Kampus Diajak Kembangkan Teknologi Kelautan

NERACA

Surabaya– Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak kalangan perguruan tinggi untuk turut serta mengembangkan teknologi kelautan, agar dapat memaksimalkan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia. Pengembangan teknologi kelautan sudah seyogyanya memperoleh prioritas sangat tinggi dalam agenda penelitian dan penerapan teknologi di perguruan tinggi. Karena, sektor kelautan senantiasa membutuhkan inovasi baru, sehingga melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna akan dapat menghantarkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, yang berbasiskan kepentingan nasional.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal KKP Sjarief Widjaja dalam acara 9th International Conference on Marine Technology (MARTEC) di Surabaya, dikutip dari siaran resmi, Minggu (26/10).

Lebih lanjut, Sjarief menjelaskan selaku pembuat kebijakan, pemerintah membutuhkan dukungan riset dan teknologi dari perguruan tinggi. Hal ini dibutuhkan untuk mewujudkan industri kelautan yang kokoh, mandiri, berdaya saing. Adapun dalam mengimplementasikan pembangunan maritim, Sjarif menjelaskan KKP memfokuskan pada 7 prioritas strategi.

Ketujuh strategi itu yakni, menciptakan iklim investasi usaha di bidang kelautan yang kondusif dan efisien . Kedua, menciptakan sistem fiskal dan moneter yang mendukung pengembangan usaha bidang kelautan. Selanjutnya, membangun kawasan ekonomi kelautan secara terpadu dengan menggunakan prinsip-prinsip blue economy di wilayah pesisir dan perairan laut Indonesia.

Lalu, mengembangkan dunia usaha di bidang kelautan nasional yang berdaya saing dan bertaraf internasional serta mengoptimalkan penyediaan fasilitas infrastruktur yang dibutuhkan industri kelautan. Kelima, pengembangan kemitraan usaha bidang kelautan yang saling menguntungkan antara usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan usaha desa. Keenam, pengembangan kota bandar dunia . ketujuh, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan bagi sumber daya manusia (SDM) bidang kelautan. Terakhir, upaya perluasan kerja sama ekonomi dengan negara mitra.

Seperti diketahui, selama ini pembangunan bidang kelautan belum menjadi arus utama dan prioritas dalam pembangunan nasional. Sehingga pembangunan bidang kelautan tertatih mengejar pesatnya pembangunan daratan. Sehubungan dengan itu, lanjut Sjarief untuk mengokohkan pondasi negara maritim dibutuhkan peran kebijakan kelautan (ocean policy).

Sebab itu, sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional, ocean policy bersandar pada 5 pilar Kebijakan Kelautan Indonesia, yaitu, ocean culture policy , ocean governance policy , maritime security policy , ocean economic policy , marine environment policy. “Sejatinya, Indonesia sudah memiliki pondasi untuk membangun sektor maritim guna memaksimalkan peningkatan ekonomi. Salah satunya yakni UU Kelautan,” terang Sjarief.

BERITA TERKAIT

Pengawasan Perbankan dan Teknologi Nano

  Oleh: Achmad Deni Daruri, President Director Center for Banking Crisis   Hong Kong sebagai salah satu pusat keuangan di…

Masyarakat Diajak Berdonasi 1001 Panti Asuhan - Lewat Inisiasi Belanja Berbagi Unilever

Peduli dan berbagi antar sesama di bulan Ramadan, bulan yang baik dan penuh berkah ini, Unilever Indonesia bersama Badan Zakat…

KKP Kembangkan 14 Varian Jenis Ikan Hias Nemo - Perikanan Budidaya

NERACA Ambon - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali lakukan terobosan inovasi teknologi di bidang perikanan budidaya khususnya dalam hal…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

Ini Jurus Wujudkan Indonesia Jadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus berupaya mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia pada tahun 2020. Peluang…

Laporan Keuangan - Satu Dekade, Kemenperin Raih Opini WTP Berturut

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk laporan keuangan…

Dukung Industri 4.0 - Kemenperin Usul Tambah Anggaran Rp 2,57 Triliun

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2019 kepada DPR RI sebesar Rp2,57 triliun. Anggaran tersebut…