Selamat Bekerja! - Oleh: Abdul Hamid, Peneliti Reform Institute

Usai sudah hiruk pikuk politik pemilihan presiden yang melelahkan, serta kegaduhan memperebutkan kursi pimpinan DPR dan MPR. Kini saatnya presiden terpilih, Jokowi-JK, di lantik.

Kita bersyukur menjelang pelantikan ini suasana perseteruan politik juga mulai cair. Rivalitas kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tensinya mereda. Sejumlah pertemuan hangat antartokoh kedua kubu itu, yang berlangsung cepat hari-hari terakhir ini, memberi pendidikan politik yang berharga bagi bangsa; kecuali sedikit kemelut di PPP. Beginilah seharusnya berpolitik dan berdemokrasi yang baik. Kita menyaksikan lahirnya sikap kenegarawanan.

Kepada Pak Presiden, selamat bekerja; juga kepada partai oposisi (KMP) di parlemen. Satu hal yang patut diingat bahwa politik adalah tindakan, bukan kata-kata. Dalam pandangan pemikiran politik Islam, Anda sedang menjalankan kewajiban fardhu kifayah. Sementara mandat yang diberikan rakyat bukanlah sesuatu yang ada begitu saja karena sebagai warga negara. Mandat itu bersumber dari kedaulatan yang diamanatkan kepada setiap manusia, dalam hal ini warga negara, oleh Tuhan pemilik mutlaknya. Inilah pandangan Islam. Saya yakin juga berlaku pada agama lain; isyaratnya dapat ditangkap dari adigium vox populi vox dei, yang sering dihubungkan dengan William of Malmesbury, yang berbeda dengan pandangan sekuler Barat. Dan karena negeri ini berketuhanan, saya kira itulah konsep kedaulatannya.

Karena itu Anda harus bertangung jawab, sebagaimana warga negara itu bertanggung jawab kepada Tuhan ketika mengamanatkan mandat kedaulatan tersebut kepada Anda, mencoblos gambar Anda di bilik suara. Dalam konteks demikian, Pak Presiden dan para anggota parlemen bukan hanya dituntut memenuhi janjinya. Memang, "janji adalah utang". Itu tidak cukup; sebab pemenuhan janji hanya sebatas pada apa yang dijanjikan. Hak politik yang dimiliki rakyat, yang kemudian memilih Anda sebagai presiden atau anggota parlemen, karena itu hindarkan bertindak congkak, tanggung jawab pemenuhannya meliputi seluruh aspek, bersifat kemanusiaan dan rubbubiyah, dalam sektor politik, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, yang dapat dirangkumkan dalam konsep "kemaslahatan". Anda adalah presiden dan anggota parlemen untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali; dan kepada mereka seluruhnya Anda bertanggung jawab mewujudkan kemaslahatan tersebut.

Hal lain yang penting disadari, sepanjang situasi pemilihan presiden yang baru lalu masyarakat terpolarisasi sedemikian rupa. Sesungguhnya itu situasi politik biasa dan bersifat sementara. Buktinya, kini masyarakat sudah cair kembali. Yang ingin dikemukakan di sini, polarisasi itu sesungguhnya merefleksikan suatu situasi yang signifikan, yang semestinya mendapatkan perhatian serius. Bahwa polarisasi itu merupakan manifestasi dari adanya dua arus besar keresahan yang sangat mendasar pada masyarakat kita, yaitu: (1) hilangnya sikap kerakyatan para pemimpin, dan (2) hilangnya harga diri bangsa. Keresahan ini demikian meluas, yang dapat ditunjukkan dari hasil berbagai survei.

Kebetulan figur Jokowi mewakili dan menjadi simbolisasi bagi keresahan yang pertama; sedangkan Prabowo pada keresahan kedua. Kita dapat mengecek kesimpulan ini dari profil pemilihnya. Hasil pilpres yang selisihnya tidak besar, juga menunjukkan meluasnya kedua keresahan tersebut. Sementara, mengapa situasi demikian bisa terjadi, analisisnya bisa macam-macam. Setidaknya, untuk hilangnya sikap kerakyatan para pemimpin, kita dapat menduga bahwa itu merupakan produk struktur politik kita yang memang menumbuhkan sikap elitisme. Reformasi nyatanya juga gagal, atau memang tidak hirau, untuk membangun sistem politik yang berkerakyatan. Kuatnya pengaruh partai politik pada era reformasi, ternyata hanya menumbuhkan partokrasi. Sementara krisis ekonomi dan recovery yang dicapai oleh pemerintahan-pemerintahan masa reformasi belum memungkinkan bangsa ini bisa merasa bangga sebagaimana pernah dicapai oleh Orde Baru sebagai "macan Asia"; atau pada masa Soekarno yang berani mengatakan "tidak" atau bahkan melawan terhadap dominasi asing. Krisis ekonomi itu memberi dampak yang luar biasa terhadap rasa harga diri bangsa.

