Di sejumlah wilayah di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sebagian warganya masih tergantung terhadap Malaysia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan pelayanan kesehatan serta belum jelasnya batas wilayah antara kedua negara, di mana hal tersebut berpotensi dimanfaatkan Malaysia untuk kepentingan tertentu.Masalah perbatasan yang belum tuntas dapat diselesaikan oleh Presiden Jokowi dengan mengutamakan dialog dan soft diplomacy, sedangkan masalah kemakmuran yang belum tercapai di perbatasan yang dapat mengikis rasa nasionalisme warga di wilayah perbatasan, merupakan salah satu tantangan dari esensi revolusi mental yang dicanangkan oleh mantan Walikota Solo dan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.Di wilayah Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur yang berbatasan dengan wilayah Serawak Malaysia merupakan wilayah terisolir dari wilayah lain di Kabupaten Nunukan, karena tidak adanya infrastruktur jalan menuju wilayah tersebut. Satu-satunya akses hanya melalui udara dari bandara perintis Yuvai Semaring. Penduduk Krayan umumnya bekerja di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Hasil pertanian dijual ke Malaysia atau untuk konsumsi sehari-hari seperti gula pasir, minyak tanah, semen dan gas, warga Krayan membeli dari Ba’kelalan Malaysia.

Sementara barang-barang lain seperti sabun, pakaian, mie instan dan lain-lain didatangkan dari Nunukan dan Tarakan dengan mengandalkan pesawat Nomad. Kondisi tersebut menjadikan harga barang kebutuhan pokok dari Malaysia relatif lebih murah dibandingkan dari Nunukan dan Tarakan.

Sementara di Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, warga Desa Semantipal di wilayah perbatasan sangat tergantung kepada negara Kampung Bantul, Sabah Malaysia yang menjadi tempat kegiatan ekonomi dan pelayanan kesehatan, karena lokasinya cukup dekat. Warga Desa Semantipal menjual hasil pertanian/perkebunan dan membeli kebutuhan hidup, seperti minyak goreng dan gula pasir, serta alat pertanian, bahan bakar bensin dan barang lainnya ke pasar Kampung Bantul. Sebagian warga juga bekerja sebagai buruh perkebunan karet di Malaysia dan berobat ke Kampung Bantul untuk mendapat pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Warga Desa Semantipal dan warga desa lain di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong yang berkunjung ke Kampung Bantul, hanya memerlukan surat keterangan dari desa, namun banyak warga yang tidak menggunakan surat tersebut, karena sudah saling kenal dan adanya kekerabatan dengan warga Kampung Bantul. 

Udang Dibalik Martabak 

Oktober 2010 Pemerintah Malaysia pernah memberikan bantuan kesehatan kepada warga Desa Semantipal, dengan mengirim 8 tenaga medis terdiri dari dokter umum dan dokter gigi. Pemerintah Malaysia juga sering mengundang kepala desa di perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong dan menjanjikan akan memberikan bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Ketergantungan serupa juga dialami oleh warga desa Labang, Ngawol, Logos dan Bulu Lawun Hilir.

Terkait wilayah perbatasan antara Kecamatan Lumbis Ogong dengan Kampung Bantul, Pemerintah Malaysia masih mempermasalahkan batas wilayah di Sungai Semantipal, yang lokasinya meliputi 5 desa yaitu Desa Labang, Logos, Ngawol, Simantipal, dan Bulu Lawun Hilir, termasuk Desa Semantipal.Kondisi mendapatkan komentar dari anggota DPRD Kalimantan Timur periode 2012, yang pernah mengingatkan bahwa, saat ini tercatat lima desa di wilayah perbatasan Kalimantan Timur dengan Malaysia terancam direbut oleh Malaysia, karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap wilayah tersebut.Salah seorang tokoh setempat juga menyatakan, sejak berakhirnya konfrontasi, Malaysia tidak terima dengan pengukuran batas wilayah dan patok perbatasan yang dibuat Indonesia. Mereka tetap mengklaim kawasan muara Sungai Smantipal masuk dalam kawasan mereka.Permasalahan perbatasan tidak hanya terjadi di Nunukan, Kalimantan Timur namun juga di beberapa daerah perbatasan NKRI dengan beberapa negara tetangga. 

Harus diakui bahwa masih banyaknya permasalahan di perbatasan belum sepenuhnya bisa ditangani oleh pemerintah daerah, di mana kondisi ini sangat rentan dimanfaatkan pihak Malaysia untuk tujuan-tujuan tertentu. Selain itu berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat setempat terhadap Pemerintah RI yang dinilai kurang memperhatikan pembangunan wilayah tersebut.

Oleh karena itu, masalah perbatasan harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh Presiden Jokowi, karena jika tidak masalah perbatasan dapat menjadi “strong signals” yang dapat mengganggu pencapaian target pemerintahan Jokowi-JK yaitu berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam budaya.

Ekses atau dampak masalah perbatasan yang tidak tuntas diselesaikan, dapat menjadi ancaman bagi kedaulatan NKRI ke depan, karena wilayah perbatasan sangat rentan dengan adanya illegal fishing, illegal mining, human trafficking, arm smuggling dan berbagai tindak kriminal transnasional ataupun “sarang atau basis” kelompok teror atau radikal. Tidak hanya itu saja, di perbatasan juga ada masalah yaitu potensi kehilangan kedaulatan negara di wilayah penyiaran, karena sejauh ini informasi yang masuk ke perbatasan hanya berasal dari negara tetangga, bukan dari Indonesia.

Ketergantungan dalam pemenuhan kebutuhan pokok warga perbatasan terhadap Malaysia yang berlangsung secara terus menerus, berpotensi mengikis rasa nasionalisme dan melanggengkan infiltrasi ekonomi oleh Malaysia.

Terkait dengan masalah perbatasan, rekomendasi yang dapat disampaikan penulis kepada Presiden Jokowi adalah meningkatkan pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur seperti penyediaan listrik, fasilitas pendidikan dan komunikasi di desa-desa perbatasan yang mengakses ke Pemerintah Indonesia. Diperlukan pemberdayaan perekonomian masyarakat dengan mengembangkan  potensi unggulan desa setempat melalui pembinaan Koperasi Unit Desa (KUD), serta segera menyelesaikan permasalahan perbatasan di Sungai Semantipal dengan Pemerintah Malaysia untuk memperjelas status tanah garapan penduduk RI di wilayah perbatasan tersebut.***