NERACA

Jakarta – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto menegaskan bahwa upaya buruh untuk menaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 sebesar 2,29% harus dibarengi dengan produktivitas. Beberapa hari terakhir, kalangan buruh yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh DKI Jakarta menuntut untuk menaikkan upah sebesar Rp3 juta.

Suryo menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan tuntutan tersebut, akan tetapi jangan sampai keluar dari batas kewajaran dan kalangan dunia usaha juga meminta kenaikan upah dibarengi dengan peningkatan produktivitas buruh. "Kalau pengusaha tentunya ingin yang wajar-wajar saja. Dan tentunya kita selalu menginginkan bahwa itu dikaitkan dengan peningkatan produktivitas. Jadi tidak hanya naik saja upah, tapi produktivitasnya tidak naik,” ungkap Suryo di Jakarta, Selasa (28/10).

Namun begitu, pihaknya merasa khawatir dengan tuntutan buruh yang terus berdemo. Padahal belum lama ini buruh juga telah meminta kenaikan upah. Ia mengkhawatirkan para investor akan angkat kaki dari Indonesia dan lebih memilih berinvestasi di luar negeri. Padahal ada sejumlah investor yang telah bersedia menanamkan modalnya di Indonesia lantaran melihat iklim investasi yang mulai baik dan juga pemerintahan yang baru.

“Sekarang ini, cukup banyak perusahaan-perusahaan dan pabrik yang telah hengkang dari China menuju Indonesia. Jadi, jangan sampai nanti dengan keadaan buruh seperti nii membuat Indonesia tidak lagi menjadi tujuan investasi yang menarik bagi kalangan investor. Maka dari itu, perlu hati-hati dengan masalah ini,” jelasnya.

Suryo mengaku tidak bisa memberikan penilaian besaran kenaikan UMP yang ideal bagi buruh. “Saya tidak bisa komentar berapa besarannya. Kita harus duduk bersama, dan kita akan libatkan Apindo. Karena Apindo yang kita tugaskan untuk menangani masalah buruh ini. Kita perlu duduk bersama, tripartid ini kita capai suatu kesepakatan yang pas,” tandasnya.

Di lain sisi, Wakil Ketua Kadin Hariadi Sukamdani merasa was-was dengan sikap buruh. Terlebih dengan terpilihnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang baru yaitu Hanif Dhakiri yang memang mempunyai track record sebagai juru bicara pihak buruh. “Disatu sisi kita mengapresiasi dengan terpilihnya menteri-menteri baru. Akan tetapi, jika menteri diisi dari kalangan partai politik maka itu akan membuat keputusan juga secara politik,” ujarnya.

Minta Naik

Pihak buruh yang diwakili oleh Anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Dedy Hartono menyatakan bahwa serikat kerja dan buruh menuntut agar upah 2015 naik dari Rp 2,4 juta/bulan naik menjadi di atas Rp 3 juta/bulan. Hal tersebut karena semua kebutuhan mulai kontrakan, tarif listrik dan lainnya naik.

Sejak Jumat lalu, anggota dewan pengupahan DKI Jakarta yang terdiri dari pengusaha, pekerja dan pemerintah melakukan hitung ulang atas beberapa item komponen Kebutuhan hidup Layak (KHL) di 10 pasar tradisional di DKI Jakarta. Selain 5 item KHL yaitu susu bubuk, kopi, shampo hingga pasta gigi, ada beberapa item KHL lain yang mengalami perubahan harga. “Survei sementara di Pasar Sukapura, Jakarta Utara harga sewa kamar kemudian pemakaian air, listrik kebutuhan kawan-kawan buruh mengalami kenaikan,” katanya.

Dedy menuturkan harga sewa kamar saat ini rata-rata naik Rp 50.000-100.000 atau dari Rp 650.000/bulan menjadi Rp 700.000-750.000/bulan. Sementara itu harga air rata-rata juga naik Rp 10.000-20.000 per meter kubik. Hal yang sama juga terjadi pada harga listrik hingga transportasi buruh. "Fakta di lapangan semua harga tersebut naik!," tegasnya.

Sementara terkait 5 item KHL yang dilakukan hitung ulang atau konversi juga mengalami penyesuaian harga dan nilai yang begitu besar. Misalnya Susu Dancow dari 900 gram seharga Rp 80.000 hasil survei hanya 800 gram seharga Rp 90.000, Rinso dari 1,5 kg seharga Rp 25.000 yang disurvei 900 gram seharga Rp 15.000.

Selain itu, Kopi Kapal Api dari 75 gram seharga Rp 4.900 yang ada 65 gram seharga Rp 5.200, Pepsodent dari 75 gram seharga Rp 3.000 yang ada hanya 60 gram seharga Rp 3.750, Shampoo Sunslik dari 100 ml seharga Rp 8.000 yang ada 65 ml seharga Rp 10.000. “Sehingga kita punya dasar yang kuat untuk meminta kenaikan UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta di atas Rp 3 juta karena faktanya seperti itu. Surveinya di tahun ini memang banyak terjadi permasalahan produk itu terjadi penurunan volume dan kenaikan harga,” jelasnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DKI Jakarta Deded Sukandar menyampaikan bahwa 122 komponen KHL yang dirancang para buruh belum memiliki dasar hukum. Sehingga risiko melanggar hukum akan dihadapi apabila dewan pengupahan menetapkan KHL berdasarkan perhitungan itu.

Untuk DKI Jakarta, nilai KHL sementara terhitung September hingga Oktober 2011, berdasarkan survei sebesar Rp 1.844.929. dan Oktober sebesar Rp 1.845.684. KHL adalah angka yang nantinya akan menentukan nominal UMP. Selain KHL, faktor penentu UMP lainnya adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, produktivitas dan penyerapan tenaga kerja.