahaan BUMN harus ngantri untuk bisa mencatatkan saham di bursa Shanghai. Bahkan, tahun depan ada sebanyak 300 BUMN yang waiting list atau masuk daftar tunggu untuk masuk bursa. “Di 2015 ada 500 perusahaan yang waiting list masuk bursa Shanghai. 300 di antaranya merupakan BUMN,” jelasnya. (bani)

Related posts