Jakarta – Apabila Presiden Joko Widodo masih menunda pengumuman susunan menteri Kabinet Kerja yang dipimpinnya hingga akhir pekan ini, banyak pihak mengkhawatirkan dapat menimbulkan sentimen negatif terhadap pasar uang dan pasar modal di dalam negeri.  Padahal sebelumnya kondisi pasar sudah mulai terangkat pamornya saat Presiden Jokowi dilantik di MPR pada 20 Oktober 2014 lalu.

NERACA

Pengumuman nama-nama menteri yang bakal mendukung Kabinet Kerja (zaken cabinet) pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, semula akan dilaksanakan pada 21-22 Oktober akhirnya tertunda hingga kemarin, mulai terasa dampaknya di pasar uang dan Bursa Efek Indonesia. Penundaan pengumuman kabinet ini terkait dengan rekomendasi KPK-PPATK.

Berdasarkan rekapitulasi perdagangan  BEI, Kamis (23/10),  aksi jual investor asing  (net sell) mencapai Rp5,69 miliar atau 29,9 juta lembar saham. Sementara total saham yang diperdagangkan mencapai  Rp5,44triliun. Indeks harga saham gabungan (IHSG) saat penutupan kemarin hanya tercatat menguat 29,2 poin atau 0,58% ke level 5.103,52. Dari 502 saham yang diperdagangkan,  sebanyak 162 saham menguat, 127 saham melemah, dan 213 saham stagnan.

Menurut Ekonom Kepala  Bank Mandiri Destry Damayanti,  penundaan pengumuman menteri era Presiden Joko Widodo (Jokowi) disinyalir terkait dengan simpang siurnya nama-nama menteri yang akan membantu Jokowi hingga lima tahun ke depan ada yang bermasalah. Dengan ketidakpastian ini, dapat menimbulkan tanda tanya besar pada pelaku pasar terutama investor.

"Sebenarnya dampak pengunduran pengumuman kabinet bukan ke ekonomi, ini (pengaruhnya) lebih ke market, kita harus bisa bedakan ekonomi riil dan pasar," ujarnya kepada Neraca, kemarin.
Kalau market itu sangat dipengaruhi oleh sentimen, misalnya pasar modal yang terefleksi dalam IHSG serta kurs Rupiah, kata dia.

Destry  mengatakan, dengan diundurnya pengumuman kabinet, menimbulkan tanda tanya besar di benak pelaku pasar. Kesepakatan politik yang awalnya sudah dinilai baik menjadi diragukan kembali oleh pasar.

"Jadi ada tanda tanya di market, ada apa ya sebenarnya jadi seperti ini (diundur kembali), kesepakatan politik yang kemarin sudah bagus jadi dipertanyakan, jadi pasar berharap bisa secepat mungkin diomongin (susunan kabinetnya)," ujarnya.

Ada pun terjadinya pengunduran ini bisa jadi memang langkah untuk memperkuat visi dan misi pemerintah baru sekarang, sehingga memang benar-benar mencari kabinet yang clean mendatang. Jika memang benar demikian, dan mendapat respon positif dari pasar kepercayaan market nantinya akan lebih besar, dan pasar serta rupiah akan bergerak menguat.

"Jika pengundurannya ini memang benar-benar untuk menyaring menteri yang bersih akan lebih baik, dan pasti akan direspon positif oleh pasar, dan baik untuk ekonomi mendatang," tuturnya.

Terobosan Baru

Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, adanya sejumlah faktor yang membuat Presiden Jokowi hingga kini belum mengumumkan susunan kabinetnya. Faktor pertama yakni adanya hasil penelusuran KPK terkait nama-nama calon menteri yang berpotensi terlibat masalah hukum. Namun demikian, langkah Jokowi menyerahkan nama-nama calon menteri ke KPK sebelum diangkat menjadi menteri adalah sebuah terobosan baru dalam sejarah.

