Menko Maritim Mesti Sinergikan Empat Kementerian

Selasa, 28/10/2014

NERACA

Jakarta – Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo diminta mensinergikan empat kementerian di bawah koordinasinya. “Pengalaman Menko Maritim Indroyono yang panjang di birokrasi dan kelautan harus menjadi modal besar untuk mensinergikan KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Kemenhub (Kementerian Perhubungan), Kemenpar (Kementerian Pariwisata), dan Kemen ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral),” ujar pakar kelautan dan perikanan Riza Damanik melalui pesan singkat kepada Neraca, Senin.

Riza berharap proses sinergi ini tidak justru saling meniadakan, tapi harus saling memperkuat. “ESDM bukan untuk perluas tambang yang merusak laut dan mengusir nelayan, tetapi dalam rangka menemukan energi terbarukan yang bersumber dari pasang surut, arus laut, angin, maupun matahari,” jelasnya.

Begitu juga Kemenpar, lanjut Riza, harus dapat bersinergi dengan kegiatan nelayan tradisional dan masyarakat lokal. “Jangan lagi wisata laut di kuasai asing. Perhubungan di bawah Menko Maritim harus mampu mempercepat konektivitas logistik nasional. KKP dalam status hari ini tugasnya menjadi lebih khusus untuk pengelolaan pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan nelayan dan diversifikasi pangan kelautan. Sebagai lembaga baru, Kemenko Maritim harus memiliki struktur kelembagaan yang simple, kepemimpinan yang kuat, dan prioritas program yang membumi,” tegasnya.

Secara terpisah, dikutip dari laman kantor berita Antara, Menteri Indroyono Soesilo mengkoordinasikan program-program di empat kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Perhubungan. "Empat kementerian itu akan diarahkan banyak ke program maritim, misalkan pariwisata disitu seperti pariwisata baharinya digenjot, SDM sumber daya dilaut kita punya potensi," kat Indroyono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, seusai rapat kabinet yang pertama dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

Kementerian Koordinasi Maritim merupakan bentukan baru dalam Kabinet Kerja era Pemerintahan Presiden Jokowi guna mempercepat pembangunan sektor maritim. Untuk itu, Indroyono mengatakan, sedang menyiapkan organisasi sekaligus penyusunan anggaran di 2014 ini. Hal ini mengingat dalam APBN 2014 belum dimasukan.

"Jadi kami akan berkoordinasi dengan Mensesneg soal kantor, koordinasi dengan kementerian keuangan terkait dengan anggaran operasional sampai Desember ini karena belum masuk APBN kan, dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN RB untuk menyusun organisasi," kata dia.

Ia menambahkan, karena kementerian bersifat koordinatif bukan operasional, maka pembentukan organisasi juga akan cepat dilaksanakan sedangkan anggaran yang dibutuhkan juga tidak terlalu besar. Untuk sementara (2014), menurut dia akan menggunakan anggaran dana cadangan kementerian keuangan.

Sementara ini, menurut dia, pihaknya berkantor di Gedung BPPT lantai 3. "Menteri Keuangan akan memberikan sumber daya cukup untuk mulai beroperasi karena Kementerian Koordinator bidang Maritim harus mulai beroperasi mulai hari ini," kata Indroyono.

Sebelumnya, masih dari laman yang sama, Indroyono Soesilo menyatakan Indonesia bisa menjadi Poros Maritim Dunia yang merupakan salah satu program andalan Presiden Joko Widodo saat masa kampanye Pemilihan Umum tahun 2014. "Saya kira dengan potensi yang ada, sangat memungkinkan (Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia)," kata Indroyono Soesilo setelah namanya diumumkan termasuk dalam susunan Kabinet Kerja Presiden Jokowi di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu.

Indroyono menyadari bahwa dalam isi pidato Presiden Joko Widodo setelah inagurasi atau pelantikannya di Gedung MPR/DPR/DPD pada 20 Oktober 2014, Presiden menekankan pentingnya pembangunan kemaritiman.

Ia juga mengemukakan bahwa pembangunan kemaritiman itu akan menuju pembangunan model Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. "Ini salah satu kementerian yang menjadi andalan Presiden," katanya.

Indroyono Soesilo berseloroh dengan mengatakan, dirinya mesti mencari kantor dan staf baru karena ini adalah kementerian koordinator terbaru yang ada dalam sejarah kabinet di Indonesia. "Sebagai kementerian koordinator yang baru, kantor dan stafnya juga mencari yang baru," kata Indroyono.

Menurut dia, hal itu merupakan tantangan yang menarik yang dirinya meyakini akan mampu menghadapinya karena telah memiliki pengalaman dalam membentuk sebuah instusi kementerian yang baru sebelumnya.

Dia mengungkapkan, dirinya sekitar 15 tahun yang lalu juga pernah diberikan tugas untuk membentuk departemen baru yang sekarang telah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Ini bukan hal yang baru karena 15 tahun yang lalu, kami juga pernah mendapat tugas membentuk KKP," katanya.

Presiden Joko Widodo memenuhi janjinya dalam rangka membentuk Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dengan menarik direktur dari lembaga Organisasi Pertanian dan Pangan (PBB), Indroyono Soesilo. "Indroyono Soesilo adalah doktor yang kaya pengalaman bidang kelautan," kata Joko Widodo saat mengumumkan susunan kabinet di halaman belakang Istana Merdeka, Minggu.

Menurut Presiden Jokowi, dirinya menarik Indroyono dari posisinya sebagai Direktur Sumber Daya Perikanan dan Akuakultur FAO, yang merupakan lembaga resmi PBB yang berkedudukan di Roma, Italia. Presiden juga mengungkapkan bahwa dirinya meminta Indroyono Soesilo guna mengawal potensi maritim yang ada di seluruh Indonesia.