Logistik Nasional Harus Dibenahi

Rabu, 22/10/2014

NERACA

Jakarta - PresidenJoko Widodomemiliki banyak PR dalam sektor industri logistik. Misalnya beberapa kebijakan soal pemberdayaan dan penguatan pelaku dan penyedia jasa logistik yang belum dieksekusi pemerintahan mantan Presiden SBY.

Staf Ahli Bidang Logistik dan Multimoda Kementerian Perhubungan Sugiharjo menjelaskan untuk rencana aksi pelaku dan penyedia jasa logistik terkait multimoda 2011-2015 ada beberapa hal yang perlu dibenahi.

"Yang pertama terkait pemberdayaan dan penguatan pelaku dan penyedia jasa logistik," kata Sugiharto di Jakarta, Selasa (21/10).

Pemerintahan Jokowi juga diminta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong partisipasi swasta dalam investasi dan penyelenggaraan di bidang logistik. "Dengan indikator membentuk badan sertifikasi sumber daya manusia dan badan usaha angkutan multimoda (BUAM)," ucap dia.

Selain itu, dia juga menambahkan bahwa peningkatan efektifitas pelayanan juga merupakan PR pemerintahanJokowimendatang. Untuk rencana aksi infrastruktur multimoda 2011-2015 sendiri, Sugiharjo menyebutkan bahwa yang perlu dibenahi pemerintahanJokowiadalah pengembangan jaringan transportasi multimoda.

"Sebagai indikatornya dengan menetapkan standarisasi unitisasi dan dimensi agar meningkatkan efisiensi alat angkut dan fasilitas pendukung operasional serta membangun terminal multimoda dan pusat-pusat logistik di Pelabuhan Laut Utama, dan Bandar Udara pengumpul," jelasnya.

Menurutnya, sistem short sea shipping dengan menggunakan angkutan roro bagi container on truck di Pelabuhan Laut Utama dan Pengumpul pun harus dibenahi oleg Jokowi. Sementara yang terakhir adalah percepatan dan peningkatan implementasi transportasi multimoda.

"Indikatornya dibangunnya jaringan transportasi multimoda dan terminal multimoda di Pelabuhan Laut Utama, Pengumpul, Bandar Udara Utama serta Dry Port," tuturnya.

Sedangkan menurut Sekretaris Jendral (Sekjen) Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) M Akbar Johan menuturkan, biaya pengiriman logistik Indonesia berada pada kisaran 24%-27%dari harga produk. Jumlah tersebut terbilang besar mengingat di negara ASEAN yang lain biaya logistik hanya di bawah 10%.

"Biaya logistik Indonesia sampai dua digit, di negara ASEAN lainnya bawah single digit, di bawah 10%," katanya.

Namun meskipun cukup tinggi, pertumbuhan pasar logistik Indonesia cukup bagus. Dalam kurun dua tahun besaran pasar sekitar Rp 1.400 triliun. Tahun ini diprediksi lebih besar mencapai Rp 1.700 triliun. Peningkatan pasar untuk sektor logistik imbuh dia ditunjang adanya peningkatan retail sektor domestik dan kelas menengah.

Pengiriman logistik untuk wilayah domestik masih menguasai dengan porsi 60%-70%. Angka ini diprediksi akan naik menjadi 80%. Sedangkan pengiriman logistik untuk ekspor impor terbilang rendah hanya berada pada kisaran 10%-15%.

Oleh karena itu, dalam kunjungannya hari ini pihaknya mengutarakan kepada Kemenperin tentang perlu adanya reformasi logistik. Dalam reformasi tersebut, ia mengajukan 5 pilar tujuan seperti harmonisasi regulasi, peningkatancapability fiskal, infrastruktur dan sumber daya manusia.

"Terutama harmonisasi sinergi regulasi, kami tahu harmonisasi sangat minim, sehingga banyak aturan malah saling silang. Percepatan penguatan dan penguasaan sektor fiskal. Walaupun muaranya ke harmonsasi regulasi, fiskal, infrastruktur, SDMcapabilityjuga perlu ditingkatkan hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," tukas dia. [agus]