Kampus Diajak Kembangkan Teknologi Kelautan

NERACA

Surabaya– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak kalangan perguruan tinggi untuk turut serta mengembangkan teknologi kelautan, agar dapat memaksimalkan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia. Pengembangan teknologi kelautan sudah seyogyanya memperoleh prioritas sangat tinggi dalam agenda penelitian dan penerapan teknologi di perguruan tinggi. Karena, sektor kelautan senantiasa membutuhkan inovasi baru, sehingga melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna akan dapat menghantarkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, yang berbasiskan kepentingan nasional.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dalam acara 9th International Conference on Marine Technology (MARTEC) di Surabaya, dikutip dari siaran resmi, Minggu (26/10).

Lebih lanjut, Sjarief menjelaskan selaku pembuat kebijakan, pemerintah membutuhkan dukungan riset dan teknologi dari perguruan tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan industri kelautan yang kokoh, mandiri, berdaya saing. Adapun dalam mengimplementasikan pembangunan maritim, Sjarif menjelaskan KKP memfokuskan pada 7 prioritas strategi.

Ketujuh strategi itu yakni, menciptakan iklim investasi usaha di bidang kelautan yang kondusif dan efisien . Kedua, menciptakan sistem fiskal dan moneter yang mendukung pengembangan usaha bidang kelautan. Selanjutnya, membangun kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip blue economy di wilayah pesisir dan perairan laut Indonesia.

Lalu, mengembangkan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing dan bertaraf internasional serta mengoptimalkan penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan industri kelautan. Kelima, pengembangan kemitraan usaha bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan usaha desa. Keenam, pengembangan kota bandar dunia . ketujuh, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi sumber daya manusia (SDM) bidang kelautan. Terakhir, upaya perluasan kerja sama ekonomi dengan negara mitra.

Seperti diketahui, selama ini pembangunan bidang kelautan belum menjadi arus utama dan prioritas dalam pembangunan nasional. Sehingga pembangunan bidang kelautan tertatih mengejar pesatnya pembangunan daratan. Sehubungan dengan itu, lanjut Sjarief untuk mengokohkan pondasi negara maritim dibutuhkan peran kebijakan kelautan (ocean policy).

Sebab itu, sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional, ocean policy bersandar pada 5 pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu, ocean culture policy , ocean governance policy , maritime security policy , ocean economic policy , marine environment policy. “Sejatinya, Indonesia sudah memiliki pondasi untuk membangun sektor maritim guna memaksimalkan peningkatan ekonomi. Salah satunya yakni UU Kelautan,” terang Sjarief.

BERITA TERKAIT

Pengembangan Strat Up Dimulai dari Kampus

      Pengembangan perusahaan pemula atau "start-up company" harus dimulai dari kurikulum di perguruan tinggi, demikian disampaikan Rektor Universitas…

Pos Properti Indonesia Kembangkan Bisnis

Pos Properti Indonesia Kembangkan Bisnis "Budget Hotel" NERACA Jakarta - PT Pos Properti Indonesia sebagai anak perusahaan dari PT Pos…

Anak Muda Palu Diajak Tolak Jadi Target Industri Rokok - Terinspirasi “Tadulako Mild”

Anak Muda Palu Diajak Tolak Jadi Target Industri Rokok Terinspirasi “Tadulako Mild” NERACA Jakarta - Warrior FCTC mengajak anak muda…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Tekan Produk Ilegal - Sistem Validasi IMEI Ponsel Ditargetkan Beroperasi April 2018

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta operator telepon seluler (ponsel) akan melakukan langkah sinergi untuk…

KKP Fasilitasi Pembudidayan Ikan Berbasis Kemitraan

NERACA Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi peran BUMN dalam mendorong pemberdayaan pembudidaya ikan melalui implementasi program CSR dan…

RI-Inggris Berpeluang Tingkatkan Kerjasama Sektor Industri

NERACA Jakarta – Indonesia dan Inggris berpeluang untuk meningkatkan kerja sama ekonomi yang komprehensif terutama di sektor industri. Untuk itu,…