Perlu Merit System dan BSC

KABINET INDONESIA HEBAT DIUMUMKAN

Senin, 27/10/2014

Jakarta – Kalangan pengamat mengharapkan para menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Hebat (KIH) dapat menerapkan azas merit system dan balance score card (BSC), sebagai pendukung kabinet kerja (zaken cabinet) dalam merealisasikan visi dan misi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla untuk lima tahun ke depan.

NERACA

Peneliti senior LIPI R. Siti Zuhro mengatakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pemerintahan mendatang, maka akan sah-sah saja apabila ada prasyarat bagi keberhasilan Kabinet Kerja yang menggunakan metode penilaian kinerja yang berpedoman pada Merit System dan Balanced Score Card (BSC). Publik mungkin juga akan menilai bahwa dengan 34 kementerian yang masih dipandang perlu, kemudian jangan-jangan pemerintahan baru ini sudah “diganggu” jatah-jatahan jabatan dan kursi.

"Padahal seperti janji pasangan ini dalam Pilpres, mereka bertekad akan membentuk kabinet berdasarkan merit system bukan berdasarkan bagi-bagi porsi. Tekad dan janji itu sebaiknya dilaksanakan sebagai refleksi pertama keberhasilan “revolusi mental”," ujarnya kepada Neraca, Minggu (26/10).

Menurut dia, Jokowi pernah mengatakan 80% anggota kabinetnya akan dipilih berdasarkan kompetensi atau merit system, bukan hasil tawar-menawar dengan parpol lain. Oleh karenanya, hal ini harus dilaksakan dengan sebaik-baiknya.

"Sedangkan para menteri di kabinet kerja Jokowi harus memahami penerapan azas merit system dan BSC ini, kemudian ditambah lagi sosialisasi dari Jokowi kepada para menterinya untuk memahami penerapan azas ini," ujar Siti.

Presiden Joko Widodo kemarin mengumumkan lengkap susunan menteri yang akan duduk dalam Kabinet Indonesia Hebat dengan komposisi dari unsur parpol, profesional dan keterwakilan wilayah serta gender. (lihat tabel)

Siti menambahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, seperti janji Jokowi bahwa dirinya akan menerapkan sistem yang objektif dengan menerapkan seperti 'e-Government', 'e-Purchasing' dan lainnya. Kemudian dengan melakukan reformasi birokrasi seperti rekrutmen dan promosi secara 'merit system'.

Konsep BSC adalah pendekatan terhadap strategi manajemen yang dikembangkan oleh Robert Kaplan (Harvard Business School) and David Norton pada awal tahun 1990, yang intinya ada keseimbangan antara kinerja keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, antara kinerja yang bersifat internal dan eksternal.

BSC adalah suatu mekanisme sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan. BSC adalah salah satu alat manajemen yang telah terbukti telah membantu banyak organisasi pemerintahan maupun swasta dalam mengimplementasikan strategi bisnisnya.

Keunggulan pendekatan BSC dalam sistem perencanaan strategis adalah mampu menghasilkan rencana strategis, yang memiliki karakteristik seperti komprehensif, koheren, seimbang dan terukur.

Merit Systemadalah bagaimana membentuk Kompetensi SDM, Aparatur, di mana sosok birokrat ataupunSDM aparatur (pegawai negeri) harusmemiliki karakter profesional sekaligus taat hukum, netral, rasional, demokratik, inovatif, mandiri, memiliki integritas yang tinggi serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peningkatan profesionalisme aparatur harus ditunjang dengan integritas yang tinggi, dengan mengupayakan terlembagakannya karakteristik seperti mempunyai komitmen yangtinggi terhadap perjuangan mencapai cita-cita dan tujuan bernegara, memiliki kompetensi yang dipersyaratkan dalam mengemban tugas pengelolaan pelayanan dan kebijakan publik, berkemampuan melaksanakan tugas dengan terampil, kreatif dan inovatif, taat asas, dan disiplin dalam bekerja berdasarkan sifat dan etika profesional.

"Reformasi birokrasi pemerintahan yang belum menimbulkan efek positif terhadap pembangunan, karena reformasi birokrasi yang berhasil akan berdampak pada meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Karena logikanya reformasi birokrasi yang berjalan menimbulkan efisiensi, transparansi dan pencapaian tujuan secara jelas berdasarkan tupoksinya. Reformasi birokrasi juga belum mampu mengikis praktek KKN dan like and dislike, karena banyak posisi penting di birokrasi pemerintahan tidak dilakukan fit and proper test. Di samping itu, tidak berdasarkan merit system," ujar Siti.

Pada saat ini, lanjut Siti, publik ingin bukti konkret kaitan antara "kabinet kerja" dan ketangkasan Presiden dalam memformulasikan calon-calon menterinya. Jokowi bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dengan moto revolusi mental berketetapan untuk tidak merekrut menteri-menteri yang terindikasi korupsi. Namun, tekadnya tersebut belum tentu mendapat persetujuan dari kekuatan-kekuatan politik pendukung utamanya.

Dia pun mengatakan, janji Jokowi merupakan angin segar bagi dunia birokrasi di politik nasional. Koalisi tanpa bagi-bagi kursi, memungkinkan pembagian kerja dan tugas yang profesional di jajaran kabinet. Terlebih lagi, Jokowi pernah mengatakan bahwa kursi menteri di pemerintahan bakal diisi lebih banyak kalangan profesional ketimbang ketua-ketua partai politik, seperti yang kini terjadi.

Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menyatakan sepakat bahwa metode penilaian kinerja yang berpedoman pada merit system dan BSC untuk segera dilakukan dan disosialisasikan kepada calon menteri yang nantinya akan membantu Presiden dalam menjalani tugasnya. "Suatu Kementerian harus terukur kinerjanya, sehingga nanti penilaian kinerja jauh lebih mudah, apakah terbilang sukses menjalankan program-programnya atau sebaliknya," ungkapnya.

Jika memang kinerja menteri yang dipilih mendapatkan nilai buruk, kata dia, maka Jokowi harus menindak tegas dengan memecatnya. "Penting bagi Jokowi-JK untuk tegas dalam memimpin kabinetnya. Bila ada menteri yang kinerjanya buruk harus segera diganti, tidak perlu ragu-ragu," ujarnya, Sabtu.

Andrinof berharap calon menteri yang dipilih nantinya dapat sejalan dan sepikir dengan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. "Kita mengharapkan setidak-tidaknya sebagian besar karakter dari pada menteri itu adalah orang yang paham arah dan paham cara kerja yang diharapkan Jokowi," ujarnya.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan alotnya presiden Joko Widodo terpilih dalam menentukan menteri untuk kabinet pemerintah mendatang dinilai karena presiden sangat selektif dan ingin memiliki menteri yang memang bersih dan clean. "Menteri memang harus bersih dan track record nya memang bagus, makanya sampai dengan ini masih belum diumumkan. Bisa jadi memang presiden saat ini sangat selektif dan yang terbaik dalam memilih menterinya," katanya.

Di samping itu, menurutnya memang menteri nanti harus benar-benar memiliki tim yang kuat di kabinet. Dan yang terpenting sosok menteri yang dipilih nanti, harus mau kerja keras untuk rakyat dan berintegritas. Yang terpenting mereka harus mau turun ke lapangan tak hanya mengandalkan laporan tangan birokrasi saja. "Harus punya kemampuan dan compatibel dan mempunyai platform yang sama dengan Jokowi, yaitu benar-benar membangun ekonomi kerakyatan," tegasnya. agus/bari/mohar