Data statistik menunjukkan dari 231,83 juta penduduk, hanya terdapat 564.240 unit usaha berskala kecil menengah dan besar atau 0,24% dari total penduduk. Padahal menurut para ahli suatu negara hanya bisa maju jika jumlah wirausahanya sebesar 2% dari total penduduk  Ini berarti Indonesia masih membutuhkan 4,07 juta wirausaha baru. Pemerintah menyadari hal itu sehingga Kementerian Koperasi dan UKM berupaya mewujudnyatakan wirausahawan-wirausahawan baru (Aries Musnandar: Membentuk Entrepreneurship Mahasiswa, Jurnal Nasional edisi 9 Maret 2011). Sejumlah program pemerintah memang diarahkan untuk kemudahan rakyat memperoleh bantuan pinjaman. Salah satu program tersebut adalah KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang disalurkan melalui perbankan dengan tingkat suku bunga relatif rendah yakni 14% pertahun.

Kemudian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sampai Februari 2010 tingkat pengangguran terbuka di Tanah Air mencapai 7,41% atau 8,95 juta jiwa. Jumlah ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan pengangguran pada Agustus 2009 yang mencapai 7,87%  tetapi secara populasi masih tetap besar. dan hampir separo dari jumlah itu merupakan lulusan jenjang pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Kian tahun populasi pengangguran terdidik di Indonesia bukannya malah surut tetapi bertambah mengingat pertumbuhan anak usia sekolah dan para pencari kerja dari tahun ke tahun makin meningkat. Sementara itu lapangan pekerjaan di negara ini tidak bertumbuhkembang dengan cepat dan sulit bertambah secara signifikan apalagi untuk melebihi angka pengangguran tersebut diatas, sesuatu yang mendekati mustahil.

Dalam upaya mengatasi pengangguran dan mengantisipasi pertumbuhan angkatan kerja di Indonesia, berbagai program pemerintah untuk memberdayakan peran usaha kecil dan menengah (UKM) secara kualitatif dan kuantitatif merupakan kebutuhan. Keterlibatan pihak kampus, pemerintah dan dunia bisnis termasuk pelaku UKM dalam menciptakan para wirausaha baru perlu dilakukan, agar sinergitas saling menguntungkan dapat terjalin. Melibatkan peranserta dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi dalam merealisasikan dan mewujudnyatakan program-program pemerintah di bidang UKM ini sesuatu yang tidak keliru malah sungguh tepat.

Paling tidak portofolio solusi dan penanganan ini dapat ditelaah dari dua perspektif. Pertama, keberadaan UKM di Indonesia sudah berurat-berakar sejak sebelum kemerdekaan, bahkan perekonomian kita dari dulu hingga kini ditopang oleh jutaan pegiat (pelaku) bisnis kelompok UKM. Merekalah yang  menyelamatkan  perekenomian bangsa tatkala negara dalam krisis ekonomi. Peran dan fenomena UKM sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita, sehingga melakukan sosialisasi untuk pemberdayaan UKM bisa lebih efektif.   Kedua, perguruan tinggi menghasilkan insan-insan terdidik yang diperlukan bangsa ini. Banyak dari mereka lahir dari lingkungan masyarakat pekerja keras dan mandiri pada tataran kegiatan UKM.  Sebagai insan terdidik yang memiliki potensi, bukan tidak mungkin jika mereka “disentuh” dengan baik, maka akan mampu berkiprah bagi peningkatan mutu dan jumlah UKM yang berada disekeliling mereka. Bahkan boleh jadi mereka memulainya dengan merintis UKM (self employed) lantas mengembangkan manajemennya menjadi lebih profesional, sehingga mampu menjadi entrepreneur, pengusaha (owner) dengan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.

Sejak beberapa tahun lalu sejumlah sekolah dan perguruan tinggi mencanangkan berbagai program kewirausahaan bagi siswa/mahasiswa. Banyak Universitas yang telah memasukkan materi  kewirausahaan sebagai matakuliah yang wajib diikuti mahasiswa. Bahkan ada Universitas yang memiliki motto entreprenrurial university dan ada pula universitas yang didirikan oleh swasta (pengusaha) yang berparadigma entrepreneurship.   Namun demikian tidak semua Universitas siap dengan gagasan mulia ini karena kesulitan menemukan dosen pengampu matakuliah kewirausahaan yang cocok dengan karakter isi (content) matakuliah. Praktisi atau pelaku bisnis memang  bisa didayagunakan sebagai salah satu narasumber meskii  belum tentu mereka “menularkan ilmunya” dengan baik. Karena menjadi dosen pengampu matakuliah kewirausahaan memerlukan teknik-teknik mengajar mumpuni . Mendidik mahasiswa agar memiliki jiwa entrepreneurship bukanlah sesuatu yang mudah, diperlukan pengajar (dosen) yang memiliki jiwa entrepreneurship (lebih bagus lagi apabila berpengalaman wirausaha) serta mampu memotivasi mahaiswa.  Oleh karena itu dosen matakuliah ini seharusnya memiliki penguasaan praktis tentang psikologi, komunikasi/presentasi efektif, dan manajemen bisnis, sekaligus sebagai inspirator untuk mengubah paradigma yang masih erat melekat dalam diri mahasiswa yakni mencari pekerjaan (job seeker).

