NERACA

Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Property Watch mengharapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat lebih fokus dalam mengurusi perumahan rakyat guna mengatasi kekurangan perumahan di Tanah Air.

"Pemerintah harus lebih fokus mengurus 'public housing' (perumahan rakyat) dan bukan perumahan umum komersial," kata Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (22/10).

Untuk itu, menurut dia, hendaknya pemerintahan yang baru ini tidak salah melakukan langkah dalam memilih sosok Menteri Perumahan Rakyat.

Ia menilai, kinerja Kemenpera dan Menpera pemerintahan sebelumnya yang saat ini membuat iklim penyediaan rumah rakyat tidak berjalan dengan baik.

Selain itu, Ali menyorot isu nama-nama calon menteri yang dikhawatirkan tidak mempunyai latar belakang yang cukup untuk dapat menggerakan roda perumahan rakyat.

"Seharusnya Jokowi dapat memilih menteri tidak hanya semata-mata dilihat dari kacamata profesional. Namun seorang profesional yang benar-benar memahami perumahan rakyat," tegasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch menegaskan, calon-calon yang diusung masih belum menggambarkan kompetensi tersebut dan hanya terbatas profesional meskipun latar belakangnya belum menyentuh perumahan rakyat.

Padahal, ia mengingatkan bahwa pendekatan pemahaman perumahan rakyat akan berbeda dengan pasar perumahan secara umum.

Sebelumnya, Kementerian Perumahan Rakyat optimistis bahwa masalah "backlog" atau kekurangan perumahan di Tanah Air dapat terselesaikan pada tahun 2030 dengan adanya upaya kerja sama dari berbagai pihak.

"Berdasarkan perhitungan dari Kemenpera kami asumsikan tahun 2030 mendatang masalah backlog perumahan bisa diselesaikan," kata Kepala Biro Perencanaan Kemenpera Hardi Simamora.

Untuk itu, ujar dia, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak khususnya para pemangku kepentingan bidang perumahan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengembang dan masyarakat luas untuk mendukung pelaksanaan program perumahan di seluruh Indonesia.

Ia mengemukakan, Kemenpera sangat mengharapkan dukungan Pemda, pengembang dan masyarakat guna mengatasi masalah backlog perumahan tersebut.

Pemerintah, imbuhnya, memperkirakan kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah per tahun mencapai angka 800 ribu unit.

Sedangkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi pembangunan rumah hanya 200 hingga 300 ribu unit rumah setiap tahunnya.

Di samping itu, pemerintahan yang baru juga harus memiliki blueprint (cetak biru) tentang penyediaan perumahan yang jelas, karena itu yang belum ada di pemerintahan sebelumnya. Setelah blueprint, masalah implementasi dan sistem juga harus di perhatikan.

Ia juga menambahkan Anggaran Pengeluaran Biaya Negara (APBN) 2015 untuk perumahan relatif kecil yaitu hanya 3 persen dari total APBN yang ada, sehingga pemerintahan harus dapat memanfaatkan nya dengan baik.  Dan salah satu solusinya adalah memaksimalkan tabungan perumahan.

"Pemerintahan yang baru harus menyusun sebuah blueprint yang jelas, serta sistem dan implememtasi juga harus diperhatikan. Ditambah anggaran untuk perumahan hanya 3 persen dari APBN 2015 sehingga pemerintah harus memaksimalkan tabungan perumahan. Apabila tabungan perumahan bisa dimaksimalkan maka bisa menghasilkan RP. 5 triliun per bulan dan itu penting," jelasnya.

Sementara Ali menilai jenis properti yang akan menjamur pada pemerintahan baru adalah Apartment, perkantoran dan rumah landed dan itu untuk menengah ke atas. "Dan untuk kelas menengah ke bawah apabila kebijakan dijalankan dengan baik, perumahan rakyat akan berkembang juga," tutupnya. [agus]