NERACA

Jakarta – Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji menilai iklim Indonesia yang tropis tidak cocok untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pasalnya sinar matahari yang efektif untuk dijadikan pembangkit hanya bersinar dengan tenaga penuh selama 3,5 sampai 4 jam. Akan tetapi, ia menilai pembangkit tenaga surya cocok untuk daerah yang beriklim sub tropis.

“Tapi jika dia menganut iklim subtropis di mana panas matahari paling besar seperti di gurun-gurun maka pengembangan PLTS itu cocok. Akan tetapi seperti Indonesia yang mana sinar matahari efeketifnya hanya 3,5-4 jam sehingga konsekuensinya energi yang dihasilkan dari matahari menjadi mahal," ungkapnya di Jakarta, Senin (27/10).

Sedangkan sumber energi lain, seperti air, Nur mengakui Indonesia memiliki potensi besar. Namun energi air di Pulau Jawa sudah dimanfaatkan semua untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Sedangkan di luar Jawa terkendala penyerapan listriknya, karena belum tersebarnya kawasan industri di luar Jawa. “PLTA Jawa sudah habis, Sumatera, Kalimantan tidak ada Industri,” jelasnya.

Maka dari itu, ia menilai saat ini telah terjadi kesalahpahaman tentang pengembangan Pembangkit Listrik Tenara Surya (PLTS) di Indonesia. Negara ini kerap dianggap memiliki potensi memiliki sumber energi terbarukan dengan memanfaatkan energi surya. "Renewable masih ada ketidaksepahaman," katanya.

Dengan menggunakan listrik dari PLTS maka akan menekan biaya pokok produksi sehingga mengurangi subsidi. Jika suatu daerah yang menggunakan 100% diesel sebagai sumber listrik, biaya pokok produksinya sekitar Rp 3.000 per kWh. Jika harga jual ke masyarakat Rp 600 per kWh, subdisi listriknya Rp 2.400 per kWh.

Saat listrik PLTS menghasilkan listrik dengan harga jual US$ 20 sen atau sekitar Rp 2.000 per kWh ke PLN, subsidinya tinggal Rp 1.400 per kWh. "Bila harga jual ke PLN di atas US$ 30 sen per kWh, tidak masalah. Jangan salah, ongkos angkut bahan BBM mahal sekali. Ke Wamena, Papua, BBM diangkut pakai pesawat, sehingga harganya bisa Rp 10 ribu per liter,” kata Nur, beberapa waktu lalu.

PLN menurut Nur telah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang paling cocok untuk pembangunan PLTS. Lokasi-lokasi itu ditentukan berdasarkan konsumsi BBM dan biaya produksi di lokasi tersebut. Hal ini untuk menghindari pembelian listrik oleh PLN dari PLTS jauh lebih tinggi dari biaya pokok produksi listrik eksisting dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi EBTKE Kementerian ESDM, mengatakan pemerintah telah menetapkan harga baru listrik PLTS Fotovoltaik dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2013 pada 12 Juni 2013. Harga jual listrik PLTS Fotovoltaik yang wajib dibeli PLN mengikuti harga patokan tertinggi (ceiling price), tidak mengikuti skema feed in tariff yang sebelumnya direncanakan. Harga patokan tertinggi ditetapkan sebesar US$ 25 sen per kWh. Artinya pada saat pelelangan penawar tidak bisa mengajukan harga jual di atas angka itu.

Kasih Insentif

Kementerian ESDM pun telah memberikan insentif kepada pengembang PLTS, jika peralatan atau modul yang digunakan memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 40%. Harga patokan tertinggi untuk kuota kapasitas PLTS Fotovoltaik yang memiliki TKDN minimal 40% adalah US$ 30 per kWh. Harga patokan tertinggi telah termasuk seluruh biaya interkoneksi dari PLTS Fotovoltaik ke titik interkoneksi di jaringan tenaga listrik milik PLN.

Rida mengatakan, harga listrik dari PLTS fotovoltaik memang tinggi, namun masih lebih rendah dibanding harus menggunakan BBM dari PLTD. Jika menggunakan BBM, biaya pokok penyediaan listrik PLN bisa mencapai sekitar US$ 35 sen-US$ 40 sen per kWh. “Tarif PLTS memang di atas BPP nasional, tapi dibanding menggunakan BBM, tarif listrik PLTS ini masih lebih murah,” kata dia.

Selain itu, pemanfaatan PLTS hanya subtitusi parsial, yaitu pembangkit hanya mengurangi konsumsi BBM oleh PLTD karena PLTS hanya digunakan pada siang hari. Sementara pada malam hari, PLTD yang dioperasikan. “Ini memang solusi jangka pendek. Tapi untuk solusi jangka panjang, lebih baik menggunakan pembangkit tenaga surya berbaterai. Tapi dampaknya, biaya investasinya lebih mahal lagi, bisa mencapai dua kali lipat dari investasi PLTS fotovoltaik ini,” tutur dia.

Investasi PLTS fotovoltaik per 1 mega watt (MW) sekitar Rp 20 miliar. Jika menggunakan baterai, investasi akan dua kali lipat menjadi sekitar Rp 40 miliar. Investasi untuk PLTS berarti lebih mahal dibanding PLTU. Pasalnya, investasi PLTU per 1 MW sekitar US$ 1 juta atau sekitar Rp 10 miliar. “Untuk setiap PLTS yang akan dibangun ini nantinya diperkirakan berkapasitas paling rendah 1 MW dan maksimum 8 MW,” kata Rida.