Menteri Ekonomi Sarat Politis

Selasa, 28/10/2014

NERACA

Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance, Enny Sri Hartati, menilai jajaran menteri bidang ekonomi dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla sarat akan kepentingan politis.Hal itu terlihat dari jajaran elit politik yang justru menempati pos kementerian yang punya tugas berat untuk perkembangan ekonomi Indonesia.

"Misalnya Menteri Perindustrian Saleh Husin yang lebih dikenal sebagai politikus. Meski punya bisnis, tapi industri membutuhkan orang yang piawai untuk menciptakan regulasi dalam program utama hilirisasi industri. Rasanya punya bisnis saja tidak cukup," katanya di Jakarta, Senin (27/10)

Menurut dia, sektor industri yang ditargetkan bisa tumbuh dengan besaran dua digit itu tidak bisa dipimpin oleh politisi yang minim pengalaman birokrasi.Terlebih, dikhawatirkan ada konflik kepentingan atas menteri yang merupakan politisi Partai Hanura itu.

"Takutnya ada konflik kepentingan karena dia latar belakangnya politisi yang pengusaha," ujarnya.

Pos lain yang juga dianggap sarat kepentingan adalah Kementerian BUMN yang diisi oleh Rini M Soemarno. Dia sebelumnya merupakan Ketua Tim Transisi Jokowi-JK yang merupakan kader PDI Perjuangan.

"Terlepas dari dia (Rini) mantan Menperindag era Megawati atau memimpin sejumlah korporasi, fakta bahwa dia ketua tim transisi memperlihatkan jelas ada kepentingan politik di situ," ucapnya.

Menurut Enny, Kementerian BUMN membutuhkan sosok yang tak hanya "clean" tapi juga "clear" untuk bisa mengatur perusahaan plat merah. Pasalnya, sejak dulu perusahaan BUMN hanya menjadi sapi perah yabg kinerjanya juga tidak efisien.

Jajaran menteri di bidang ekonomi teknis lainnya, seperti Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri serta Menteri Pariwisata Arief Yahya juga dinilAi masih belum jelas kapabilitasnya.

Walaupun tidak banyak tokoh partai yang turun menjabat sebagai menteri di bidang ekonomi, Enny melihat ada tarik ulur atau kompromi dalam penyusunan kabinet.

"Meski Pak Jokowi menjabarkan rekam jejak menteri saat pengumumannya, saya rasa ada banyak yang dipaksakan. Memang banyak yang profesional, tapi seperti dipaksakan masuk ke bidang yang berbeda. Misalnya saja Rachmat Gobel yang lebih pantas jadi Menperin, malah jadi Mendag," tuturnya.

Sebelumnya, Director of Monitoring, Advocacy, and Networking dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Ronald Rofiandri mengingatkan agar pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-JK melakukan uji publik terhadap calon menteri dari kalangaan profesional. Terlebih, untuk menteri bidang perekonomian seperti sektor kementerian ESDM, BUMN, Keuangan, dan Pertanian.

Hal itu untuk menghindari munculnya tudingan jika profesional murni tersebut adalah orang-orang yang memodalkan dirinya dalam Pilpres 2014 kemarin.

"Bisa-bisa (dilakukan uji publik), seperti yang dilakukan oleh (Presiden) SBY sudah mempraktekan (kepada) menteri-menterinya kemarin dipanggil ke Cikeas, untuk dimintai keterangan bersedia tidak bila diminta jadi menteri, dengan cara (pertemuan) terbuka," ucap Ronald.

Selain itu, sambung Ronald, dalam memilih calon menterinya tersebut, mantan Walikota Solo itu harus melihat track recordnya, dengan menentukan kriteria ideal pembantunya agar dapat menjalankan semua program-program pemerintahan mendatang.

"Saya pikir tentang calon itu yang terpenting tentang integritas, tidak pernah terdeteksi punya masalah di masa lalu, calon jelas sikapnya soal isu korupsi dan pelanggaran Ham. Meski, beraneka latar belakang calon tidak bisa dipungkiri kemudian harus konsisten dengan kriteriannya," ucap dia.

"Jadi menteri tidak hanya pinter, bukan hanya punya kompetensi tetapi juga punya sikap, sikap dia terhadap isu korupsi, HAM harus jelas sehingga tidak jadi beban Jokowi nantinya," tandasnya. [agus]