Menteri Ekonomi Harus Profesional - ARSITEKTUR KABINET KERJA

Jakarta – Akibat peliknya memilih komposisi menteri yang bersih dan profesional membuat Presiden Jokowi batal mengumumkan “Kabinet Kerja” (Zaken Cabinet) di Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (22/10). Apalagi khusus untuk menteri-menteri ekonomi dituntut mampu menggairahkan perekonomian Indonesia untuk lima tahun ke depan.

NERACA

Menurut pengamat ekonomi Universitas Atmajaya A. Prasetyantoko, posisi menteri dalam kementerian ekonomi haruslah berasal dari kalangan profesional, hal ini dikarenakan kementerian ekonomi ini mempunyai posisi strategis yang memiliki posisi kuat dalam sebuah pemerintahan. Sosok menteri ekonomi dalam “Kabinet Kerja” akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi lima tahun ke depan.

"Di tangan mereka akan lahir kebijakan-kebijakan yang sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun mendatang. Oleh karenanya, Kita harapkan yang profesional, yang mengerti permasalahan ekonomi makro maupun mikro," ujarnya kepada Neraca, Rabu (22/10).

Dia mengatakan Menteri Keuangan (Menkeu) misalnya, harus mampu menyelesaikan masalah-masalah perekonomian Indonesia. Menkeu itu harus dapat mengatur dan menjaga cash flow atau aliran anggaran masuk dan keluar di setiap kementerian.

"Cash flow harus dijaga yang tersedia di pemerintahan. Nantinya masalah ekonomi yang harus dilakukan dan diselesaikan adalah subsidi BBM pada APBN 2015," ujar Prasetyantoko.

Sedangkan untuk Menko Perekonomian, tentunya harus lebih banyak berkomunikasikan di setiap kementerian-kementerian, terlebih perihal kebijakan fiskal dan anggaran. Kemudian terkait kebijakan fiskal dan anggaran untuk lebih intens lagi dikomunikasikan oleh Menko Perekonomian dengan Menteri Keuangan (Menkeu).

Dia juga menambahkan hal yang paling adalah para menteri ekonomi nantinya bisa mencerminkan visi dan misi presiden lima tahun mendatang. Menteri ekonomi ini harus bekerja efektif dan tepat sasaran, kalau tidak efektif maka kredibilitas pemerintahan Jokowi akan langsung dinilai oleh masyarakat Indonesia.

Guru besar ekonomi Unpad Prof Dr Ina Primiana, meminta agar Jokowi tidak salah dalam merekrut menteri. Pasalnya keberhasilan pemerintahan era Jokowi juga ditentukan dari pemilihan menteri-menterinya. “Kalau pilihan menterinya tidak bisa bekerja dalam menjalankan visi misinya maka hal itu akan berdampak besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan,” ujarnya.

Justru Ina menyarankan agar Jokowi perlu mencari tiga calon menteri untuk satu Kementerian. Lalu ketiganya akan berkompetisi secara sehat untuk menempati posisi tersebut. “Bagusnya itu digelar semacam beauty contest. Mencari satu dari tiga calon menteri yang pas untuk mengisi jabatan di sebuah Kementerian,” ujarnya.

Pengamat ekonomi UI Telisa Aulia Falianty mengatakan, sosok pembantu presiden atau menteri untuk mengejar ekspektasi pertumbuhan ekonomi tinggi yang digadang oleh pemerintah baru (Jokowi –JK) pasti punya pengaruh walaupun bukan satu-satunya faktor.

Selain itu, menurut dia, kepemimpinan dari menteri mendatang harus mampu melakukan transformasi structural jangan business as usual terutama kementrian yang vital di arah ekonomi seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan.

“Kementerian ini lah nantinya akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi dimasa mendatang, disamping kementrian yang lain. Maka dari itu harus diisi oleh orang-orang yang berintegritas, beridiologi dan mempunyai platform pembangunan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.