"Untuk hal ini, saya sangat mengapresiasi langkah Presiden Jokowi menggandeng KPK untuk menelusuri rekam jejak para calon pembantunya. Langkah ini adalah bagian dari komitmen untuk membangun kinerja pemerintah yang bersih dari korupsi. Oleh karenanya, penundaan pengumuman ini akan membuat persepsi pemerintahan bersih dan memperkuat visi dan misi Presiden Jokowi untuk lima tahun ke depan," kata dia.

Namun, lanjut dia, pasca KPK menyerahkan hasil penelusuran rekam jejak nama calon menteri yang bersiko terlibat masalah hukum itu membuat Jokowi harus mengocok ulang nama-nama calon menterinya dan menyebabkan pengumuman susunan kabinet tertunda. Selain itu dinamika pembentukan kabinet kini memanas dan otomatis susunan nama-nama calon menteri berubah total.

"Kedua, penyebab penundaan pengumuman kabinet kemungkinan disebabkan oleh tarik- menarik kepentingan di internal Jokowi-JK terkait nama-nama calon menteri yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan. Pertarungan di internal Jokowi - JK terkait susunan kabinet sulit dipungkiri," jelas Karyono.

Menurut dia, penundaan pengumuman ini memang bisa berdampak pada rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG). Jangan sampai ada budaya menunda yang justru ditanggapi negatif oleh investor, namun penundaan yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan upaya untuk memperkuat perekonomian Indonesia ke depannya sehingga memerlukan pertimbangan yang matang dan hati-hati dalam menentukan susunan kabinet.

"Pelaku pasar keuangan cenderung menanti tim ekonomi Indonesia karena hal itu dapat dijadikan arah untuk menentukan keputusan investasi investor ke depannya. Diharapkan, kabinet Jokowi khususnya menteri ekonomi bisa 'market friendly' sehingga optimisme positif tumbuh pada industri investasi di Indonesia positif ke depannya," jelas dia.

Dia juga mengungkapkan demi menghindari terganggunya iklim investasi maupun fundamental ekonomi Indonesia, Presiden Jokowi harus mengambil langkah tepat dalam waktu dekat ini, seperti mengumumkan nama-nama menteri yang bersih. Kemudian Jokowi-JK, diharapkan harus mampu menunjukkan kinerja memuaskan di 100 hari pertama pemerintahannya. Pasalnya, kinerja tersebut menjadi penilaian masyarakat terhadap Presiden ke-7 ini.

Pengamat ekonomi Umar Juoro menyampaikan bahwa penundaan pengunguman menteri yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak akan memberikan efek negatif bagi pasar uang dan pasar modal. Akan tetapi, jika Jokowi melakukan penundaan pengunguman menteri sampai minggu depan, maka itu secara tidak langsung akan berdampak pada pasar uang dan pasar modal karena dalam waktu lama Kementerian Lembaga mengalami krisis kepemimpinan karena belum adanya menteri.

"Saya rasa kalau penundaannya hanya hitungan hari, maka itu adalah hal yang wajar. Karena Presiden diberikan waktu sampai dua minggu untuk mengumumkan susunan kabinetnya. Terlebih Jokowi mencari sosok menteri yang bersih yang sesuai dengan rekomendasi KPK dan PPATK. Akan tetapi jika pengunguman kabinet itu jauh lebih cepat, maka itu lebih baik," ungkap Juoro saat dihubungi, kemarin.

Juoro pun menyarankan agar Presiden tetap mengikuti saran dari KPK dan PPATK dalam mencari menteri. "KPK kan sudah memberikan penegasan baik itu nilai merah atau kuning sama-sama akan memberikan pengaruh negatif ke kinerja kebinet kedepan. Maka dari itu, perlu dihindari. Terlebih dia yang mendapatkan nilai merah dan kuning masuk dalam tim ekonomi," jelasnya. agus/bari/mohar