ERP Dinilai Dorong Pembangunan Infrastruktur

Transportasi Daerah

Rabu, 22/10/2014

NERACA

Jakarta - Electronic Road Pricing (ERP) dinilai mampu mendorong pembangunan infrastruktur transportasi daerah. Meskipun, utamanya dari penerapan ERP untuk mengurai kemacetan di setiap wilayah di Indonesia.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kemenhub, Elly Adriani Sinaga mengatakan, potensi pendapatan yang dihasilkan dari ERP sangatlah besar. Terlebih lagi jumlah kendaraan yang melintas, contohnya Jakarta sudah hampir melebihi kapasitas jalan yang ada.

Lanjut Elly, penerapan tarif ERP dapat dilakukan pada kisaran Rp30 ribu untuk satu kali lewat. Tarif tersebut pun berlaku progresif atau bisa mekin mahal. "Kalau tambah macet, tambah mahal. Harus seperti itu," kata Elly di Jakarta, Selasa (21/10).

Elly menjelaskan, dengan tarif yang sebesar Rp30 ribu, pendapatan per hari dari penerapan ERP adalah Rp24 miliar. "Misalnya 30 ribu dikalikan 1 juta kendaraan berarti Rp30 miliar lalu dikurangi biaya operasional 20 persen, ya totalnya Rp24 miliar satu hari," ungkapnya.

Tidak hanya itu, dana dari penerapan ERP juga tidak masuk kepada kas daerah, melainkan masuk kepada Badan Layanan Umum (BLU). Lantaran sebagai modal untuk meningkatkan layanan umum dan lalu lintas.

Sedangkan menurut Pengamat Transportasi Danang Parikesit mengatakan, kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus dioptimalkan. Tujuannya, guna mengatasi masalah pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi publik.

Dia menjelaskan, kebutuhan untuk tumbuh dan mandiri secara ekonomi membutuhkan peningkatan investasi sekitar 10-15 persen dari tingkat saat ini. Hal itu dapat membuat pemerintahan baru nanti yang dipimpin Joko Widodo (Jokowi) serta Jusuf Kalla (JK) dilema. Apalagi bila terkait dengan pembiayaan infrastruktur, termasuk infrastruktur transportasi publik.

"Padahal, RAPBN 2015 sangat terbatas. Beban subsidi BBM dan listrik besar, sementara postur APBN tidak memiliki pemihakan pada visi misi pembangunan nasional," ujar Danang.

Namun hal itu, kata dia dapat diatasi dengan mengembalikan "fungsi" BUMN sebagai agen pembangunan strategis. Danang menilai, BUMN masih memiliki kapasitas investasi sebesar Rp100 triliun.

Jumlah sebesar itu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dan perbaikan pelabuhan besar, seperti yang digagas Jokowi. Selain itu juga dapat menggerakkan pembangunan jaringan kereta api antar kota baru, maupun menjalankan program-program perkotaan.

Oleh karena itu, skema penugasan seperti ini, kata Danang, memerlukan orientasi baru dalam menilai keberhasilan BUMN infrastruktur, serta memberikan peran pada swasta untuk investasi infrastruktur.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini juga melihat masih ada beberapa jalan yang dibangun di tempat yang tak dibutuhkan. Pelabuhan yang sudah kokoh berdiri, minim kapal bersandar.

"Begitu juga dengan pembangunan waduk dan tidak dimanfaatkan. Hal ini kemungkinan dapat menunjukkan adanya mark up maupun korupsi belanja publik," tukasnya. [agus]