Kampus dan Komersialisasi

Entrepreneurial school/university atau pendidikan berwawasan entrepreneurship kerapkali menjadi moto dan perhatian dunia pendidikan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa lingkungan kampus dan sekolah belum sepenuhnya sadar secara faktual akan  pentingnya membentuk jiwa kewirausahaan. Sebagian mereka bahkan tampak kurang mengerti akan arti penting latihan-latihan wirausaha (simulasi bisnis) yang dilakukan siswa atau mahasiswa. Birokrasi kampus tidak selalu kondusif bagi mahasiswa dalam mengaktualisasi dan mengekspresikan jiwa dan semangat bisnisnya. Padahal, untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan  dan membentuk karakter cakap secara entrepeneurial itu membutuhkan medium pembelajaran seperti  melalui kegiatan simulasi bisnis yang dilakukan secara kelompok diluar atau pun di lingkungan kampus.

Paradigma entrepreneurship (kewirausahaan) berbeda dengan komersialisasi. Jika karakter kewirausahaan menanamsuburkan pola-pola pikir kreatif, menciptakan produk/gagasan dan menjadikannya memiliki nilai tambah ekonomis, maka komersialisasi merupakan kegiatan “menghalalkan segala cara” melanggar rambu etika dengan memanfaatkan wewenang dan peluang yang dimiliki. Contoh dari komersialisasi di dunia pendidikan misalnya menjadikan obyek terdidik (siswa/mahasiswa) sebagai sumber penghasilan dengan memperoleh pemasukan dari biaya buku, biaya gedung, SPP yang mahal dan lain-lain. Komersialisasi seperti ini yang harus dikikis habis dan dienyahkan sejauh-jauhnya dari mentalitas penyelenggara pendidikan.  Saatnya segenap civitas akademika memiliki karakter kewirausahaan (entrepreneurial characters). Dalam konteks ini sejatinya pihak jajaran pimpinan Universitas perlu memahami akan arti pentingnya latihan simulasi bisnis yang berlangsung selama perkuliahaan kewirausahaan sebagai bagian dari cara membentuk jiwa kewirausahaan mahasiswa..

Melalui pendidikan kewirausahaan yang terarah dan  sistemik dengan komitmen sepenuh hati dari segenap civitas akademika di perguruan tinggi diharapkan nantinya lulusan S1 mampu menciptakan lapangan kerja bagi para pencari kerja atau minimal bagi dirinya sendiri (self employed). Dengan demikian mereka menjadi insan-insan akademik yang mandiri dan mampu mensejahterakan dirinya dan orang lain. Mereka percaya diri untuk menumbuhkembangkan usahanya dan tidak berorientasi menjadi pegawai yang selama ini merupakan fenomena umum terjadi pada diri sebagian besar lulusan perguruan tinggi.  Peluang untuk membuka lapangan kerja masih terbuka lebar bagi para mahasiswa yang mempunyai minat dan jiwa entrepreneurship tinggi. Dukungan segenap civitas akademika diperlukan agar menjadikan mahasiswa siap berwirausaha.

Dikalangan perguruan tinggi dewasa ini tersedia alokasi anggaran melalui program kewirausahaan mahasiswa (PKM). Berbagai kegiatan yang mendorong terjadinya kreativitas mahasiswa di bidang kewirausahaan perlu selalu digalakkan. Mengundang dunia usaha dan industri menjalin kerjasama dengan universitas dalam pengembangan jasa atau produk-produk yang diciptkaan mahasiswa merupakan sesuatu yang niscaya. .Kemudian, kerjasama antara pemerintah dan universitas  atas bisnis yang dirintis mahasiswa perlu pula diwujudnyatakan – sebagaimana bantuan modal UMKM melalui program KUR (Kredit Usaha Rakyat).  Pendampingan/mentoring atau asistensi bisnis serta berbagai bantuan teknis manajerial hingga pelibatan mahasiswa dalam jaringan bisnis/pemasaran yang tersedia (disediakan) data informasinya oleh Pemerintah – termasuk dalam hal ini perbankan, asosiasi bisnis seperti Kadin dan pihak terkait lainnya – sangatlah diperlukan untuk menunjang kerberhasilan usaha yang dirintis mahasiswa. (umm.ac.id)