Menkeu Baru Siap Jaga Ketahanan Fiskal

Selasa, 28/10/2014

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengaku siap untuk mengemban amanah dalam menjaga ketahanan fiskal dan perekonomian nasional sesuai arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo."Itu dua tugas pokok yang harus saya jaga, yaitu menjaga ketahanan fiskal dan kestabilan ekonomi," katanya di Jakarta, Senin (27/10).

Bambang mengatakan tugas tersebut dapat dilakukan dengan menjaga APBN agar tidak melampaui defisit yang ditetapkan, serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam sektor finansial dan pasar keuangan.

"Saya harus bertanggung jawab terhadap ketahanan fiskal republik ini, terutama melalui instrumen APBN, kemudian menjaga bersama rekan-rekan di forum koordinasi satgas keuangan, kestabilan sistem ekonomi dan keuangan kita," ujarnya.

Menurut dia, berbagai tekanan eksternal berpotensi mengganggu kestabilan perekonomian nasional pada 2015, untuk itu upaya menjaga ketahanan fiskal menjadi prioritas utama yang harus dilakukan dalam bidang ekonomi makro.

"Kita harus menjaga ketahanan ekonomi kita dalam menghadapi normalisasi kebijakan moneter Amerika di tahun depan, dan perlambatan ekonomi Tiongkok, serta satu lagi, jatuhnya harga komoditas di pasar global," ucapnya.

Selain itu, Bambang menambahkan Presiden telah memberikan arahan bahwa seluruh program pemerintah harus dilaksanakan secara cepat, dan peran Kementerian Keuangan sangat penting dalam hal pengalokasian dan penyaluran anggaran.

"Presiden menginginkan semua program yang ditujukan untuk rakyat secara langsung, apakah itu melalui pertanian, infrastruktur, perikanan maupun yang lain, itu harus bisa direalisasikan secara cepat dan tepat," kata dia.

Namun, Bambang tidak mengungkapkan secara jelas mengenai arahan Presiden terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi, karena hal itu sama sekali belum menjadi topik pembicaraan pemerintah dalam sidang kabinet.

"Kita tidak membahas itu, karena memang itu belum menjadi pembahasan di sidang kabinet tadi. Tidak ada yang bilang jadi atau tidak (harga BBM dinaikkan), nanti kita lihat lagi perkembangannya," katanya.

Pada kesempatan sebelumnya, Komisi Anggaran Independen (KAI) menilai, pemerintahan lama mewariskan ruang fiskal yang sempit bagi pemerintahan baru.

"Melihat angka dan arah kebijakan yang disampaikan, KAI menyimpulkan bahwa APBN 2015 sangat tidak memberi ruang fiskal pemerintah baru," ujar Komisioner KAI, Sugeng Bahagijo.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, hal tersebut terlihat dari sisi penerimaan negara yang cenderung konservatif dengan mengedepankan kehati-hatian. "Ini ditunjukan oleh rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang hanya dipatok sebesar 12,32%," imbuhnya.

Pada sisi belanja, lanjut Sugeng, RAPBN 2015 tidak merancang penurunan anggaran subsidi, terutama subsidi energi. Anggaran belanja subsidi dalam RAPBN 2015 dialokasikan sebesar Rp433,5 triliun dan semakin membengkakkan anggaran hingga Rp363,5 triliun.

"Pemerintah mendatang ditinggalkan untuk menanggung beban politik merasionalisasi kebijakan fiiskal guna mewujudkan prioritas program kerjanya," tegas Sugeng. [agus]