Perbankan Boros

Oleh : Firdaus Baderi

Wartawan Haian Ekonomi NERACA

Ungkapan mantan deputi gubernur senior Bank Indonesia (BI) Miranda S. Goeltom, bahwa kinerja perbankan di negeri ini masih jauh dari efisien karena rasio biaya dan pendapatan operasional (BOPO) nya cukup besar ketimbang negara lain, patut kita akui sebagai penyebab tingginya suku bunga kredit perbankan saat ini.

Pada hakikatnya efisiensi perbankan ini memang sangat penting. Walau perbankan di Indonesia masih butuh investasi tinggi untuk memperbaiki sistem operasionalnya menjadi lebih baik, pemilik bank umumnya kurang memiliki visi untuk mengembangkan metode pemasarannya sehingga lebih efisien.

Buktinya, sejumlah bank-bank besar termasuk BUMN sekarang berlomba menarik dana masyarakat dengan iming-iming hadiah mobil mewah, bahkan hadiah uang miliaran rupiah. Bukannya ini memerlukan biaya yang cukup tinggi yang pada akhirnya dibebankan pada cost of fund dalam perhitungan bunga pinjaman kepada debiturnya?

Fakta lain juga mengungkapkan besaran net interest margin (NIM) perbankan di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 5%-7%, sedangkan perbankan di negara ASEAN lainnya misalnya, hanya sekitar 2%-3%. Jelas, dari gambaran itu kondisi perbankan domestik memang belum efisien.

Namun di sisi lain, pertumbuhan laba perbankan hingga semester I/2011 cukup besar. Yang menariknya, komponen yang meningkatkan pertumbuhan keuntungan itu berasal fee based income, yaitu pendapatan bukan dari penghasilan bunga bank. Padahal perbankan yang sehat sejatinya mampu meningkatkan laba usahanya dari fungsi intermediasinya, yaitu penerimaan hasil bunga.

Tidak hanya itu. Tuntutan perbankan meraup untung sebesar-besarnya juga untuk memenuhi bagian pendapatan (bonus) para pemegang saham, serta setoran dividen kepada pemerintah (bank BUMN) yang ditargetkan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sejatinya perbankan yang sehat, bukan hanya dalam arti mikro yang meliputi kondisi internal dan operasional bank, melainkan mencakup kemampuan pengawasan dan pengaturan manajemen bank serta kelembagaan penunjangnya, agar menghasilkan suatu kinerja yang efisien dan efektif.

Nah persoalannya, orientasi perbankan yang hanya mengejar laba terus, apakah mampu membuat sinkron kebijakan moneter yang tujuan utamanya mencapai dan mempertahankan kestabilan moneter dan pertumbuhan ekonomi yang dapat menyediakan kesempatan kerja secara optimal?

Lalu masalahnya yang dihadapi dalam hubungan ini adalah, bahwa antara tersedianya perbankan yang efisien seyogianya dapat mendukung berbagai persyaratan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustainable, dalam arti memenuhi kebutuhan untuk penyediaan kesempatan kerja yang memadai dan memenuhi berbagai persyaratan dalam paradigma baru pembangunan. Jangan malah memperlebar kesenjangan yang cukup besar, akibat kinerja perbankan hanya bermotif mengejar laba belaka.

BERITA TERKAIT

Transfer ke Daerah dan Dana Antisipasi Covid-19

    Oleh: Joko Tri Haryanto, Staf Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu *)   Melihat fakta begitu cepatnya dampak penyebaran virus…

Mendukung Kebijakan PSBB Atasi Covid-19

  Oleh : Alfisyah Kumalasari, Pengamat Sosial Politik   Pembatasan sosial berskala besar atau yang populer dengan PSBB ini memang…

UMKM, Pandemi, dan Krisis Ekonomi

  Oleh: Arif Budi Rahman, Pemerhati Kebijakan Publik Harus diakui, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki posisi strategis…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pemerintah Daerah Siap Cegah Penyebaran Corona

Oleh : Aldia Putra, Pengamat Sosial Politik   Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 memicu kekhawatiran bagi semua pihak. Pemerintah daerah…

Imbas Industrialisasi

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi., Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Melambatnya geliat ekonomi bisnis akibat corona berdampak terhadap…

Covid-19 dan Resesi Dunia

  Oleh: Makmun Syadullah, Peneliti Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Situasi yang kita hadapi sekarang mungkin agak berbeda dengan krisis 1998…