Menurut survei Jetro (Jepang) terhadap sejumlah perusahaan multinasional Jepang, ternyata Indonesia harus mengatasi ketertinggalan dari Thailand dan Malaysia dalam hal ketersediaan infrastruktur juga ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Agar Indonesia bisa menjadi bagian dari basis produksi global, perlu segera dilakukan pembenahan sektor infrastruktur dan logistik untuk lebih menarik penanaman modal yang berorientasi ekspor.

Apalagi ekspektasi arah suku bunga global tahun depan akan membuat situasinya lebih genting. Jika suku bunga di AS mulai naik, arus modal masuk ke pasar modal negara-negara berkembang bisa terhambat. Jika defisit neraca perdagangan Indonesia belum juga terkendali, pengelolaan fluktuasi nilai tukar bisa menjadi tantangan yang jauh lebih berat.

Prasetyantoko pun menuturkan menteri ekonomi Jokowi harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi berada di kisaran yang tinggi. Oleh karenanya, perlu adanya kontribusi pemerintah atas stimulus fiskal untuk menyelamatkan sektor riil yang dapat menopang angka pertumbuhan ekonomi.

"Saya berharap menteri-menteri di sektor ekonomi pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla bisa fokus untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada guna menopang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," tandas dia.

Dia juga mengingatkan pemerintahan Jokowi dalam menyusun kabinet harus merepresentasikan kekuatan pemerintah terhadap parlemen. Selain itu, kebijakan politik bertujuan untuk memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia .

"Caranya, menjaga inflasi stabil atau menerapkan kebijakan reformasi anggaran, yakni menaikkan harga BBM bersubsidi. Hal ini bisa memperkuat bergain pemerintah di DPR,” kata Prasetyantoko.

Tidak Responsif

Secara terpisah, Ketua KPK Abraham Samad berharap Presiden Joko Widodo membuang nama-nama dengan tanda merah dan kuning dari kandidat menteri. Menurut Samad, jika Jokowi tetap memilih nama-nama tersebut, kabinet akan menuai kritikan.

"Ya itu berarti pemerintahan nggak responsif. Ini kan saya sudah kasih tahu. Itu berarti pemerintahan nggak responsif," ujanya, kemarin.

Tak hanya itu. Apabila sejumlah nama yang tak pernah terungkap secara gamblang tersebut tetap dipakai, kata Samad, maka publik akan menilai kabinet tersebut sebagai kabinet yang tidak bersih.

"Pastilah kabinet itu akan mencerminkan, dibaca oleh masyarakat sebagai pemerintahan yang kurang bersih. Sederhana saja," ujar Samad.

Namun Samad memastikan KPK tetap menghormati hak prerogatif Presiden Jokowi dalam menentukan kabinetnya.

Menurut Ina, para calon menteri tersebut langsung diseleksi oleh Jokowi. Bertatap muka satu per satu guna mendalami karakter maupun visi misi calon menteri. Ia mengharapkan, agar Jokowi dapat memilih menteri yang berkompeten di bidangnya masing-masing.

"Calon menterinya diajak ngobrol. Pilih yang berkompeten, nggak ada masalah di masa lalunya, orang yang bersih, mampu memberi solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi saat ini. Dan paling penting bisa diajak kerjasama," ujarnya. agus/bari/mohar

BERITA TERKAIT

Pemkab Tangerang Akui 35.000 Tenaga Kerja Menganggur

Pemkab Tangerang Akui 35.000 Tenaga Kerja Menganggur NERACA Tangerang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang, Banten, mengakui terdapat sekitar 35.000 tenaga…

Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi

Akademisi: Penegak Hukum Harus Tegas Terhadap Korupsi NERACA Medan - Unsur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi…

MDIS Rilis Program Baru Manajemen dan Bisnis - Mendorong Lulusan Siap Kerja

NERACA Jakarta - The Management Development Institute of Singapore (MDIS), sebagai institusi pendidikan nirlaba tertua di Singapura yang berorientasi pada…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

DAMPAK KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED - BI Pertahankan Bunga Acuan 4,25%

Jakarta-Meski Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya 0,25%, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan "7-Day Reverse…

PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI - BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien?

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…