NERACA

Jakarta - Chief Economist PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Ryan Kiryanto, meminta kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo agar jabatan menteri ekonomi berasal dari internal kementerian tersebut. "Kalau wajah-wajah lama di pos kementerian ekonomi dari tempat semula dan tidak banyak bergeser, itu bagus. Jadi di dalam lingkaran itu saja," katanya di Jakarta, Kamis (23/10).

Menurut Ryan, jika menteri-menteri ekonomi ini dipilih dari kalangan internal atau wajah lama, tidak akan membutuhkan waktu yang lama untuk bekerja di dalam roda Pemerintahan Jokowi. "Kurva pembelajaran pendek, jadi itu bisa langsung bekerja, tidak belajar lagi," sebutnya. Tidak hanya itu, kebijakan strategis yang akan diambil seperti halnya menaikkan harga BBM subsidi dapat dijalankan karena sudah mengetahui betapa beratnya APBN memikul subsidi BBM.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef)Enny Sri Hartati mengharapkan jajaran kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo bukan bekas menteri di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Judulnya saja 'revolusi mental', masak masih pakai menteri yang kemarin?," katanya.

Menurut Enny, dalam bidang ekonomi, kabinet SBY dinilai gagal meski pertumbuhan ekonomi berada di kisaran yang tinggi.Kegagalan, tambah Enny, juga terlihat dari tidak adanya kontribusi pemerintah atas stimulus fiskal untuk menyelamatkan sektor riil yang dapat menopang angka pertumbuhan ekonomi. "Kalau dinilai, lima saja tidak dapat," ujarnya.

Namun, dia mengatakan tidak berarti semua nama menteri sektor ekonomi di kabinet SBY buruk. Pasalnya yang buruk dalam kabinet SBY di sektor ekonomi adalah kerja timnya. "Tidak semuanya buruk, tapi akan lebih baik jika semua jajarannya baru dengan tiga kriteria utama yang mereka sampaikan saat kampanye, yaitu profesional, berintegritas dan punya ideologi ekonomi kerakyatan," ucapnya.

Selain itu, Enny juga berharap menteri-menteri di sektor ekonomi pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla bisa fokus untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. "Negara kita kan basisnya sumber daya. Tinggal bagaimana pemerintah yang baru ini memacu sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk ekonomi yang lebih baik," tuturnya.

Selain itu juga, dia menilai tidak mempermasalahkan jika pemerintah yang baru pro asing asalkan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan nasional."Platform Pak Jokowi jelas mendukung ekonomi kerakyatan. Investasi asing yang masuk nanti tentu akan mambantu mendorong ekonomi nasional. Jadi rasanya tak masalah," tandasnya.

Menurut dia, Indonesia yang berbasis sumber daya punya potensi yang luar biasa. Sayangnya, negara ini belum mampu mengolahnya dengan baik untuk kepentingan nasional. "Potensi dalam negeri dengan memanfaatkan investasi asing bisa mendorong kemandirian ekonomi kita," jelasnya.

Untuk mendukung kepentingan nasional, Enny berharap Presiden Joko Widodo bisa memilih menteri sektor ekonomi yang punya integritas. "Artinya tak hanya bersih, tapi juga berpihak kepada kepentingan ekonomi nasional," terangnya.

Tak hanya berintegritas, menteri di sektor ekonomi kabinet Presiden Jokowi juga harus dari kalangan profesional yang menguasai betul kementerian yang dikomandoi kelak. Menteri sektor ekonomi juga selayaknya punya ideologi yang sama dengan platform pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla guna menciptakan kemandirian ekonomi.

"Meski sebenarnya sulit karena tidak ada patokan jelas siapa orang yang memegang ideologi ekonomi kerakyatan. Tapi kalau mau, bisa lihat rekam jejaknya lebih ke arah mana, pasar atau sektor riil. Kalau ke arah pasar, jelas tidak bisa mendukung ekonomi kerakyatan," katanya.

Lebih lanjut, Enny berharap menteri-menteri di sektor ekonomi pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla bisa fokus untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. "Negara kita kan basisnya sumber daya. Tinggal bagaimana pemerintah yang baru ini memacu sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk ekonomi yang lebih baik," pungkas dia. [agus]