BPR Harus Hidup di "Habitatnya" - Bandung, Jawa Barat

NERACA

Bandung -Bank Perkreditan Rakyat dinilai tidak perlu dipaksakan menjadi besar, namun BPR harus hidup pada habitat dan kelasnya."BPR memiliki keinginan untuk terus berkinerja maksimal melayani masyarakat sesuai dengan aturan. Namun BPR tidak perlu dipaksakan menjadi besar. Biarkanlah hidup pada habitat dan kelasnya,"kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia, Joko Suyanto di Bandung, Jawa Barat, kemarin.

DalamMusyawarah Nasional Perbarindo ke-XI Tahun 2014 di Bandung, dirinyamenyambut baik rencana Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengembangkan dan menetapkan regulasi keberadaan BPR. Salah satunya wacana penetapan modal inti bagi BPR.Rencana itu, menurut Joko, jelas akan memberikan dampak terhadap keberadaan BPR yang saat ini kepemilikan modal intinya banyak yang masih kecil termasuk di angka sekitar Rp1 miliar.

"Kami berharap penekanannya bukan pada modal inti, tapi bagaimana memberikan nilai tambah bagi BPR, memberikan prioritas BPR beroperasi atas dasar kemampuannya," kata Joko. Dia punberharap kebijakan OJK tidak berdampak menurunkan semangat BPR untuk menjalankan operasinya dan berkembang di daerah kerjanya.

"Jangan wacana terkait batasan modal inti itu justru membatasi semangat BPR untuk melayani masyarakat, karena ada BPR modal intinya yang Rp1 miliar atau Rp2 miliar. Namun mereka selama ini bisa menjalankan usahanya dengan baik," katanya.Secara umum, kata Joko lagi, kinerja BPR Syariah (BPRS) pada 2013 mengalami pertumbuhan sekitar 18%. Perbarindo berharap pada akhir tahun ini bisa mempertahankan kinerja itu.

Sedangkan rata-rata kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) pada kisaran 5,6%. Pihaknya berupaya agar BPR dan BPRS menekan NPL-nya di akhir tahun sehingga di bawah lima persen."BPR terus berupaya meningkatkan pelayanan, kinerja serta memberikan kepercayaan kepada masyararakat atau nasabah. Termasuk juga memfasilitasi sertifikasi profesi bagi direksi BPR-BPRS," kata Joko.

Dia juga menyebutkan jumlah BPR-BPRS di Indonesia saat ini mencapai 1.632 unit. Perbarindo mendorong perbankan yang memiliki pasar khas di daerah itu untuk memiliki daya saing tinggi dan berkinerna efektif dan efesien.Sementara itu Munas Perbarindo IX digelar di Kota Bandung pada 27-28 Oktober 2014 diikuti oleh 750 peserta yang berasal dari 24 DPD Perbarindo di Indonesia. Agendanya antara lain memilih Ketua Umum Perbarindo masa bakti 2014-2018. [ardi]

BERITA TERKAIT

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi

Investasi Ilegal di Bali, Bukan Koperasi NERACA Denpasar - Sebanyak 12 lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat secara ilegal di…

Farad Cryptoken Merambah Pasar Indonesia

  NERACA Jakarta-Sebuah mata uang digital baru (kriptografi) yang dikenal dengan Farad Cryptoken (“FRD”) mulai diperkenalkan ke masyarakat Indonesia melalui…

OJK: Kewenangan Satgas Waspada Iinvestasi Diperkuat

NERACA Bogor-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi dapat diperkuat kewenangannya dalam melaksanakan tugas pengawasan, dengan payung…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

Serapan Lelang SBSN Capai Rp7,04 Triliun

    NERACA   Jakarta - Direktorat Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu)…

60% Pengguna Dapatkan Akses Pertama Kredit dari Kredivo

    NERACA   Jakarta - Kehadiran teknologi finansial telah memberikan ruang untuk turut mendorong peningkatan inklusi keuangan di Indonesia…

Palapa Ring Bikin Akses Fintech Tembus ke Daerah Terpencil

  NERACA   Jakarta - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai kehadiran Palapa Ring akan memudahkan peminjaman berbasis teknologi…