Tuntutan Jokowi-JK Kepada Para Menteri - Menuju Era Kerakyatan

NERACA

Pemerhati politik Suyoso Nantra SSos MM menilai pembentukan kabinet Jokowi-JK patut diberi apresiasi. Alasannya karena Jokowi-JK ingin membentuk kabinet yang bersih, jauh dari lingkaran korupsi. Nama-nama menteri yang disusun untuk kabinet 2014-2019 pun, dicek di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK, apakah bersih atau ada indikasi keterlibatan korupsi.

“Hal itu patut diberi apresiasi. Untuk membentuk kabinet yang bersih dan jauh dari korupsi. Jadi, biarkan proses itu berjalan untuk membentuk kabinet yang ideal yang mempunyai visi misi dan semangat bekerja untuk rakyat,” tegas Suyoso Nantra yang juga penasehat kabarkaltim dan kabarkaltara.

Lanjut Suyoso, semua komponen bangsa patut mendukung dan bekerja sama untuk menuju pemerintahan yang bersih dan selalu pro rakyat dalam program-program kerjanya.

“Saya optimis, era Jokowi-JK akan selalu mengedepankan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, semua komponen bangsa perlu bekerja sama. Saat ini masanya bekerja, bertindak untuk rakyat. Kesampingkan kepentingan politik sesaat dan golongan atau pribadi, namun lebih utamakan kepentingan bangsa dan negara. Demi Indonesia lebih maju dan baik, dan rakyatnya sejahtera,” tegas Suyoso.

Sedangkan Kebijakan Publik, Ichsanudin Noorsy Presiden Joko Widodo diingatkan agar hati-hati benar dalam memilih anggota kabinetnya, jangan sampai orang yang dipilih justru menjadi beban pemerintahannya karena menjadi agen asing. Padahal itu memag tidak mudah karena mereka akan berusaha masuk di lingkaran kekuasaan terutama di kabinet.

“Semua pasti sikut-sikutan, terutama yang sekarang sudah menjadi pemain lama di Indonesia, mereka tidak mungkin mau tergusur,” kata Pengamat Kebijakan Publik Ichsanudin Noorsy dalam diskusi buku berjudul ‘Dalam Bayangan Matahari Terbit’ yang diselenggarakan Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta dan Financial Supervisory Agency (FSA).

Noorsy menambahkan, Jokowi-JK jangan terjebak permainan mereka, apalagi menjadikan para agen ekonomi Jepang duduk di kursi menteri. “Sekali mereka dapat poisisi itu habislah,” ujar mantan anggota DPR dari Fraksi Golkar itu.

Ditambahkan kalau agen-agen itu punya kekuasaan, bisa mempengaruhi pertumbuhan di Indonesia terutama di bidang otomotif. “Mana mungkin otomotif dalam negeri bisa berkembang kalau Jepang menguasai. Jadi jangan mimpi otomotif dalam negeri bisa bersaing,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Pers di Era Digital Bertanggungjawab atas Informasi Berimbang

Jakarta-Spirit pers di era digital diharapkan dapat bertanggung jawab dengan menyajikan informasi yang dapat menjaga keberlangsungan hidup bermasyarakat melalui semangat…

Pengelolaan Hutan Negara untuk Rakyat Jadi Prioritas - ERA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

NERACA Jakarta -  Sekitar 70 persen masyarakat menggantungkan kehidupannya dari Sumber Daya Alam (SDA) hutan, tersebar di 35 ribu desa…

Bersiap Hadapi Era Industri 4.0

Oleh: Ahmad Buchori Pemerintah Indonesia siap mengimplementasikan revolusi industri 4.0 antara lain ditandai dengan telah disusunnya Making Indonesia 4.0 yang…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Ternyata, Ikan Impor

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia mengumumkan 27 produk ikan kaleng makerel mengandung cacing parasit. Sebelumnya, BPPOM Kota…

Siapa Lebih Dipercaya, Menkes atau IDI?

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memastikan 27 merek produk makarel mengandung parasit cacing. Temuan ini diperoleh setelah BPOM meneliti…

Ini Dia, 27 Merek Sarden Mengandung Cacing

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan perkembangan temuan dari isu ikan makarel mengandung parasit cacing. Sebelumnya, tiga merek yaitu…