Pengusaha Kritisi Kabinet Kerja

MENTERI EKONOMI BELUM PAS DI BIDANGNYA

Selasa, 28/10/2014

Jakarta – Kalangan pengusaha menyayangkan Presiden Joko Widodo memilih sejumlah menteri ekonomi belum pas dengan kompetensinya sebagai profesional berpengalaman, bahkan ada menteri dari parpol yang menjabat kementerian teknis yang terkait dengan persiapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang bakal mengancam Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga pada tahun depan.

NERACA

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi menilai masih ada sosok menteri yang tidak tepat menjabat di suatu kementerian. Menteri-menteri yang ditunjuk Jokowi bukanlah wajah kabinet terbaik seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Namun, Apindo menilai sosok itu harus tetap diberi kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Kemudian dia menjelaskan jajaran menteri ekonomi tidak semuanya sesuai dengan posisinya. Salah satunya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan National/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

“Saya merasa, masih banyak calon menteri yang lebih baik, tapi karena pertimbangan politik dari partai-partai koalisinya, sehingga yang terbaik belum tentu bisa dipilih. Ada beberapa nama yang tidak the man in the right place. Salah satunya Bappenas. Andrinof sebelumnya dikenal sebagai pengamat ekonomi politik. Saya menilai tantangan yang harus dihadapi Andrinof adalah perencanaan yang baik untuk mengentaskan kemiskinan," kata Sofjan.

Kemudian Sofjan menyatakan posisi Menko Perekonomian yang diduduki Sofjan Djalil dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro cukup sesuai dan berpengalaman. Dia pun mengapresiasi banyaknya kalangan profesional yang menduduki jabatan menteri di Kabinet Kerja. Sofjan juga menyatakan banyak sosok yang belum pernah bekerja di pemerintahan namun harus diberi kesempatan.

“Yang harus diperhatikan adalah posisi menteri perindustrian dan menteri perdagangan. Menperin harus urus industri dari hulu ke hilir. Mendag juga harus bersiap hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015,” ujar dia.

Menurut dia, agenda mendesak pemerintahan Jokowi-JK adalah mencari lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Selain itu perlu ada peningkatan kesejahteraan khususnya untuk petani dan nelayan.

Khusus untuk menghadapi MEA 2015, Sofjan mengharapkan harus ada kementerian yang memimpin agar ada kesatuan visi.“Kalau tidak kita akan susah bersaing dan hanya jadi tempat pembuangan produk impor. Infrastruktur juga harus dibangun dan mengurangi tingginya biaya logistik,” tambah dia.

Dia juga meminta kepada dunia usaha memberi waktu kepada Kabinet Presiden Jokowi untuk bekerja. Walaupun demikian, hal baru yang dilakukan Presiden Jokowi adalah mempercayakan delapan posisi menteri kepada kaum perempuan, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kabinet Indonesia. Dia juga menunjuk Retno Marsudi, seorang diplomat karir, untuk duduk sebagai Menteri luar negeri. Ini untuk pertama kalinya jabatan Menlu dipegang oleh seorang perempuan.

Target Pertumbuhan 7%?

Namun, lanjut Sofjan, hal yang terpenting adalah kabinet kerja Jokowi diminta bekerja keras menyelesaikan masalah-masalah ekonomi agar pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 7% selama lima tahun mendatang dapat dicapai. Salah satu pekerjaan besar tersebut adalah bagaimana tim ekonomi mampu secara bersama-sama mengurangi ekonomi biaya tinggi.

"Pertumbuhan ekonomi harus tinggi agar persoalan ekonomi khususnya pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi. Kalau kurang dari itu maka ekonomi nasional sulit bersaing dengan negara lain," ungkap dia.

"High cost economy menjadi faktor penyebab pertumbuhan ekonomi bergerak pada kisaran rendah. Ini menjadi PR bersama para menteri ekonomi. Menteri-menteri ekonomi jangan berpikir asal jalan, tapi harus ada target pencapaian masing-masing," lanjut Sofjan.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hariyadi Sukamdani tidak menduga bahwa Jokowi menempatkan kursi menteri ekonomi terhadap orang- orang yang latar belakang di sektor ekonomi belum teruji. Diantara beberapa nama yang dia kritisi yaitu menteri tenaga kerja, menteri perindustrian dan menteri kelautan dan perikanan.

“Jika kuncinya yaitu mengejar pertumbuhan ekonomi, harusnya pejabat-pejabatnya juga paham di sektor ekonomi karena nantinya juga akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya,” ungkap Hariadi saat dihubungi, kemarin.

Dia mengkritisi terpilihnya orang partai politik untuk menempati kursi menteri di sektor ekonomi. “Menteri tenaga kerja harusnya dipilih orang profesional dan orang yang harus netral. Karena jika diisi oleh orang parpol maka nantinya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan lebih banyak menggunakan sudut pandang politik. Padahal sektor tenaga kerja ini menjadi salah satu kunci pertumbuhan ekonomi, semakin banyak menyerap tenaga kerja maka pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas,” ucapnya.

Hariyadi juga berkomentar tentang Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin yang latar belakangnya dari partai politik. Menurut dia, menteri perindustrian harus diisi oleh orang yang telah berkiprah di industri. “Menperin yang baru ini (Saleh Husin) memang dia adalah pengusaha akan tetapi harus mengetahui seluk beluk dunia industri. Kalau sudah mengetahui, maka nantinya kinerjanya juga bakal cepat karena dia sudah familiar dengan dunia industri. Terlebih ” jelasnya.

Namun begitu, dia mengakui bahwa pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden. Oleh karena itu, da berharap dengan terbentuknya kabinet ini mampu berkeja dengan cepat dan sesuai dengan ekspektasi dari rakyat. “Masyarakat sangat bergantung banyak terhadap kabinet Jokowi. Maka dari itu, jangan sampai nanti kinerja menteri-menteri yang dipilih akan mengecewakan,” pungkasnya.

Direktur Eksekutif Enny Sri Hartati mengatakan ekspektasi presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan sangat besar. Kendati demikian, formasi menteri kabinet kerja Jokowi terutama untuk menteri ekonomi bidang perekonomian secara rekam jejak maupun track recordnya masih diragukan untuk dapat membantu visi misi presiden mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. “Kalau melihat skema menteri terutama menteri-menteri dibidang ekonomi masih jauh dari harapan dan belum sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan,” ujarnya.

Selain itu juga, ucapan koalisi tanpa syarat ternyata tidak serta merta dijalankan terbukti dari partai-partai koalisi bisa mendapatkan kursi kabinet. Ini membuktikan masih adanya campur tangan internal partainya masing-masing. “Meski presiden melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan menteri agar para menteri clean dan clear dari kasus-kasus korupsi di masa lalu. Tapi masuknya kader partai menduduki kursi menteri bisa berpengaruh terhadap kinerja mereka, karena pastinya ada pengaruh dari internal partai,” ujarnya. bari/agus/mohar