Jangan dipandang ini soal remeh. Buku klasik The History of Modern Civilization, yang ditulis Gustave Decoudray (1891), memberi peringatan yang baik. Dikatakan bahwa runtuhnya imperium Romawi salah satunya disebabkan oleh meluasnya dan berkembangnya elitisme dan pola hidup mewah di kalangan penguasa; serta hilangnya kebanggaan atau harga diri akan Romawi yang melembaga sejak zaman Carocala, sehingga semangat militan (nasionalisme) kehilangan pamornya dan tidak lagi mampu membangkitkan semangat warga bangsanya. Kita dapat merefleksikan situasi demikian pada keadaan negeri kita. Otonomi daerah, misalnya, ternyata justru memperluas elitisme, melahirkan "raja-raja kecil". Ini bukan salah kebijakannya, tapi karena struktur politiknya.

Saya ingin mengatakan bahwa persoalan ini sungguh serius. Sebab gejala dan faktor-faktor penyebab yang sama juga terjadi pada sejarah keruntuhan imperium Mongolia dan imperium-imperium besar Islam. Pak Presiden dan Bapak/Ibu para anggota DPR, jika nanti membuat kebijakan atau undang-undang, seyogianya mempertimbangkan bahwa poin-poin pasal atau peraturan yang dibuatnya itu harus mengandung kedalaman visi dan logika menyangkut masalah ini. Prihatinlah bahwa suasana dekaden hampir menyelubungi seluruh sendi kehidupan bangsa ini, di semua bidang: politik, hukum, sosial, dan juga bidang ekonomi.

Adanya oposisi yang kuat jangan disesalkan. Ibarat "arus plus" dan "arus minus", bila bertemu akan menghasilkan arus listrik. Ada nilai tambah yang dihasilkan—dalam bahasa agama disebut keberkahan—tergantung komitmen kita untuk dimanfaatkan pada kepentingan apa. Demikian pula pemerintah versus oposisi; dinamikanya akan menghasilkan keberkahan, misalnya tumbuhnya check and balances, yang sangat diperlukan untuk menyehatkan kehidupan demokrasi dan bernegara. Tetapi jangan pula dilupakan bahwa Pancasila mengamanatkan semangat bermusyawarah dan gotong-royong; artinya bahwa dalam dinamikanya harus bersinergi. Oposisi harus bernalar. Begitu pula pemerintah, jangan pongah, kekuasaan bukan untuk dinikmati. Selamat bekerja untuk menuju baldatun thoyyibatun warobbun ghafur. (haluankepri.com)

BERITA TERKAIT

Akuisisi Muamalat oleh BRI Tanpa Intervensi

    NERACA   Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa pihaknya dan pemerintah selama ini tidak pernah mengintervensi…

Selamat Sempurna Bagi Dividen Rp 12 Per Saham

PT Selamat Sempurna Tbk (SMSM) akan membagikan dividen tunai dari laba tahun buku 2017 kepada pemegang saham pada bulan ini.…

Peneliti: Langkah Antikorupsi Golkar Patut Ditiru

Peneliti: Langkah Antikorupsi Golkar Patut Ditiru NERACA Jakarta - Peneliti bidang politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai langkah Partai…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Masa Kampanye Pilkada 2018 dan Netralitas ASN/PNS

Oleh : Amril Jambak, Founder Forum Pemerhati Masalah Sosial Kemasyarakatan Memasuki tiga bulan pelaksanaan kampanye, sejumlah pasangan calon (Paslon) kepala…

Kartu Kredit Pemerintah, Model Baru Pengelolaan Keuangan Negara

Oleh : Budi Lesmana, Staf Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu *) Ditjen Perbendaharaan (DJPB) beberapa waktu lalu mengeluarkan kebijakan uji coba penggunaan…

Menjaga Nafas Kebangsaan dengan Pancasila

  Oleh : Torkis T. Lubis, Alumni KRA ke-56 Lemhanas Semangat kebangsaan di tanah air di tahun politik ini menghadapi…