Pengusaha Ingin Ekonomi Tumbuh di Atas 7%

Harapan Untuk Kabinet Kerja

Selasa, 28/10/2014

NERACA

Jakarta –Menteri ekonomi Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla dinilai harus bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah ekonomi agar pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas tujuh persen selama lima tahun mendatang dapat dicapai.

"Pertumbuhan ekonomi harus tinggi agar persoalan ekonomi khususnya pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi. Kalau kurang dari itu maka ekonomi nasional sulit bersaing dengan negara lain," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi dikutip dari Antara di Jakarta, Senin.

Menurut Sofjan, salah satu pekerjaan besar tersebut adalah bagaimana tim ekonomi mampu secara bersama-sama mengurangi ekonomi biaya tinggi. "High cost economy menjadi faktor penyebab pertumbuhan ekonomi bergerak pada kisaran rendah. Ini menjadi PR bersama para menteri ekonomi. Menteri-menteri ekonomi jangan berpikir asal jalan, tapi harus ada target pencapaian masing-masing," kata Sofjan.

Untuk itu, tambahnya, menyelesaikan pembangunan infrastruktur menjadi hal yang mutlak dituntaskan. Dengan begitu investasi yang mendatangkan devisa lebih besar dapat terwujud karena ada jaminan kegiatan produksi dan pelayanan bisnis berlangsung dengan baik.

"Infrastruktur kunci keberhasilan industri dan perdagangan suatu negara. Singapura, Hongkong contoh negara yang memiliki infrastruktur bagus, tidak hanya fisik tapi didukung kebijakan-kebijakan yang pro pertumbuhan," ujarnya.

Pemilik kelompok usaha Gemala Group yang juga mantan aktivis 1966 ini juga menyebutkan pentingnya menjaga para menteri ekonomi untuk saling koordinasi menjaga iklim usaha yang kondusif. "Antarmenteri harus komunikatif, sehingga kebijakan masing-masing sinkron, tidak saling berseberangan," tegasnya.

Namun, masih mengutip dari laman yang sama, salah satu menteri bidang ekonomi, diragukan kapasitasnya. Pengamat dari BUMN Watch Naldy Nazar Haroen, pesimistis Menteri BUMN Rini M Soemarno bisa menyelesaikan berbagai masalah di perusahaan milik negara yang sarat dengan tekanan-tekanan politik dan intervensi berbagai pihak. "Dari rekam jejaknya, Rini Soemarno belum teruji menangani BUMN, masih diragukan. Butuh ekstra kerja keras membenahi BUMN," kata Naldy.

Menurut Naldy, di pundak Rini Soemarno dipertaruhkan keberlangsungan BUMN, bagaimana 120 perusahaan yang ada saat ini menjadi perusahaan sehat dan tidak membebani APBN. "Sudah saatnya BUMN-BUMN mencetak profit, tidak lagi seperti di masa lalu yang didominas perusahaan rugi," ujarnya.

Ia menjelaskan, total aset seluruh BUMN mencapai sekitar Rp4.600 triliun, namun laba bersih sekitar Rp160 triliun. Masih sangat minim atau kurang dari 5 persen. Naldy menjabarkan, dalam lima tahun ke depan sederet "pekerjaan rumah" yang harus dituntaskan Rini, mulai dari inefisiensi, pemisahan antara BUMN profit oriented dan dan BUMN penugasan, penggabungan (holding) BUMN.

Selama ini dari 120 BUMN hanya sekitar 17 perusahaan yang memiliki kinerja positif, selebihnya hanya pas-pasan bahkan masih ada yang merugi. "Banyak yang harus dibenahi. Butuh sosok menteri yang berani mengatakan tidak terhadap intervensi nonkorporasi," ujarnya.

Untuk itu tambah Naldy, Rini Soemarno dalam menjalankan tugasnya harus memiliki komunikasi yang baik dengan Menko Perekonomian Sofyan Djalil. "Harus intens (komunikasi) agar tidak salah dalam pengambilan kebijakan BUMN. Selain juga koordinasi dengan menteri ekonomi lainnya terkait sektor-sektor yang sedang dibenahi," ujarnya.

Sedangkan dari aspek politis, Menteri BUMN Rini Soemarno harus pandai menjalin komunikasi dengan parlemen. "Bisa saja Rini dinilai sosok profesional, namun itu belum cukup. Butuh kemampuan komunikasi dengan kementerian terkait, parlemen maupun Presiden. Menteri itu pembantu Presiden, jadi harus komunikatif," tegasnya.

Sementara itu, pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengharapkan, Sudirman Said yang akan dilantik Presiden Joko Widodo sebagai Menteri ESDM bisa membenahi sektor ESDM ke depan. "Kalau membaca rekam jejak di bidang transparansi dan pengawasan, beliau salah satu figur yang berpotensi bisa melakukan pembenahan sektor ESDM," katanya.

Menurut dia, meski berlatar belakang akuntan, namun Sudirman juga diketahui mempunyai pengalaman bekerja di BUMN yakni PT Pertamina (Persero) dan perusahaan swasta yang bergerak di bidang energi dan pertambangan yaitu PT Indika Energi Tbk dan PT Petrosea Tbk.

Komaidi melihat, penempatan sektor ESDM di bawah Kementerian Koordinator Kemartiman sesuai dengan tujuan Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan kemaritiman. Dengan tujuan tersebut, lanjutnya, sektor ESDM mengalami perubahan paradigma. Dahulu, saat di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian, sektor ESDM dilihat lebih dari aspek ekonomi yakni pemenuhan penerimaan devisa dan APBN. "Sekarang ini, saya melihat sektor ESDM khususnya migas ditempatkan sebagai pendukung agar kita jaya sebagai bangsa maritim," ujar Komaidi.

Presiden Joko Widodo mengumumkan Kabinet Kerja di halaman Istana Merdeka, Minggu (26/10) petang. Dalam pengumuman yang didesain santai tersebut, ada 34 anggota. Keesokan harinya, pada Senin siang, Presiden akan melantik para menteri Kabinet Kerja di Istana Negara.