Kabinet Kerja dan Prospek Ekonomi

Senin, 27/10/2014

Oleh: Prof. Firmanzah., PhD

Guru Besar Fakultas Ekonomi UI

Presiden Jokowi di banyak kesempatan telah menyampaikan bahwa baik susunan dan komposisi kabinet akan mengemban tugas-tugas kenegaraan 2014-2019 akan lebih berorientasi kerja dan profesionalisme. Meski sebagian berlatar belakang partai politik dan sebagian lagi non-partai, secara keseluruhan kabinet kerja diharapkan dapat membuat Indonesia lebih baik lagi selama lima tahun ke depan.

Para pelaku pasar juga sangat menunggu terobosan-terobosan konstitusional yang akan dilakukan untuk menjaga fundamental ekonomi, perkuat daya saing serta daya tahan perekonomian nasional. Meski tantangan baik dari dalam maupun luar negeri akan semakin kompleks dan dinamis, kita semua berkeyakinan bahwa prospek ekonomi Indonesia ke depan masih terus tumbuh positif.

Berkaca pada trend 10 tahun terakhir, Indonesia dalam lima tahun ke depan diproyeksikan akan memiliki perekonomian yang semakin kuat dan berdaya saing. Walau situasi perekonomian global masih akan dipenuhi ketidakpastian, kita semua optimistis akan dapat melaluinya secara baik.

Hal ini sebenarnya telah kita tunjukkan bagaimana Indonesia melakukan proses recovery pasca krisis multi dimensi pada 1997-1998, melewati krisis subprime mortgage pada 2008, sukses melakukan pesta demokrasi 2009, bertahan pada krisis utang Eropa dan sekali lagi memastikan pesta demokrasi 2014 berjalan secara damai dan konstitusional.

Soliditas dan koordinasi yang baik di tingkat kementerian/lembaga menjadi salah satu kunci bagaimana Indonesia melakukan hal-hal di atas. Meski masih terdapat ego sektoral yang kita rasakan selama ini, intensitasnya perlu terus dikurangi. Sehingga kabinet akan bekerja pada kesamaan visi dan tujuan sesuai arahan yang ditetapkan oleh presiden terpilih. Penyelarasan key-performance-index (KPI) antarkementerian/lembaga akan semakin memperkuat mekanisme kerja dan membuat roda pemerintahan semakin efisien dan efektif. Hal ini juga akan semakin membuat kebijakan yang dihasilkan memiliki kredibilitas tinggi di mata para pelaku pasar baik di pasar modal dan terlebih di sektor riil.

Komunikasi dan koordinasi antara kementerian/lembaga dan lembaga lain juga sangat dibutuhkan untuk menjamin program-program kerja berjalan dengan baik. Lembaga lain seperti DPR dan Pemerintah Daerah menjadi semakin penting untuk terus dipastikan koordinasi dan komunikasi berjalan secarabaik. Masing-masing menteri diharapkan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kedua lembaga tersebut. Terlebih lagi Indonesia saat ini berada dalam suasana otonomi daerah. Dimana tiap-tiap daerah memiliki tata aturan bagaimana perencanaan, penganggaran serta implementasinya dilakukan. Harmonisasi antara Pusat-Daerah juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu terus dilakukan untuk memastikan program-program pembangunan nasional berjalan dengan baik.