NERACA

Surabaya– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak kalangan perguruan tinggi  untuk turut serta mengembangkan teknologi kelautan, agar dapat memaksimalkan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia. Pengembangan teknologi kelautan sudah seyogyanya memperoleh prioritas sangat tinggi dalam agenda penelitian dan penerapan teknologi di perguruan tinggi. Karena, sektor kelautan senantiasa membutuhkan inovasi baru, sehingga melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna akan dapat menghantarkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, yang berbasiskan kepentingan nasional.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dalam acara 9th International Conference on Marine Technology (MARTEC) di Surabaya, dikutip dari siaran resmi, Minggu (26/10).

Lebih lanjut, Sjarief menjelaskan selaku pembuat kebijakan, pemerintah membutuhkan dukungan riset dan teknologi dari perguruan tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan industri kelautan yang kokoh,  mandiri, berdaya  saing. Adapun dalam mengimplementasikan pembangunan maritim, Sjarif menjelaskan KKP memfokuskan pada 7 prioritas strategi.

Ketujuh strategi itu yakni, menciptakan iklim investasi usaha di  bidang kelautan  yang kondusif dan  efisien . Kedua, menciptakan  sistem fiskal dan  moneter yang  mendukung pengembangan  usaha bidang  kelautan. Selanjutnya, membangun  kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan  menggunakan  prinsip-prinsip  blue economy di wilayah pesisir  dan perairan laut  Indonesia.

Lalu, mengembangkan  dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing dan bertaraf internasional serta mengoptimalkan  penyediaan  fasilitas  infrastruktur yang  dibutuhkan industri  kelautan. Kelima, pengembangan  kemitraan usaha  bidang kelautan yang saling menguntungkan  antara usaha  mikro, kecil dan  menengah (UMKM) dengan usaha  desa. Keenam, pengembangan  kota bandar dunia . ketujuh, perluasan  kesempatan kerja  dan peningkatan  kesejahteraan  bagi sumber daya  manusia (SDM) bidang kelautan. Terakhir, upaya perluasan kerja sama ekonomi dengan negara mitra.

Seperti diketahui, selama ini pembangunan bidang kelautan belum menjadi arus utama dan prioritas dalam pembangunan nasional. Sehingga pembangunan bidang kelautan tertatih mengejar pesatnya pembangunan daratan. Sehubungan dengan itu, lanjut Sjarief untuk mengokohkan pondasi negara maritim dibutuhkan peran kebijakan kelautan (ocean policy).

Sebab itu, sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional, ocean policy bersandar pada 5 pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu, ocean culture policy , ocean governance policy , maritime security policy , ocean economic policy , marine environment policy. “Sejatinya, Indonesia sudah memiliki pondasi untuk membangun sektor maritim guna memaksimalkan peningkatan ekonomi. Salah satunya yakni UU Kelautan,” terang Sjarief.