BBM Naik Bukti Keberpihakan Pemerintah Kepada Rakyat?

Subsidi Dialihkan

Sabtu, 01/11/2014

NERACA

Melihat 10 tahun pemerintahan SBY, semua indikator ekonomi Indonesia bisa dibilang luar biasa “ciamik”. Sebut saja pertumbuhan ekonomi berturut-turut setiap tahun sangat fantastis. Inflasi terkendali, cadangan devisa tertinggi dalam sejarah, dan index dibursa tetap direkor yang cukup tinggi.

Namun kesenjangan yang terjadi di Indonesia masih tetap ternganga cukup lebar. Bagaimana tidak? Lihat saja, pertumbuhan ekonomi yang diklaim cukup tinggi oleh pemerintah nyatanya hanya dinikmati oleh kalangan kelas atas. Masyarakat kelas bawah hanya bisa menikmati pertumbuhan ekonomi di bawah 2%, sedangkan kelompok di atas menikmati pertumbuhan di atas 6%.

Alhasil, penduduk kaya di Indonesia meningkat tiga kali lipat karena banyak penduduk yang sukses dengan usaha atau bisnis yang mereka kelola sendiri sedangkan penduduk miskin tidak bisa merubah status sosialnya dan tetap miskin. Ketimpangan yang terjadi ini terjadi lantaran sektor-sektor penting seperti pertanian hanya tumbuh 3,5% dan industri pengolahan (manufaktur) hanya tumbuh 5,5%.

Salah satu faktor yang membuat tingginya ketimpangan yang terjadi di Indonesia adalah pengelolaan belanja negara yang belum efektif khususnya tingginya subsidi BBM. Dari fakta yang ada, anggaran subsidi BBM merupakan anggaran paling besar dalam APBN nilainya mencapai Rp 300 triliun. Sayangnya BBM bersubsidi yang sejatinya ditujukan bagi rakyat menengah kebawah namun pada kenyataanya tak sedikit kalangan berduit yang tanpa rasa malu memilih BBM bersubsidi.

Konsumsi BBM yang tinggi memicu Indonesia mengimpor minyak mentah sebanyak 470 ribu barel minyak per hari dari konsumsi nasional kisaran 1,2 juta barel minyak per hari. Akibat impor minyak besar-besaran ini terjadi defisit neraca perdagangan, salah satu komponen neraca transaksi berjalan. Realisasi impor BBM semester I 2014 mencapai US$ 13,3 miliar. Nilai impor lebih besar ketimbang ekspor. Melemahnya nilai tukar rupiah karena terjadi defisit ekspor.

Mengatasi persoalan ini, mau tak mau pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi harus menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai salah satu alternatif untuk menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap cantik dan bagus.

Lantas apakah kenaikan harga BBM bersubsidi demi kepentingan rakyat?

Tidak sedikit rakyat yang kecewa dengan kebijakan pemerintahan Jokowi-JK tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Tidak hanya dikalangan yang “bersebrangan” dengan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Jokowi saja, bagi pendukungnya sekalipun, suara penolakan juga digemakan dimana-mana.

Pasalnya setiap kebijakan dengan menaikkan harga BBM justru berdampak pada peningkatan jumlah orang miskin dan pengangguran. Pada awal tahun 2006 (setahun setelah kenaikan harga BBM 30% pada tahun 2005), misalnya, jumlah orang miskin melonjak menjadi 39,05 juta (17,75%). Artinya, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digelontorkan saat itu tidak berhasil menekan dampak kenaikan harga BBM. Begitu juga tahun 2013. Akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa.

Bagaimanapun juga, seluruh rakyat harus segera sadar dan realistis bahwa subsidi BBM benar-benar memabukkan. Selain itu, menaikkan harga BBM dalam jangka pendek memang akan memberikan dampak pada peningkatan inflasi. Tapi ini tidak akan lama. Dalam jangka panjang, kenaikan harga BBM subsidi tersebut akan berdampak positif bagi perekonomian Indonesia.

“Kami harap masyarakat paham, bahwa kenaikan BBM itu tidak berarti pemerintah menyulitkan rakyat tapi justru membahagiakan rakyat. Mengurangi kemiskinan. Jadi bukan kita bicara kenaikan, tapi akan memindahkan subsidi konsumtif ke subsidi produktif," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla

Untuk itu, setiap rencana kenaikan BBM biasanya selalu diikuti janji Pemerintah untuk memberikan kompensasi bagi rakyat miskin yang terkena dampak kenaikan BBM. Ada 20 juta keluarga miskin yang akan mendapatkan guyuran dana dari pemerintah. Jumlah ini, naik dari jumlah orang miskin penerima kompensasi kenaikan harga BBM dua tahun lalu yang hanya 15,5 juta kepala keluarga.

Namun kali ini tidak seperti pemerintahan sebelumnya. Pemerintah Jokowi-JK telah menyiapkan dana kompensasi kenaikan harga BBM subsidi sebesar Rp 10 triliun. Dana yang sudah diamankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 serta Rancangan APBN 2015 itu tidak akan disalurkan dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), tetapi dialihkan untuk membiayai sektor produktif.

“Alokasi dana untuk subdisi BBM akan dialihkan untuk pembiayaan pendidikan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteran rakyat melalui program yang jelas dan nyata,” kata JK