Kinerja Investasi Digenjot, Ekonomi Bisa Tumbuh 7%

Rabu, 29/10/2014

NERACA

Jakarta - Indonesia dinilai bisa mencapai pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7% apabila fondasi ekonomi nasional telah memadai dan kinerja investasi makin meningkat. Menteri Keuangan, Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, untuk memenuhi hal itu dibutuhkan investasi mendekati 10%.

“Kita harus memperkuat investasi karena ekspor belum bisa diandalkan dalam jangka pendek," katanya di Jakarta, Senin (27/10) malam. Bambang juga menyampaikan, pertumbuhan investasi yang baik dapat mendukung perekonomian nasional, karena itu Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk mempercepat prosedur birokrasi agar iklim investasi kondusif bagi para investor.

"Presiden minta tekanan birokrasi yang tidak berbelit. Kalau berbelit investasi tidak masuk. Karena dengan (investasi) itu, pertumbuhan ekonomi yang stagnan lima persen mengandalkan konsumsi, dapat ditingkatkan," jelas dia.

Menurut Bambang, perbaikan prosedur birokrasi tersebut harus didukung dengan kondisi ekonomi makro serta fundamental yang stabil, agar sektor investasi bisa memiliki daya angkat yang lebih baik dari konsumsi untuk mendukung pertumbuhan.

"Investasi itu bukan hanya di FDI (foreign direct investment/investasi langsung dari luar negeri), melainkan juga belanja modal, APBN dan ekspansi BUMN. Kalau mulai tahun 2015, kita punya program infrastruktur besar-besaran. Percepatan itu selain menyelesaikan infrastruktur, juga membantu pertumbuhan (ekonomi)," tegas mantan Wakil Menteri Keuangan II ini.

Bambang menambahkan, dengan melakukan berbagai pembenahan struktural ekonomi yang serius, yang didukung pulihnya kondisi perekonomian global, maka Indonesia bisa mulai tumbuh tinggi dalam dua atau tiga tahun mendatang. "Tahun 2015 mudah-mudahan (ekonomi global) sudah lebih pulih. Paling cepat dilakukan tahun 2016. Itu pun memerlukan reformasi struktural yang serius," tandasnya.

Koordinasi antar direktorat

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengaku siap untuk membantu optimalisasi kerja Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi antar direktorat, agar lebih cepat dan efektif dalam mengelola keuangan negara.

"Kementerian Keuangan itu besar dan programnya sendiri-sendiri dan beda-beda. Makanya, kita menyatukan koordinasi ini supaya lebih koordinatif dan hati-hati dalam melaksanakan roda pemerintahan," katanya.

Mardiasmo mengatakan koordinasi ini sangat penting, karena Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan terkait pembenahan sistem administrasi anggaran, agar setiap keputusan menyangkut program pemerintah dapat dilakukan lebih memadai.

Mantan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ini juga mengingatkan, pentingnya pengambilan keputusan secara memadai yang didukung oleh ketepatan data yang relevan, agar kerja secara cepat dan efektif tersebut dapat terpenuhi dalam hal tata kelola administrasi keuangan.

"Kita harus memberikan arahan, tidak boleh rapat tidak mengambil keputusan, tapi kita perlu data yang relevan, yang penting obyeknya tercapai dengan pemerintahan yang benar. Harus ada lompatan supaya kita mengambil kebijakan yang tidak salah," jelasnya.

Mardiasmo meyakini tidak akan terlalu lama beradaptasi di lingkungan Kementerian Keuangan, karena dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada era Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

"Saya mantan eselon satu di sini, dan sudah familiar dengan rekan kerja eselon satu dan dua. Saya sendiri harus belajar fungsinya ini (Wamenkeu). Karena kita harus mengkoordinasikan eselon satu supaya bisa melakukan percepatan," tukas Mardiasmo. [ardi]