Oleh, Arief Rachman, Direktur Eksekutif Institut Proklamasi

Riuh rendah suara publik menyambut pengumuman pemenang Pilpres yang diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014 lalu, masih menyimpan tanda tanya besar soal kelanjutan visi-misi dan program kerja presiden terpilih Jokowi-JK.

Tanda tanya ini masih menjadi kabut misteri mengingat beberapa agenda besar yang diusung melalui visi-misi Jokowi-JK terbilang pekerjaan besar yang menjadi harapan ratusan juta rakyat Indonesia.

Sebut saja soal program kedaulatan pangan yang diusung Jokowi-JK, yang kita tahu bersama bahwa selama kurun waktu beberapa tahun terakhir Indonesia mengimpor beras.

Titik tolak program kerja yang terkait dengan kebutuhan pangan nasional tentu saja akan menjadi skema kerja yang tidak ringan jika ukurannya adalah tercapainya swasembada pangan.

Selain itu soal isu Indonesia sebagai poros maritim dunia yang kini menjadi pembahasan banyak pihak, menjadi salah satu isu besar dibidang ekonomi.

Ada potensi ekonomi yang begitu besar yang dapat dikelola dan menjadi sumber pendapatan nasional sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat jika saja program ini dapat berjalan dengan baik.

Isu lain yang sempat menjadi perhatian publik terkait kebijakan energi nasional yang menyangkut banyak hal, seperti pengurangan subsidi bahan bakar minyak, konversi bahan bakar untuk pembangkit listrik PLN, re-negosiasi kontrak-kontrak pertambangan hingga soal penguatan ekonomi kreatif yang ingin dilakukan oleh Jokowi-JK selama 5 tahun kedepan.

Namun, sejauh mana program ekonomi ini dapat efektif berjalan, apa saja strategi ekonomi yang kini sedang disusun oleh pasangan Jokowi-JK dalam mewujudkan secara praksis program-program ekonomi nasional yang menyangkut hajat hidup 253 juta rakyat Indonesia. Kita semua masih menunggu langkah-langkah strategis yang akan dilakukan Jokowi-JK.

Untuk itu, potret kemenangan Jokowi-JK dalam Pemilu Presiden 2014 ini harus menjadi momentum bagi bersatunya kepentingan nasional sebagai upaya merekonstruksi model pembangunan ekonomi yang telah berjalan.

Konstruksi ekonomi nasional yang berkepentingan mendorong semakin banyaknya kelas menengah di Indonesia nampaknya belum seiring sejalan dengan model pemerataan ekonomi masyarakat yang kemudian menjadi tolok ukur terpenuhinya kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain itu, selama 9 tahun terakhir, beban subsidi BBM yang harus ditanggung negara demikian besar melebihi 200 triliun setiap tahun.

Angka ini setaraf dengan nilai pendapatan negara dari sektor Migas yang kemudian harus dibakar menjadi beban subsidi nasional. Ini belum subsidi untuk listrik yang angkanya berada dikisaran 80-100 triliun rupiah.

Apa saja yang akan menjadi terobosan Jokowi-JK berikut Tim Ekonomi yang akan bekerja keras mewujudkan visi-misi dan program kerja ekonomi, bagaimana strategi yang akan dibangun menuju kesana dengan berbagai kendala serta rintangan yang tak terbilang mudah. Ini semua membutuhkan jawaban secara lebih konseptual dan strategis. Kita tentu saja tak perlu terjebak lelucon Pilpres yang terlalu menyakitkan telinga dan memerihkan mata saat menonton berita soal Pilpres. Kita harus berpikir jauh kedepan bagaimana negeri ini akan dibangun berdasarkan kepentingan besar nasional yang ujungnya untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Problem itulah kami pikir yang perlu diurai sejelas-jelasnya soal program ekonomi Jokowi-JK yang akan berjalan selama 5 tahun kedepan.

Jauh lebih serius dan tentu manjadi daya tarik tersendiri bagi kami, disaat mata dan telinga publik terlelap dan hanyut dipusaran propaganda basi, ayo kita berbincang sejenak soal nasib rakyat Indonesia 5 tahun kedepan dengan membaca secara khidmat apa dan bagaimana program ekonomi Jokowi-JK, karena dengan demikian akan lahir wacana-wacana yang jauh lebih bermutu dan mengedepankan akal sehat khususnya bagi masyarakat dan kaum muda Indonesia.

Untuk menjalankan program-program ekonomi pro rakyat dibutuhkan tim yang solid, kompeten dan berintegritas.

Sebagai gambaran, nama Dr. Rizal Ramli, ekonom yang tepat untuk posisi Menko Perekonomian. Selain handal, berpengalaman, juga jujur. Untuk pos kementerian BUMN ada nama M. Said Didu dan Bahrullah Akbar patut dipertimbangkan, dari kalangan profesional ada nama Arie H. Soemarno, Raden Priyono, Gde Pradnyana yang dapat menjadi referensi untuk pos kementerian ESDM.

Untuk pos kementerian Pekerjaan Umum, nama Djoko Murjanto yang saat ini menjabat Dirjen Bina Marga sangat layak untuk mengisi pos Kementerian PU, Permana Agung untuk posisi Kementerian PPN/Kepala Bappenas.

Tak hanya itu, anak muda seperti Poempida Hidayatulloh dengan segudang pengalaman dan jam terbang memiliki kepantasan untuk mengisi pos Kementerian Riset dan Teknologi. Juga nama Abdul Kadir Karding dan Andrinof Chaniago yang relatif muda dan brilian juga cocok untuk mendukung pengentasan daerah tertinggal dan mengisi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Di sektor pertanian, nama seperti Henry Saragih, pejuang dan praktisi pertanian Indonesia pas untuk pos kementerian Pertanian atau kementerian Kedaulatan Pangan. Namun, sekali lagi semua berpulang pada Jokowi-JK.

Siapa orang yang akan mengisi pos-pos bidang ekonomi Kabinet Jokowi-JK untuk mewujudkan Indonesia Hebat!. (pedomannews.com)