Infrastruktur Buruk, Daya Saing ?

Minimnya infrastruktur akhirnya membuat Indonesia lemah akan daya saing bila dibandingkan dengan negara tetangga. Bahkan, minimnya ketersediaan infrastruktur menyebabkan penurunan peringkat daya saing negeri ini dalam indeks kompetitif dunia. Minimnya infrastruktur membuat biayatransportasi lebih mahal jika dibandingkan dengan negara tetangga.

Infrastruktur jalan yang buruk sudah pasti menghambat ekspansi bisnis, memicu ekonomi biaya tinggi, dan menurunkan daya saing perekonomian. Buruknya infrastruktur menjadi titik lemah iklim investasi dan menurunkan peringkat kemudahan bisnis.

Seperti dirilis Bank Dunia belum lama ini dalam Doing Business 2014, saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-120. Sebelumnya pada posisi ke-116 dari 180 negara yang disurvei. Lebih jauh World Economic Forum (WEF) menyebut infrastruktur jalan menjadi masalah terbesar ketiga di Indonesia setelah korupsi dan inefisiensi birokrasi.

Buruknya infrastruktur dan sistem logistik membuat biaya distribusi barang menjadi mahal. Kelemahan infrastruktur juga menjadi penyebab utama lambannya investasi masuk ke Indonesia.

Karena itu, pembangunan infrastruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah yang dalam jangka panjang bermanfaat menekan biaya logisitik. Biaya logistik sekarang membebani, sekitar 14,08% harus diturunkan menjadi 10% pada 2014. Hal ini berarti pemerintah harus membangun konektivitas antardaerah.

Bagaimanapun juga, infrastruktur yang baik merupakan syarat utama untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, menggairahkan sektor riil, mendukung pengembangan manufaktur dan program hilirisasi, serta berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan mereduksi kemiskinan.

Sebab itu, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah harus fokus pada pembenahan infrastruktur. Menurut Fox (2004), infrastruktur didefinisikan sebagai “those services derived from the set of public work traditionally supported by the public sector to enhance private sector production and allow for household consumption”.

Pembangunan sarana infrastruktur sangat diperlukan untuk mewujudkan konektivitas antarwilayah yang dalam jangka panjang bermanfaat menekan biaya logisitik. Saat ini, biaya logistik di Indonesia masih termasuk yang tertinggi di dunia yaitu mencapai 14,08%. Untuk menurunkan biaya logistik ini pemerintah harus membangun konektivitas antar daerah dan memperbaiki infrastruktur.

Kita tentu ingat dalam ilmu ekonomi terdapat sebuah Teori Dorongan Kuat (Big Push Theory). Teori ini menyatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi di suatu wilayah bangunlah dulu infrastruktur, semua yang lain akan berkembang menetes (trickle down effect). Menurut teori ini cara kerja “sedikit demi sedikit” tidak akan mendorong ekonomi pada lintasan pembangunan, tetapi jumlah investasi infrastruktur yang besar menjadi syarat mutlak.

Pertama; pembangunan infrastruktur banyak menciptakan lapangan kerja. Angka pengangguran akan berkurang dan tingkat pendapatan masyarakat meningkat.

Kedua; pembangunan infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur sains secara langsung memengaruhi iklim investasi. Hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan kapital dan aliran investasi. Ketiga; pembangunan infrastruktur sangat menentukan integrasi sosial ekonomi suatu wilayah dengan wilayah lain serta membuka isolasi fisik dan nonfisik.

BERITA TERKAIT

Infrastruktur Jadi Tumpuan

Belum lama ini Bank Dunia menyampaikan kritik terhadap proses perencanaan dan pembiayaan infrastruktur yang dilakukan pemerintahan Indonesia, karena dinilai ada…

Asita Sumsel Minta Pemerintah Perhatikan Infrastruktur Wisata

Asita Sumsel Minta Pemerintah Perhatikan Infrastruktur Wisata NERACA Palembang - Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta…

Targetkan Pendapatan Rp 2 Triliun - Adi Sarana Menaruh Asa Geliat Infrastruktur

NERACA Jakarta - Mengalokasikan belanja modal tahun ini sebesar Rp 1,6 triliun untuk membeli 6.500 unit armada baru, PT Adi…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Ujian Kredibilitas BUMN

Dua BUMN besar, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero), belum lama ini tersandung skandal perhitungan laporan keuangan.…

Waspadai Fluktuasi NPI

Data BPS mencatat neraca transaksi perdagangan Indonesia (NPI) pada akhir Desember 2018 defisit US$8 miliar lebih, kontras dengan periode akhir…

Standar Laporan Keuangan

Kemelut laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk ternyata belum usai. Kementerian Keuangan menyimpulkan bahwa hasil audit laporan keuangan maskapai BUMN…