Tekanan APBN Mengharuskan BBM Subsidi Naik

Senin, 27/10/2014

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia mendukungan pemerintah baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. BI berharap kenaikan harga BBM segera diimplementasikan.Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo mengatakan, kenaikan tidak terhindarkan karena postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014 masuk dalam kategori sulit.

"Di tahun 2014 ini APBN kita mengalami tekanan yang cukup besar, kalau nanti diputuskan (BBM naik) kita sambut baik," kata Agus di Jakarta, Jumat (24/10) pekan lalu.Dia menjelaskan, meski nantinya belum ada keputusan, pihaknya bakal tetap menunggu. "Sebab saya baru bisa sampaikan pandangan kita kalau sudah putus," ujarnya.

Dalam pandangan Agus, bila harga BBM batal dinaikkan justru berdampak buruk bagi masyarakat. "Kalau seandainya tidak jadi naikkan BBM tentu akan berdampak kurang baik karena masyarakat sudah memperhitungkan aspek kenaikan harga BBM di 2014," terangnya.

Inipun, lanjut Agus lagi akan menjadikan arah ebijakan untuk menaikkan atau mempertahankan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate) dimana menunggu keputusan presiden menetapkan harga baru BBM bersubsidi.

"Untuk BI Rate pihaknya masih menunggu Jokowi yang hingga kini belum menentukan besaran angka kenaikan harga BBM," ucapnya.

Dia pun menegaskan lagi, rencana pemerintah Jokowi-JK untuk mencabut subsidi BBM, kata Agus, memang harus segera dilakukan. Pasalnya sudah ada efek di masyarakat terhadap antisipasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.


"Kita dengar bahwa presiden pada saat sebelum diangkat jadi presiden dia mau mencabut subsidi BBM, itu baik. karena pada 2014 ini APBN kita mengalami tekanan cukup besar. Kita tunggu dulu, kami baru bisa sampaikan pandangan kalau sudah diputuskan," tegasnya.

Bersasarkan bocoran dari tim transisi pemerintah baru rencananya pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi Rp 3.000/liter, mulai November nanti nampaknya bakal terwujud.

Sedangkan menurut wakil presiden Jusuf Kalla (JK), pembahasan akan hal itu sudah lama dilakukan, saat ini pokok pembahasan hanya tinggal menentukan hari.

"Itu kan sudah lama sekali dibahas, itu sudah berpuluhan kali (dibahas) pertemuan seminar, nah tanggalnya belum ditentukan," kata JK.

Lebih lanjut JK menerangkan, pembahasan saat ini bukan soal menaikkan harga BBM, melainkan bagaimana caranya memindahkan atau membagi hasil dari kenaikan BBM subsidi yang tadinya lebih konsumtif menjadi lebih produktif.

"Jadi bukan kita bicara kenaikan, tapi akan memindahkan subsidi dari konsumtif ke subsidi produktif," katanya.

Presiden Joko Widodo sendiri sudah pernah menegaskan bahwa pemerintahannya akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kenaikan harga diperlukan untuk memperlebar ruang fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, Jokowi meminta istilah kenaikan ini diubah menjadi realokasi anggaran subsidi agar masyarakat tidak panik.

"Jadi bukannya menaikkan. Meskipun nanti harganya juga naik. Tetapi istilahnya (yang harus diperhatikan). Biar orang tidak takut," ujarnya.

Menurut Eko Listiyanto, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengatakan pemerintah baru akan dihadapkan situasi yang tidak telalu baik, terutama dalam konteks APBN Perubahan 2014 warisan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Batas defisit anggaran di APBN-P 2014 adalah 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Namun, ada ancaman defisit anggaran
bisa melebihi jumlah tersebut. Penyebabnya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang bisa melebihi pagi Rp 246,5 triliun karena pelemahan nilai tukar rupiah. Sementara di sisi lain, penerimaan pajak diperkirakan tidak mencapai target, hanya 94 persen.

Mengatasi persoalan ini, mau tak mau pemerintah harus menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga akan menekan konsumsi sehingga subsidi bisa dihemat.

“Cara menjaga defisit adalah dengan penghematan. Paling mungkin itu di pagu subsidi BBM dengan cara menaikkan harga,” katanya

Lebih lanjut Eko menjelaskan, cukup sulit pemerintah baru, sebab dalam APBN-P 2014 sudah ada penghematan anggaran sebesar Rp 43 triliun. Agak sulit jika ingin melakukan penghematan lebih lanjut.
Menurut Eko, kenaikan harga BBM bersubsidi perlu dilakukan November 2014. Kenaikan harga BBM tahun ini akan mempermudah pemerintahan Jokowi dalam mengubah APBN 2015.
“Misalnya naik sekarang. Berarti dalam APBN-P 2015 akan lebih mudah menyusun anggaran,” kata Eko.

Kenaikan harga yang ideal, menurut Eko, adalah sekitar 30 persen atau Rp 1.500-2.000 per liter. Memang tidak bisa terlalu besar karena harus memperhatikan dampak inflasi.
“Untuk jangka pendek, inflasi dan pertumbuhan ekonomi juga harus diperhatikan. Kalau langsung 50 persen itu besar inflasinya, bisa double digit,” kata dia. [agus]