Pesta demokrasi yang diwujudkan melalui pemilu legislatif pada 9 April 2014 lalu, telah dilewati dengan suasana kondusif. Terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat tersebut diringi oleh harapan yang besar untuk kemajuan bangsa dan negara ini selama lima tahun kedepan. Harapan seluruh masyarakat adalah anggota DPR dapat memenuhi keterwakilanya dalam jajaran pemerintahan. Dengan demikian jelas bahwa DPR mengemban amanah dan berkewajiban untuk menyuarakan kepentingan rakyat yang telah mempercayakan pilihanya. Disamping itu, Masyarakat berharap DPR dapat memaksimalkan kinerja demi kepentingan masyarakat karena DPR bukanlah sebuah alat untuk kepentingan politik perorangan maupun kelompok.

Dengan kewenangan sebagai pengoreksi jalanya pemerintahan, merumuskan undang-undang dan menyusun peraturan perundang-undangan maka DPR diharapkan dapat bersinergi dengan lembaga pemerintahan lainya maupun kepada pihak lain yang juga memiliki peran untuk mendukung segala sesuatu hal yang berkaitan dengan kemajuan bangsa. Perwujudan hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk hubungan yang baik melalui pertemuan dan silaturahmi.

Pertemuan Jajaran pimpinan DPR RI dengan sejumlah Pemimpin Redaksi (Pemred) media cetak dan elektronik pada Jum’at (17/10/14) lalu, menjadi suatu agenda untuk mempererat hubungan antara DPR dengan kalangan media di Indonesia. Peran media yang begitu besar dan krusial untuk mengontrol jalanya fungsi kelembagaan negara merupakan alasan yang menjadikan media sebagai salah satu rekanan kerja DPR yang sangat berpengaruh. Media memiliki kewenangan untuk menginformasikan berita aktual kepada masyarakat terkait hal apapun yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terutama permasalahan di dalam tubuh DPR. Selain itu, peran media sangat diperlukanm untuk menjaga agar DPR tidak lepas kendali.

Kinerja DPR yang mewakili ketergolongan berbagai elemen masyarakat menempatkan media pada peran sebagai alat pengontrol segala perumusan kebijakan, perumusan undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. praktek kecurangan , penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan akan dapat diminmalisir dengan adanya media.Dengan hubungan yang baik dari DPR dan media di Indonesia maka akan terbentuk sinergitas positif yang membawa kemajuan dalam tubuh lembaga legislatif. Semua lembaga penyelenggara negara khususnya DPR akan dapat bekerja sesuai tupoksi tanpa ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak diketahui oleh khalayak.

Namun demikian, media juga diharapkan dapat bekerja profesional sesuai dengan tupoksinya dan dituntut untuk tidak menyalahi peranya. Apabila suara media dapat dikondisikan oleh oknum-oknum tertentu maka rakyat akan menjadi korban, dan kemajuan bangsa tidak akan pernah tercipta. Media diharapkan tidak terpengaruh dan terlibat dalam praktek kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Selain itu, media dituntut untuk bersifat netral dalam memberitakan segala informasi dan terlepas dari kepentingan individu atau kelompok tertentu.

Rantai penyelenggaraan negara dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan terbentuk didalamnya.  Hal tersebut diwujudkan melalui lembaga-lembaga dijajaran pemerintahan maupun lembaga lainya yang berkontribusi untuk jalanya pemerintahan, salah satunya adalah media. Lembaga DPR berfungsi mengawasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, sedangkan media berfungsi mengawasi jalanya kinerja DPR melalui informasi-informasi yang akan dipublikasikan kepada rakyat. Keterbukaan akan menjadi bagian dari peyelenggaran negara, dan rakyat berperan sebagai penilai dan pengoreksi kebijakan. Dengan demikian, asas demokrasi yang berbunyi penyelenggaraan pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dapat terealisasi.***