BNI Syariah Sumringah Menag Bertahan

Pengelolaan Dana Haji

Selasa, 28/10/2014

NERACA

Jakarta - PT Bank Bank Negara Indonesia Syariah menyambut positif bertahannya Menteri Agama dalam Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo Periode 2014-2019. Pasalnya, sosok Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri Agama dianggap dapat mendorong kontribusi perbankan syariah untuk mengelola dana haji.

"Karena (posisi Menteri Agama) masih bertahan. Jadi kami optimstis perbankan syariah dapat (mengelola dana haji) lebih tinggi," kata Direktur Utama BNI Syariah, Dinno Indiano, saat paparan kinerja keuangan di Jakarta, Senin (27/10).

Sebagai salah satu pemain utama bank unit syariah di Indonesia, Dinno mengharapkan kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin mendukung sistem pengelolaan dana haji dengan terus melibatkan industri perbankan dan sektor keuangan syariah lainnya.

Tingkat penetrasi masyarakat kepada perbankan syariah masih berkisar di level yang relatif kecil yaitu di lima persen. Hal tersebut yang menyebabkan, perbankan syariah kerap kesulitan menghimpun likuiditas dari dana pihak ketiga (DPK).

"Di semua bank syariah, yang jadi masalah adalah DPK. Maka kita terima kasih kepada Kemenag, yang sudah alokasi dana hajinya ke bank syariah," ujarnya. BNI Syariah telah mengelola dana haji, hingga September 2014, berjumlah Rp3,7 triliun dari entitas induk PT BNI (Persero) Tbk.

Dana tersebut, diakui Dinno, sangat membantu perusahaan untuk melonggarkan likuiditas. Di BNI Syariah, dana haji masuk dalam bentuk deposito. Jumlah deposito BNI Syariah hingga September 2014 mencapai Rp7,7 triliun atau 47,7% dari total DPK.

"Deposito kita masih sangat tinggi, terutama dengan masuknya dana haji," tambahnya. Selain keberlanjutan Lukman, menurut Dinno, posisi Menteri Ekonomi lainnya seperti halnya tokoh senior Sofyan Djalil di posisi Menko Perekonomian dan Rini Soemarno di Menteri BUMN, menambah optimistis kinerja perekonomian, terutama industri perbankan dapat terus membaik.

"Kalau lihat jajarannya, di Menko Perekonomian dan Menteri BUMN, mereka semua orang berpengalaman," ujarnya. Selain itu, Dinno juga berharap jajaran pemerintah baru lebih memperhatikan literasi keuangan syariah di masyarakat yang masih rendah. "Sekarang penetrasi perbankan syariah baru lima persen, seharusnya dapat 10%," papar Dinno.

Salah satu caranya adalah pemerintah, bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan pelaku perbankan terus gencar mensosialisaiskan bahwa kualitas perbankan dan jasa keuangan syariah lainnya sudah setara dengan konvensional.

"Mengajak, mengedukasi, bahwa bank syariah suudah profesional dari sisi produk. Mari membuat masyarakat percaya bahwa bank syariah dapat semakin besar," tandasnya. Pemerintah, imbuh Dinno. Juga perlu berinisiatif agar program pemerintah juga melibatkan pembiayaan dari perbankan syariah. [ardi]