Bangun Keseimbangan Relasi Pengusaha-Buruh - Selamat Bekerja Menaker Baru

NERACA

Jakarta – Pengamat ekonomi Enny Sri Hartati mengatakan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri diharapkan bisa membangun keseimbangan hubungan antara pengusaha dan buruh untuk memperbaiki iklim usaha. "Selama ini hubungan antara pengusaha dan buruh sering tidak sejalan. Ini jadi salah satu faktor krusial bagi menteri baru dalam melaksanakan tugasnya," kata Enny dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Develeopment of Economics and Finance (Indef) itu, regulasi yang jelas terkait ketenagakerjaan merupakan hal utama dalam rangka membangun industri. "Hal inilah yang tidak optimal dilakukan oleh Pak Muhaimin dalam periode sebelumnya," katanya.

Enny juga mengatakan regulasi yang jelas dalam bidang ketenagakerjaan diharapkan bisa mengundang investasi. "Banyak investor malas masuk ke Indonesia karena tidak ada regulasi yang jelas soal tenaga kerja, baik soal upah atau sistem alih dayanya," katanya.

Meski belum mengetahui kapabilitasnya, Enny hanya berharap menteri baru ini bisa memberikan angin segar pada dunia industri yang bisa menyatukan dua pihak, yaitu pengusaha dan buruh.

Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Sofyan Afdul Latief berharap Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri bisa membangun sistem hubungan industrial yang sehat dan seimbang.

Penyelarasan hubungan antara pengusaha dan buruh dinilai sebagai salah satu kunci utama menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Terlebih, Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 sudah di depan mata. "Dengan keseimbangan hubungan industrial yang adil, kita bisa meningkatkan produktivitas, daya saing dan kesejahteraan," ujarnya.

Selain kejelasan regulasi, pengawasan dan penegakan hukum juga dinilai Sofyan menjadi faktor yang penting dalam kepemimpinan Hanif nanti. "Kami hanya ingin melihat, apakah dia (Hanif) bisa menterjemahkan misi Jokowi tentang kerja layak, upah layak dan hidup layak. Tidak perlu tunggu 100 hari, dilihat saja, sudah bisa 'kerja, kerja, kerja' atau tidak. Itu yang kami butuhkan," katanya.

Di pihak lain, masih dari laman yang sama, Lembaga swadaya masyarakat, Migrant Care, berharap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi proaktif dalam melindungi kepentingan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. "Kami apresiasi penunjukan Retno Marsudi sebagai Menlu karena dia memiliki prestasi yang bagus dalam perlindungan TKI selama menjadi Duta Besar Indonesia untuk Belanda sebelumnya. Kami harap semangat perlindungan TKI juga bisa dilakukan di seluruh negara tujuan pengiriman TKI kita," kata Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta.

Menurut dia, selama ini pemerintah lebih banyak melakukan diplomasi reaktif dimana setelah muncul masalah yang menimpa TKI, baru dilakukan tindakan. "Kita harus bisa melakukan langkah antisipasi dalam perlindungan TKI, misalnya bagaimana menciptakan peraturan yang menjamin kondisi kerja yang baik bagi TKI kita di luar negeri," katanya.

Anis juga berharap, Retno yang merupakan perempuan pertama yang menjadi Menteri Luar Negeri itu, bisa mengedepankan pendekatan berbasis gender dalam melakukan tugas-tugasnya.

Sementara itu, Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI) menggelar unjuk rasa menuntut pemerintah menaikan upah minimum provinsi (UMP) sebesar 30 persen di depan Balai Kota DKI Jakarta.

"Kami menuntut Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memenuhi tuntutan buruh menaikan UMP sebesar 30 persen dari Rp2,4 juta menjadi Rp3.051.000," kata Sekjen FPBI Jhon Silaban.

Ia mengatakan seharusnya dasar penetapan UMP adalah angka kebutuhan hidup layak berdasarkan kebutuhan riil buruh. "Namun, survei yang dilakukan pemerintah selama ini belum memasukan komponen lain seperti jenis daging hanya satu antara daging sapi atau ayam, sementara harganya berbeda," kata dia.

Jhon berpendapat upah juga harus ditinjau ulang sekali enam bulan menyesuaikan dengan inflasi yang terjadi dan tidak diberlakukan sistem upah tetap. "Jika tidak dipenuhi kami akan melakukan pemogokan secara nasional," kata dia.

Menurut dia, sebelumnya sejumlah perwakilan dan organisasi buruh telah menyampaikan langsung kepada Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta bahwa angka kebutuhan hidup layak didaerah ini perlu direvisi. "Namun sepertinya hingga saat ini belum ada tanggapan apakah ditoalak atau disetujui," kata dia.

Usai berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta, masa FPBI akan berunjuk rasa di depan Kementerian BUM menuntut dihapuskannya sistem kerja kontrak dan "outsourcing". “Setelah itu kami akan bergerak ke Istana Presiden untuk menggelar aksi agar Presiden memberlakukan upah layak nasional yang sama bagi buruh di seluruh Indonesia,” katanya.

Ratusan buruh tersebut mendengarkan orasi dari sejumlah pengurus FPBI dan tokoh buruh tepat di depan halaman Balai Kota yang dikawal ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.

Related posts