Kampus Diajak Kembangkan Teknologi Kelautan

Senin, 27/10/2014

NERACA

Surabaya– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak kalangan perguruan tinggi untuk turut serta mengembangkan teknologi kelautan, agar dapat memaksimalkan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia. Pengembangan teknologi kelautan sudah seyogyanya memperoleh prioritas sangat tinggi dalam agenda penelitian dan penerapan teknologi di perguruan tinggi. Karena, sektor kelautan senantiasa membutuhkan inovasi baru, sehingga melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna akan dapat menghantarkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, yang berbasiskan kepentingan nasional.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dalam acara 9th International Conference on Marine Technology (MARTEC) di Surabaya, dikutip dari siaran resmi, Minggu (26/10).

Lebih lanjut, Sjarief menjelaskan selaku pembuat kebijakan, pemerintah membutuhkan dukungan riset dan teknologi dari perguruan tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan industri kelautan yang kokoh, mandiri, berdaya saing. Adapun dalam mengimplementasikan pembangunan maritim, Sjarif menjelaskan KKP memfokuskan pada 7 prioritas strategi.

Ketujuh strategi itu yakni, menciptakan iklim investasi usaha di bidang kelautan yang kondusif dan efisien . Kedua, menciptakan sistem fiskal dan moneter yang mendukung pengembangan usaha bidang kelautan. Selanjutnya, membangun kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip blue economy di wilayah pesisir dan perairan laut Indonesia.

Lalu, mengembangkan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing dan bertaraf internasional serta mengoptimalkan penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan industri kelautan. Kelima, pengembangan kemitraan usaha bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan usaha desa. Keenam, pengembangan kota bandar dunia . ketujuh, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi sumber daya manusia (SDM) bidang kelautan. Terakhir, upaya perluasan kerja sama ekonomi dengan negara mitra.

Seperti diketahui, selama ini pembangunan bidang kelautan belum menjadi arus utama dan prioritas dalam pembangunan nasional. Sehingga pembangunan bidang kelautan tertatih mengejar pesatnya pembangunan daratan. Sehubungan dengan itu, lanjut Sjarief untuk mengokohkan pondasi negara maritim dibutuhkan peran kebijakan kelautan (ocean policy).

Sebab itu, sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional, ocean policy bersandar pada 5 pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu, ocean culture policy , ocean governance policy , maritime security policy , ocean economic policy , marine environment policy. “Sejatinya, Indonesia sudah memiliki pondasi untuk membangun sektor maritim guna memaksimalkan peningkatan ekonomi. Salah satunya yakni UU Kelautan,” terang Sjarief.